Bandara dan Tol Laut Dipacu Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK
Jakarta – Dalam kurun waktu 3 tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membangun banyak bandara terutama di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas di Indonesia bagian timur.
Dalam paparan 3 Tahun Capaian Jokowi-JK di Jakarta pada Selasa (17/10/2017), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, pemerataan pembangunan melalui Indonesia Sentris, bukan lagi Jawa Sentris, yaitu dilakukan dengan meningkatkan konektivitas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“NTT memang merupakan pulau-pulau dan secara intensif Kemenhub membangun banyak bandara hampir di setiap pulau. Di Flores saja ada tiga sampai empat bandara sehingga aksesibilitas di NTT berjalan dengan baik,” kata Menhub.
Sejumlah infrastruktur yang akan dibangun di perbatasan NTT, papar Budi Karya, yakni Bandara Kabir Pantar, Bandara Haliwen, Bandara DC Saulede, Pelabuhan Pengumpan Baranusa dan Dermaga Penyeberangan Raijua.
Selain bandara di NTT, Kemenhub juga membangun infrastruktur penunjang konektivitas lainnya di daerah 3T, antara lain dermaga di timur Sumatra dan di barat Kalimantan, pelabuhan di utara Sulawesi dan Kalimantan, serta bandara dan kapal ternak di Papua.
Terkait dengan konektivitas laut, Menhub juga menekankan terbangunnya tol udara dan tol laut yang terbukti mengurangi disparitas harga 20 sampai 40 persen.
“Tol laut saat ini sudah memiliki 13 lintasan yang dikerjakan BUMN dan swasta. Ini sudah berhasil mengurangi disparitas harga 20 sampai 40 persen,” kata Budi Karya.
Tol Laut menurunkan disparitas harga barang di wilayah Timur Indonesia (foto : bisnis.com)
Upaya untuk membangun perekonomian di Indonesia bagian timur, juga dilakukan dengan memberikan stimulus perdagangan mengikuti ketersediaan kapal trade follow the ship, sehingga dapat memberi peluang untuk meningkatkan produksi ikan, tepung tapioka, olahan rumput laut untuk didistribusikan ke Indonesia bagian barat.
Kemenhub, saat ini, juga tengah membangun lima kapal ternak tambahan yang direncanakan selesai Desember 2017 dengan total anggaran Rp295 miliar.
Selain untuk menambah persediaan daging potong ke wilayah Jawa, kapal ternak dapat menggairahkan bisnis peternakan di NTT dan NTB karena penjual mendapat kepastian ternaknya akan diserap.
Program Rumah Kita
Tol laut yang digulirkan oleh Presiden Jokowi, oleh Kemenhub diintegrasikan dengan program “Rumah Kita”. Hal ini, menurut Budi Karya, untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi dengan Pemda dan Stakeholders terkait kebutuhan barang dan pendistribusian barang di wilayah sekitar lokasi “Rumah Kita” yang terbagi menjadi 6 (enam) lokasi.
Untuk mendukung tol laut ini, secara keseluruhan Kemenhub menyiapkan 40 Rumah Kita. 20 Rumah Kita akan dibangun BUMN dan 20 Rumah Kita lainnya diharapkan bias dibangun swasta.
Rumah Kita, adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut di 13 lintasan. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. Dengan kerja Rumah Kita itu, tujuannya untuk untuk mempertahankan harga secara konstan, dan juga mengumpulkan barang untuk (jalur) balik. Selama ini, isunya kan barang baliknya sedikit. Nah dengan Rumah Kita ini, kapal baliknya tak perlu khawatir lagi tak berisi muatan.
Rumah Kita sekarang ini, sudah banyak di temui di daerah-daerah yang dilalui jalur tol laut. Ada di Saumlaki, Merauke, Namlea, dan lainnya. Adanya Rumah Kita diharapkan dapat meningkatkan jumlah muatan untuk dibawa pulang kapal tol laut. Dengan begitu biaya logistik jadi makin efisien. Kalau terisi otomatis harganya juga turun kan. Keterisiannya yang jelek itu hanya yang ke Natuna, yang lain rata-rata di atas 90%. Cuma harganya memang tidak terkontrol, karena tidak ada Rumah Kita di sana. Dan problem kedua adalah muatan baliknya tidak ada. Makanya kita lagi tingkatkan.
Dari data Kementerian Perhubungan, Rumah Kita akan dibangun di 19 lokasi dan dengan penanggung jawab yang berbeda. PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan Pelindo II di Natuna dan Tahuna.
Sementara Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan. PT Pelni juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.
Bandara Perintis
Terkait angkutan udara perintis, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.068 Tahun 2017 tentang rute penyelenggara angkutan udara perintis, untuk penumpang serta penyelenggara dan lokasi subsidi angkutan BBM pesawat udara, bahwa terdapat 25 bandar udara sebagai penyelenggara penerbangan perintis (sebagai pengumpan) dan 188 rute penerbangan perintis. Hingga saat ini bandar udara tersebut masih dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan.
Tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat terhambat. Keberadaan transportasi baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian tak hanya berfungsi sebagai penyedia akses, tapi juga mampu memperkuat, memajukan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana. Oleh karena itu, dapat tercipta pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat.
Gencara membangun bandara perintis (foto : Koran Kaltim)
“Mengapa di pinggiran dan wilayah tertentu? kita lihat, di Papua masyarakat itu hidup sangat terbatas dan bergantung dengan konektivitas angkutan udara. Oleh karenanya Kementerian Perhubungan melakukan pembangunan, agar Masyarakat dapat merasakan kemerdekaan sama dengan di Jawa dan Sumatera”, ungkap Budi Karya.
Pembangunan infrastruktur transportasi, menjadi langkah yang diambil oleh Kemenhub untuk mendukung tujuan tersebut. Tak hanya itu saja, pembangunan ini juga dapat meningkatkan konektivitas nasional antara Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Timur serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas transportasi nasional.
Kemenhub membangun bandar udara baru, dan juga melakukan rehabilitasi bandar udara di daerah pedalaman dan terpencil. Tujuannya, adalah untuk memacu potensi dan berkembangannya simpul-simpul ekonomi, meningkatkan aksesbilitas daerah-daerah tujuan wisata, meningkatkan distribusi produk dan jasa.
Kelima belas bandar udara baru yang dibangun yaitu Bandar Udara Tambelan-Tambelan, Bandar Udara Letung-Anambas, Bandar Udara Tebelian-Sintang, Bandar Udara Muara Teweh-Barito Utara, Bandar Udara Samarinda Baru-Samarinda, Bandar Udara Maratua-Berau, Bandar Udara Miangas-Kep. Talaud, Bandar Udara Siau-Kep. Siau. Bandar Udara Kertajati-Majalengka, Bandar Udara Buntu Kunik-Tanah Toraja, Bandar Udara Morowali-Morowali, Bandar Udara Namniwel-Buru, Bandar Udara Kabir/Pantar-Alor, Bandar Udara Werur-Tambrauw, dan Bandar Udara Koroway Batu-Boven Digoel.
Bandar Udara Miangas yang terletak di Kepulauan Talaud ini, merupakan salah satu bandar udara yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo didampingi saya sebagai menteri perhubungan. Pembangunan bandar udara ini, adalah perwujudan dari program Nawa Cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Bandar udara ini, juga menjalin konektivitas antar wilayah yang dapat membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Miangas.
Menurut Budi Karya, beberapa teman di Miangas mengatakan, dengan adanya bandara di Miangas itu membuat mereka bersemangat berkehidupan, berekonomi, dan produktivitas meningkat. Saya pikir, inilah bentuk keberhasilan pembangunan yang dilakukan Pemerintah di wilayah-wilayah pinggiran.
Bandar udara Miangas ini, oleh nelayan Miangas Petrus Mambumisalnya, diakui,menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Miangas terhadap transportasi. Bandar udara ini, memudahkan masyarakat untuk bepergian ke daerah-daerah lain di Indonesia.
Begitu pula yang disampaikan tokoh masyarakat Miangas Hibor Arunda’a, bahwa kehadiran bandar udara Miangas memberikan dampak yang baik dan mengubah dinamika kehidupan masyarakat di Miangas.
Kini masyarakat tak hanya dapat mengandalkan kapal perintis, akan tetapi juga pesawat terbang untuk transportasi sehari-hari. Ia berharap jumlah frekuensi penerbangan dari dan ke Miangas ditambah. Saat ini ada penerbangan maskapai Wings Air yang melayani penerbangan ke Miangas satu kali seminggu.
“Mereka beli kopra lalu dipasarkan di Bitung atau Tahuna. Kopra ini dimuat di kapal perintis kemudian mereka terbang menggunakan pesawat ke Manado. Mereka jemput kopra lalu uangnya dibelanjakan sembako untuk kebutuhan di Miangas. Setelah itu mereka kembali ke Miangas menggunakan kapal perintis karena membawa barang,” ungkap Hibor Arunda’a.
Pembangunan infrastruktur transportasi, terbukti mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menurunkan disparitas harga. Hal ini pun dirasakan masyarakat Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua. Berkat pembangunan Bandar Udara Ilaga, masyarakat merasakan penurunan harga semen sebesar 50%. Tak hanya itu, harga BBM pun mengalami penurunan.
Papua itu daerah terjauh dan sulit dijangkau. Harga BBM di sana Rp 50.000/liter, namun kalau lagi langka harga BBM bisa Rp 100.000/liter. Oleh karenanya, Pemerintah melakukan kebijakan BBM 1 harga. Sekarang BBM bisa dijangkau dengan harga Rp 6.500/liter. Selanjutnya Pemerintah masih terus berupaya selain harga BBM, harga bahan pokok juga menurun.
Bupati Puncak Jaya, Papua Willem Wandik pun, merasakan kehadiran negara melalui Pemerintah Pusat dengan semangat bagaimana negara hadir di daerah-daerah terpencil bahkan seluruh Indonesia sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik.
“Mulai sekarang sudah ada pemerintah pusat, dalam hal ini perhubungan, sudah memerhatikan bandar udara di sana. Tadinya ekonomi masih mahal dan akhirnya semakin banyak transportasi, pesawat semakin banyak masuk. Satu hari saja 30 – 40 (pesawat) kali masuk sehingga roda pemerintahan, ekonomi semakin naik, dan Puji Tuhan harga mulai semakin turun,” jelas Willem Wandik.
Pembangunan yang dimulai dari pinggiran ini, adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan dengan menyesuaikanpotensi yang dimiliki agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
M Riz
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
