Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2019
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato kenegaraan di depan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Tahun 2019. Jokowi menyampaikan apresiasi atas kinerja MPR selama setahun ini.
Jokowi tiba di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019) pukul 08.27 WIB. Jokowi didampingi Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Berikut pidato lengkap Jokowi sebanyak 19 halaman:
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan
para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati Abdurrahman Wahid; Ibu Shinta Nuriyah
Yang saya hormati Bapak Kyai Haji Ma’ruf Amin,
Sahabat baik saya Bapak Sandiaga Uno;
Yang saya hormati, seluruh rakyat Indonesia,
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai
Pulau Rote;
Hadirin yang berbahagia,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Pada sidang Majelis yang terhormat ini, saya ingin menghadirkan kembali semangat yang menyala di hati para pejuang kemerdekaan 74 tahun yang lalu. Bahwa Indonesia, rumah besar kita bersama, hanya mungkin terwujud jika kita mau bersatu. Bersatu untuk mencapai satu tujuan, bersatu untuk maju bergerak di jalan perubahan, serta bersatu dengan penuh optimisme menatap masa depan. Semangat itulah yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sekarang ini, kita menghadapi tantangan yang berbeda. Akan tetapi, semangat itu harus terus menyala di hati kita semua. Kita berada di era ketika dunia berubah dengan sangat cepat, tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru. Kita harus berani menerima era keterbukaan sejagad. Akan tetapi, kita tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan.
Kita masuk dalam era kompetisi antarnegara yang semakin sengit. Akan tetapi, kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi. Visi yang sama juga harus hidup dalam kerja kita semua, di semua lembaga negara. Check and balances antarlembaga negara sangat penting, tetapi harus berada dalam bingkai yang sama, satu visi besar Indonesia Maju. Indonesia yang nyaman bagi seluruh anak bangsa, yang sejahtera, yang adil dan makmur, yang dihormati dan disegani oleh bangsa- bangsa lain di dunia. Saya yakin dalam bingkai visi yang sama, kita makin kuat, kita makin solid, dan menjadi pemenang dalam kompetisi global. Pencapaian visi besar harus kita percepat. Tidak ada jalan lain bagi kita semua, selain meninggalkan cara-cara lama dan beradaptasi dengan cara-cara baru. Kita butuh terobosan-terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat. Kita butuh lompatan-lompatan kemajuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan rakyat. Kita butuh karya- karya nyata agar Lembaga-Lembaga Negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa. Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri.
Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama. Ego sektoral yang terkotak-kotak sudah tidak relevan lagi dan harus ditinggalkan. Kolaborasi dan sinergi antarlembaga harus ditingkatkan. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Sidang Majelis yang saya muliakan, Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MPR mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR telah melakukan sosialisasi empat konsensus kebangsaan secara gencar ke seluruh pelosok tanah air, dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat. Mulai dari pelajar, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
