Connect with us

Upaya Seorang Ibu Bertatap Muka Dengan Presiden

Presiden Joko Widodo saat menyerahkan KIP dan bantuan PKH di Tarakan(Foto: istimewa)

Tarakan – Berbagai upaya dilakukan warga untuk bisa bertemu pimpinannya. Begitu pula yang dilakukan oleh Rini, seorang warga Desa Transmigrasi Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang ingin bertemu dan bersalaman dengan Presiden Joko Widodo.

Kebetulan saat itu, Jumat 6 Oktober 2017, Presiden menghadiri acara penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan Rini adalah seorang Ibu penerima bantuan sosial nontunai PKH.

Ketika Presiden menyampaikan sambutan, Rini hanya melihat dari kejauhan dan terkadang tersenyum mendengarkan guyonan Presiden.

“Ibu-ibu siapa yang hafal Pancasila? Angkat tangannya tinggi-tinggi,” kata Kepala Negara.

Rini pun mengangkat tangannya setinggi mungkin. Akhirnya ia pun ditunjuk Presiden untuk maju ke podium.

Ia maju ke podium bersama seorang siswa SMA dan seorang siswa SD. Rini mendapat giliran pertama ditanya Presiden.

“Ibu sebutkan Pancasila,” tutur Presiden. Rini hanya tersenyum mengatakan bahwa dirinya sudah tidak muda lagi dan jangan disalahkan apabila mengucap Pancasila tidak tepat.

“Kenapa maju?” tanya Presiden.
“Angkat tangan supaya bisa _salaman sama_ Pak Jokowi. Kan belum tentu 10 tahun lagi bisa salaman. Mau tanam padi banyak, belum tentu bisa ke sana (istana),” ucap Rini.

Presiden tetap meminta Rini mengucapkan Pancasila. Sila pertama, kedua dan ketiga dapat diucapkan dengan baik oleh Rini.

Pada saat mengucapkan sila keempat, Rini kurang tepat mengucapkannya. Namun justru Rini menepak lengan Presiden.

“Gak hafal saya yang disalahin,” ucap Presiden yang disambut tawa penerima PKH dan KIP.

Akhirnya Rini pun dapat menyebutkan Pancasila dengan tepat dan memenangkan hadiah sepeda.

Di awal sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pemberian PKH bertujuan agar anak-anak sehat dan cerdas.

“Program ini adalah terutama agar anak-anak kita sehat. Kalau sehat, ke depan akan menjadi cerdas dan pintar,” ucap Presiden.

Presiden pun mengingatkan agar dana bantuan PKH tersebut tidak digunakan untuk membeli rokok. “Diminta suami untuk membeli rokok? Boleh enggak? Enggak boleh,” katanya.

Presiden mengharapkan para ibu dapat menjelaskan dengan baik kepada para suami tentang pemanfaatan PKH.

“Pak, anggaran uang ini untuk anak-anak kita, gizi anak-anak kita, atau sekolah anak-anak kita,” ucap Presiden memberitahu cara ibu-ibu penerima PKH menjelaskan kepada para suami.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp1.890.000 yang dapat diambil dalam empat tahap.

Sementara untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Presiden mengingatkan digunakan untuk keperluan berkaitan dengan sekolah. “Untuk beli buku, tas, seragam sekolah. Untuk beli pulsa tidak boleh. Kalau ketahuan untuk membeli pulsa, kartunya detik itu juga dicabut,” ujarnya.

Besarnya bantuan yang diberikan berbeda-beda, yakni siswa SD mendapatkan bantuan Rp450 ribu, siswa SMP menerima Rp750 ribu dan siswa SMA/SMK mendapatkan Rp1 juta. Diharapkan bantuan tersebut dapat membantu para siswa untuk terus melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang SMA/SMK/MA.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie.

 

Ping.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya