Menyingkap Peran Artis Membujuk dan Merayu Calon Jemaah First Travel
Jakarta – Benang merah kasus penipuan jemaah umrah oleh perusahaan First Travel mulai coba dirangkai oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkapnya para pucuk pimpinan perusahaan serta penyitaan aset-aset berharga dan pemblokiran rekening, kini polisi coba menggali keterangan pihak-pihak terkait dengan First Travel tersebut.
Salah satunya adalah dugaan pemanfaatan nama-nama besar atau figur ternama untuk mendongkrak nama perusahaan First Travel dimata para calon jemaahnya. Nama besar dari kalangan artis ini antara lain adalah Syahrini, Vicky Shu dan Ria Irawan. Keterlibatan mereka saat ini sedang coba ditelusuri kepolisian dengan memanggilnya sebagai saksi-saksi bagi kasus First Travel.
Menurut Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono dalam beberapa waktu terakhir, Bareskrim memanggil sejumlah artis. Penyanyi Syahrini dipanggil pada Rabu pekan lalu, sementara Vicky Shu dipanggil Senin (2/10/2017). “Yang artis karena memang yang ada di berita acara sebelumnya, juga di media, kita penyidik perlu mendapat penjelasan,” kata Ari Dono.
Ari Dono mengatakan bahwa perusahaan penyedia jasa perjalanan umroh, First Travel, memanfaatkan beberapa artis untuk meningkatkan popularitas layanannya. Padahal menurut Ari Dono, hal ini belum mendapatkan persetujuan dari artis tersebut.
“Dari faktanya, itu trik dari perusahaan supaya orang-orang terkenal selebiritis ikut di dia (First Travel). Tapi untuk sementara untuk artis ini belum ada satu kesepakatan untuk ikut serta memberikan dukungan,” ujar Ari Dono.
Artis pertama yang diperiksa kepolisian terkait kasus First Travel adalah Syahrini. Dalam keterangannya sepekan yang lalu sesaat setelah diperiksa, Syahrini membantah bahwa ia mendapat umrah gratis dari First Travel seperti berita yang beredar luas. Ia mengatakan kalau dalam perjalanan umrah yang ia lakukan bersama First Travel hanya mendapatkan potongan harga saja atau diskon.
Potongan harga tersebut didapatkan untuk kompensasi atas postingannya di media sosial miliknya selama kegiatan umrah yang ia jalani. Dan potongan harga ini hanya untuk pribadinya sendiri, sedangkan keluarganya yang ikut beribadah umrah membayar penuh biaya sesuai harga dari First Travel.
Syahrini dan keluarga konperensi pers keberangkatan umroh bersama First Travel
“Saya tegaskan, tidak ada endorsement, masa ibadah di-endorse sih, saya bayar kok,” kata Syahrini setelah diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Polri, Rabu (27/9/2017).
Sedangkan Vicky Shu diperiksa pada Senin (2/10/2017) kemarin. Sama seperti halnya Syahrini, Vicky Shu juga membantah kalau ibadah umrah yang ia lakukan pada tahun 2015 dan 2017 merupakan hasil dari kerja samanya dengan First Travel. Vicky mengatakan kalau dirinya hanya jemaah biasa yang membayar full sesuai harga tang ditawarkan oleh perusahaan First Travel.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama lima jam itu, Vicky juga membantah mengenai video dirinya yang beredar di Youtube merupakan bintang iklan dari perusahaan First Travel. Video di Youtube tersebut berada di channel official First Travel dimana Vicky menjadi host promo dalam video tersebut. Tetapi Vicky berkilah bahwa itu hanya video testimoni yang ia buat untuk sekadar membantu promosi.
“Pembuatan video itu bagian dari testimoni saya,” ungkap Vicky Shu saat dijumpai usai pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).
Namun Vicky juga tak menampik telah mengenal Anniesa Hasibuan, pemilik First Travel. Ia mengatakan karena perkenalannya maka lebih memilih First Travel dibandingkan pihak lain yang menawarinya endorse.
“Kalau memilih First Travel, karena saya pernah berkenalan dengan beliau Mbak Anniesa Hasibuan karena kita sebagai sesama desainer,” ungkap Vicky Shu usai menjalami pemeriksaan di Bareskrim Polri, Gambir Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).
Dengan diperiksanya Syahrini dan Vicky Shu, berarti kepolisian tinggal membutuhkan keterangan beberapa nama artis yang terkait First Travel, salah satunya Ria Irawan yang menunggu jadwal pemanggilan berikutnya dari kepolisian.
Menurut Ari Dono, hingga saat ini Penyidik masih mendalami keterkaitan sejumlah artis ini dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh First Travel. “Sejauh mana keberadaan artis-artis ini dengan kasus ini. Apakah memang ada satu kesepakatan yang terkait dengan memberikan dukungan atau apa,” ujar Ari Dono.
Keterkaitan artis-artis ini dengan First Travel tak lepas dari hubungan yang terjalin sesama figur publik, dimana diketahui kalau Annisa Hasibuan pemilik perusahaan ini merupakan salah satu designer busana muslim ternama di Indonesia. Bahkan Annisa kerap mengadakan pagelaran busana sampai ke luar negeri, tak jarang banyak artis Indonesia yang dijadikan model berjalannya.
Dari hubungan inilah kemungkinan nama-nama artis yang telah maupun akan dipanggil mempunyai keterkaitan dengan First Travel. Apalagi pihak kepolisian telah mencium modus pemilik First Travel tersebut dengan mendompleng nama besar artis untuk mendongkrak popularitas perusahaannya. Dan kemungkinan juga artis-artis ini mendapat keuntungan atau kompensasi dari First Travel atas jasanya yang mempromosikan secara langsung maupun tidak langsung perusahaan penyedia perjalanan umrah ini. Hal ini bisa dilihat dari foto maupun video yang telah beredar luas dimasyarakat.
Dari foto dan video itu secara sadar atau tidak artis-artis tersebut telah mendapatkan Hak Citra atau Image rights, dimana hak (dalam hal ini adalah uang) yang bisa didapat sang artis ketika nama atau wajahnya ikut membuat perusahaan mendapatkan keuntungan secara komersial.
Dengan foto dan video yang memuat nama atau wajah artis tersebut mampu membantu terjualnya sejumlah produk yang ternyata bisa mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Dan dalam hal tersebut, artis ini berhak mendapatkan persentase dari keuntungan yang diraih perusahaan jika ia memasukkannya ke dalam kontrak kerja sama.
Terlepas bersalah atau tidaknya peran artis-artis tersebut dalam membantu mempopulerkan First Travel, yang perlu diperhatikan adalah nasib para jemaah korban First Travel ini yang mencapai puluhan ribu orang. Belum lagi uang yang mereka setor sampai saat ini belum jelas kemana larinya dan bagaimana mendapatkannya kembali karena gagal umrah.
Hendaknya para artis tersebut mencoba berempati atas penderitaan para calon jemaah ini, dengan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya demi membantu kepolisian mengungkapkan kasus First Travel ini. Selain itu minimal juga ikut memberikan pernyataan menyejukkan atau pernyataan maaf, dan bukannya sibuk membantah dan berkilah.
Permintaan maaf merupakan bentuk tanggungjawab moral dari artis tersebut atas kelalaiannya telah membantu First Travel dalam menarik calon jemaah dengan foto maupun video dirinya terkait First Travel sehingga publik tertarik dan ikut menyetorkan uangnya untuk perjalanan umroh bersama First Travel.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
