Indonesia Peringkat 3 Dunia untuk Kasus Kebutaan
Jakarta – Dengan tingkat kebutaan mencapai 1,5% lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan ketiga dalam daftar negara dengan tingkat kebutaan tertinggi di dunia. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di Indonesia, terdapat sekitar 3,5 juta orang mengalami kebutaan pada kedua belah mata dimana 50%-nya atau sekitar 1,5 juta orang mengalami kebutaan akibat katarak.
Penyebab lainnya, adalah glukoma dan kelainan refraksi seperti minus, plus, silinder, dan lainnya. Dokter spesialis mata Rumah Sakit Royal Progress Sunter Christina Yuliana mengatakan, kebanyakan dari mereka yang mengalami katarak di Indonesia berusia minimal 45 tahun, sementara di luar negeri pada usia 60 tahun.
“Hal ini dikarenakan negara Indonesia, yang notabene negara tropis, mendapatkan pancaran sinar ultraviolet (UV) lebih banyak sehingga memengaruhi daya tangkap mata,” kata Christina seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (13/10/2017).
Selain itu, terkait global warming, lapisan ozon bumi pun menjadi tipis dan semakin memudahkan masuknya sinar UV secara langsung ke manusia. Meningkatnya harapan hidup Indonesia dari 68 tahun menjadi 78 tahun, memengaruhi kenaikan jumlah kasus katarak di Indonesia.
“Untuk itu, lindungi mata Anda dari paparan sinar UV. Pakailah pelindung mata ketika beraktivitas pada siang hari,” ujar Christina.Namun, penyakit pada mata tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kita menjaga kesehatan mata, melainkan dapat juga disebabkan oleh faktor keturunan misalnya glaukoma.
“Oleh sebab itu, penting untuk diketahui sejarah penyakit mata dalam keluarga, sehingga dapat kita cegah,” kata Christina.
Adanya tren demografi saat ini yang menunjukkan adanya peningkatan dua kali lipat jumlah penduduk berusia lanjut — angka harapan hidup penduduk Indonesia naik dari 68 tahun menjadi 78 tahun — turut memberi pengaruh pada kesehatan mata katarak yang diperkirakan jumlahnya juga akan meningkat.
Meningkat Tiga Kali Lipat
Sebelumnya, awal AgustusAngka Lancet Global Health melansir, bahwa sejumlah peneliti memprediksi jumlah kasus kebutaan akan meningkat dari 37 juta menjadi 115 juta kasus pada tahun 2050, jika perawatan medis tidak mendapat dukungan dana yang lebih baik. Artinya, empat dekade kedepan kasus kebutaan diperkirakan akan meningkat sekitar tiga kali lipat dalam empat dekade ke depan.
Tumbuhnya populasi orang lanjut usia, berada di balik meningkatnya jumlah kasus ini. Sementara itu, sebagian besar kasus kebutaan dan gangguan penglihatan berasal dari Asia Selatan dan sub-Sahara Afrika. “Persentase populasi dunia dengan gangguan penglihatan sebenarnya menurun,” papar penelitian tersebut, seperti dikutip dari laman bbc.com, Agustus silam.
Tapi karena populasi global kian bertumbuh dan semakin banyak orang yang hidup hingga usia tua, para peneliti memperkirakan jumlah orang dengan masalah penglihatan akan melonjak dalam beberapa dekade mendatang.
Analisis data dari 188 negara menunjukkan, ada lebih dari 200 juta orang dengan gangguan penglihatan tingkat sedang hingga berat. Angka itu diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 550 juta pada tahun 2050.
“Bahkan gangguan penglihatan ringan pun dapat secara signifikan mempengaruhi kehidupan seseorang. Contohnya, dalam hal mengemudikan kendaraan,” kata penulis utama riset tersebut, Prof. Rupert Bourne, dari Anglia Ruskin University.
“Hal tersebut juga dapat membatasi kesempatan pendidikan dan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Wilayah yang terkena dampak terburuk gangguan penglihatan berada di Asia Selatan dan Timur. Sejumlah bagian dari sub-Sahara Afrika juga memiliki tingkat kasus gangguan penglihatan yang sangat tinggi.
Studi ini menunjukkan pentingnya investasi yang lebih baik dalam perawatan medis, seperti operasi katarak, serta pemberian informasi mendalam bagi masyarakat untuk kacamata penglihatan yang tepat.
Organisasi nirlaba internasional, Sightsavers, yang berupaya menghilangkan kasus kebutaan yang dapat dihindari di lebih dari 30 negara, membenarkan adanya peningkatan kasus terhadap penglihatan, seperti katarak.
“Akibat populasi yang menua dan meningkatnya penyakit kronis, kami perkirakan masalah kebutaan hanya tumbuh di negara-negara termiskin di dunia,” kata Imran Khan dari organisasi tersebut.
Menurut Khan, sistem kesehatan di negara-negara berkembang perlu ditingkatkan, dan dibutuhkan lebih banyak ahli bedah dan perawat yang dilatih untuk memberikan perawatan kesehatan mata yang berkelanjutan.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
