Pemerintah dan Pemprov Aceh Perlu Bentuk Tim Alih Sistem Pertanahan
Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah pusat segera membentuk tim bersama dengan Pemerintah Provinsi Aceh, untuk membicarakan rencana pengalihan atau penyerahan sistem pertanahan di Aceh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Badan Pertanahan Aceh.
“Kami merespon permintaan dari Pemprov Aceh yang hadir ke DPR RI hari ini guna membicarakan pengalihan sistem pertanahan di Aceh dari BPN ke Badan Pertanahan Aceh. Oleh karenanya kami juga mengundang Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dirjen Otonomi Daerah untuk memberikan pandangan-pandangannya terkait hal tersebut,” ujar Herman usai pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haytar.
Pengalihan atau penyerahan sistem pertanahan di Aceh dari BPN ke Badan Pertanahan Aceh tersebut merupakan bagian dari salah satu klausul pada pembicaraan perdamaian di Helinski beberapa tahun silam. Hal tersebut kemudian terutang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang diperkuat dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2015 tentang dibentuknya tim untuk pengalihan tugas pokok di bidang pertanahan ke pemerintah Provinsi Aceh.
Tidak Terlepas dari Sistem Pertanahan Nasional
Herman juga mengakui ada berbagai alasan pemerintah belum melaksanakan Perpres tersebut, baik itu alasan teknis, politis maupun ekonomis. Pasalnya sistem pertanahan sebuah daerah juga tidak terlepas dari sistem pertanahan nasional. Pihaknya berharap pemerintah segera merespon permintaan Pemerintah Provinsi Aceh tersebut dengan bijak, cermat dan cepat.
Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa seluruh biaya operasional baik di daerah maupun yang berasal dari pusat untuk program daerah ke Aceh, setiap tahun dana yang dikeluarkan tidak kurang dari Rp 600 miliar. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sistem pertanahan di Aceh sekitar Rp 16 miliar. Melihat kondisi tersebut, Herman berharap jangan sampai pengalihan atau penyerahan sistem pertanahan dari BPN ke Badan Pertanahan Aceh itu nantinya malah akan membebani Pemprov Aceh secara fiskal.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah dalam hal ini BPN untuk terbuka besaran lahan di Aceh yang menjadi tanggung jawab BPN selama ini. Karena komposisi nasional yang berlaku selama ini, BPN hanya mengelola 35 persen lahan Indonesia. Selebihnya merupakan lahan kehutanan yang menjadi wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Jangan sampai ada ekspektasi yang besar dari Pemprov Aceh terkait luas lahan tersebut.
“Kami memberikan solusi untuk pembentukan tim yang terdiri dari stakeholder terkait, yakni Pemerintah Pusat dan Pemprov Aceh. Agar jelas kemana arah dan dimana pembagian yang tepat. Kalau saya pribadi berpikir, berikanlah kewenangan Pemrov Aceh untuk meningkatkan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun hal yang membebani secara fiskal (keuangan) Pemprov Aceh biarkan menjadi wewenang pemerintah pusat. Intinya, pasti ada jalan, ada titik tengah kalau bisa duduk bersama dalam tim ini,” pungkasnya. (ayu/es)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
