Presiden Jokowi Awali Peremajaan Kebun Sawit dari Sumatera
Musi Banyuasin – Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 Oktober 2017, menghadiri Penanaman Perdana Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan.
Program peremajaan ini dilakukan mengingat produktivitas kelapa sawit di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal berdasarkan potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya dapat memproduksi sawit hingga delapan ton per hektare dalam satu tahun.
“Di Musi Banyuasin akan diremajakan 4.400 hektare kebun sawit yang sudah tua. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Bibitnya diberi, bibit untuk benih jagung, palawija juga diberi,” kata Kepala Negara.
Selain itu, lahan kebun kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan akan dikeluarkan dari kawasan hutan. Bahkan, sertifikat untuk kebun kelapa sawit milik rakyat pun sudah disiapkan pemerintah.
“Sudah saya perintahkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan untuk diberikan sertifikat tapi khusus untuk kebun kelapa sawit milik rakyat,” tutur Presiden.
Pemerintah juga akan melakukan peremajaan kebun kelapa sawit yang terfokus di setiap daerah di Tanah Air. Mulai dari Sumatra Selatan, kemudian dilanjutkan provinsi lain di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Jambi, dan Riau.
“Tahun ini kita akan konsentrasi di Sumatra, tahun depan Kalimantan. Kita ingin kerja fokus biar gampang dicek dan dikontrol,” ujar Presiden.
Presiden pun berjanji akan kembali ke Musi Banyuasin pada awal tahun 2019 mendatang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat dan mengetahui perkembangan kebun sawit.
“Hari ini sudah mulai replanting, awal 2019 akan saya cek kembali. Kerja dengan saya pasti dicek, enak saja tidak dicek,” ucap Presiden.
Menurut Presiden, peremajaan tanaman kelapa sawit sangat penting dilakukan. Mengingat kondisi pertanaman kelapa sawit khususnya milik rakyat yang sudah tua dan rusak menjadi faktor utama rendahnya produktivitas kelapa sawit di Indonesia. Selain itu, sejumlah petani di Tanah Air juga belum menggunakan benih unggul.
“Ini bibit nanti kalau sudah gede bisa produksinya 8 ton per hektare, biasanya pohon (umur) 20 tahun hanya 2 ton (per hektare) berarti empat kali lipat,” kata Presiden.
Namun Presiden mengingatkan bahwa tanaman juga seperti mahluk hidup lainnya yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan. Ia pun yakin, jika dipelihara dengan baik maka produktivitas sawit Tanah Air pun akan meningkat.
“Kalau swasta bisa (8 ton per hektare), petani, pekebun juga harus bisa,” tuturnya.
Tak hanya kelapa sawit, Presiden juga berkomitmen akan melanjutkan peremajaan pada komoditas lainnya, seperti karet, kopi, kakao, dan pala.
“Lebih dari 15 tahun enggak pernah dikerjakan. Masak kalah dengan Vietnam urusan pala, kopi kalah dengan Brasil dan Kolumbia. Kita kalah karena dibiarkan, tidak pernah diremajakan,” ucap Presiden.
Namun, pemerintah tidak ingin terburu-buru. Presiden dan jajarannya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu untuk melihat komoditas yang ada di setiap daerah.
“Baru bisa mulai tahun depan kita. Tahun ini baru bisa mengidentifikasi apa saja yang diperlukan misalnya kopi mungkin petani ada yang menyampaikan di sekitar Sinabung itu bagus dan butuh peremajaan lalu kita lihat,” ujar Presiden.
Setelah memberikan sambutan, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin menuju lokasi penanaman Pohon Kelapa Sawit.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
