Orasi di Universitas Diponegoro, Presiden Sebut Alasan Bangun Infrastruktur
Semarang – Biaya transportasi logistik di Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibandingkan Malaysia dan Singapura. Artinya, untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat lain itu 2 sampai 2,5 kali lipat lebih mahal. Akibatnya, barang yang dijual di Indonesia pun jatuhnya lebih mahal dibandingkan negara lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan orasi pada Dies Natalis ke-60 Universitas Diponegoro di Stadion Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa, 17 Oktober 2017.
“Kenapa infrastruktur kita bangun? Jawabannya di situ. Kita ingin daya saing kita lebih baik dari negara lain. Global competitiveness kita harus diperbaiki, tahun ini cukup lumayan meloncat dari (peringkat) 41 ke 36 dari 137 negara,” ujar Presiden.
Di awal sambutannya, Presiden menyebutkan bahwa pada tahun 1977 Indonesia telah membangun jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) dan selesai pembangunannya pada tahun 1981 sepanjang 60 kilometer.
Saat itu, jalan tol tersebut menjadi perhatian banyak negara, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. Namun hingga tahun 2014, jalan tol yang dibangun di Tanah Air hanya mencapai 780 kilometer.
“Hampir 35 tahun lebih, hanya 780 kilometer padahal (negara) yang dulu lihat ke kita, yang meniru kita, saya berikan contoh di China setahun bisa membangun empat ribu kilometer lebih. Sekarang sudah memiliki 220 ribu kilometer. Kita 780 kilometer,” kata Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden menjelaskan mengapa dirinya selalu berbicara mengenai infrastruktur dalam banyak kesempatan. Selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang fokus pada infrastruktur, alasan lainnya adalah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.
Bahkan, anggaran untuk infrastruktur pun sudah disiapkan dan ditingkatkan pemerintah dari Rp177 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp401 triliun pada tahun 2017.
Dari sejumlah infrastruktur yang dibangun pemerintah, satunya adalah pelabuhan. Mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, dan Makassar New Port di Sulawesi Selatan. Rencananya tahun depan pemerintah juga akan mulai pembangunan pelabuhan di Sorong, Papua.
“Kenapa harus kita bangun? Karena negara kita negara kepulauan, (pelabuhan) basis pondasi kemaritiman merupakan sebuah keharusan,” katanya.
Demikian pula dengan pembangunan bandar udara, Indonesia sebagai negara besar yang memiliki 17 ribu pulau, namun tidak semua pulaunya dapat disinggahi kapal.
“Oleh sebab itu juga di pulau-pulau terpencil di Natuna, Miangas, kita bangun airport. Ini salah satu contoh saja karena banyak kita bangun airport kecil itu,” ujar Presiden.
Pembangunan pembangkit listrik juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Meski banyak yang menganggap target pemerintah untuk membangun 35.000 MW terlalu ambisius, namun pemerintah tetap berupaya mewujudkannya. Apalagi selama 72 tahun Indonesia merdeka, pemerintah hanya bisa membangun 53.000 MW.
“Tidak apa-apa, target harus besar, ambisi harus seperti itu. Kalau tidak, daya saing kita akan tertinggal. Sekali lagi ini menyangkut daya saing kita yang tertinggal dengan negara lain,” ucap Presiden.
Ubah Metode Pembelajaran
Presiden Joko Widodo ketika memberikan orasi pada Dies Natalis ke-60 Universitas Diponegoro.
Presiden Joko Widodo dalam banyak kesempatan menyampaikan tentang perubahan dunia yang sangat cepat, termasuk kecepatan lalu lintas informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan.
“Muncul inovasi-inovasi disruptif dalam hampir semua aspek kehidupan belakangan ini,” ucap Presiden.
Hadirnya media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram, tanpa disadari juga telah memengaruhi kehidupan masyarakat saat ini.
“Oleh sebab itu perguruan tinggi harus mengantisipasi dan yang paling penting adalah memotori inovasi disruptif,” ungkapnya.
Di samping itu, menurut Presiden perguruan tinggi juga harus dapat menjawab perubahan dan kebutuhan spesifik saat ini agar sesuai dengan inovasi-inovasi disruptif.
Fakultas atau program studi misalnya, harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Fakultas ekonomi, Presiden memberikan contoh, sebaiknya tidak hanya memiliki jurusan akuntansi, manajemen, dan studi pembangunan. Namun dengan mendirikan jurusan logistik manajemen atau ritel manajemen.
“Karena disitulah nanti ekonomi akan bergerak,” katanya.
Terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah perguruan tinggi harus berani mengubah metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter generasi muda.
“Mendorong inovasi, memfasilitasi mahasiswa untuk menjadi pembelajar yang aktif, baik di dalam maupun di luar kelas,” ucap Kepala Negara.
Semuanya itu perlu dilakukan agar Indonesia memiliki generasi muda yang berkarakter dan siap berkompetisi.
“Etos kerja yang tinggi, memiliki kepemimpinan yang baik, memiliki jiwa antikorupsi, toleransi, inovatif, dan kreatif karena memang kompetisi antar negara begitu sangat ketat dan sengitnya,” tutur Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama.
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
