Awas ! Serangan Siber Terus Meningkat
Jakarta – Waspada! Sektor publikdan pengguna sosial media (sosmed), kini jadi fokus serangan siber. Hal itu terungkap dari Riset McAfee Labs Threats Report: September 2017.
Di wilayah Asia Pasific khususnya, laporan itu menyebut, sektor publik menempati peringkat pertama serangan siber, disusul sektor pelayanan finansial dan teknologi. Sebanyak 50% serangan malware, terfokus pada sektor publik sepanjang 2016-2017.
“Kemungkinan besar motivasi (serangan) WannaCry dan NotPetya bukan untuk menghasilkan uang, tetapi sesuatu yang lain. Jika motifnya, adalah merusak, kedua serangan itu sangat efektif,” kata Raj Samani, Chief Scientist for McAfee.
Raj melanjutkan, bahwa publik sekarang tinggal di dunia pseudo-ransomware, di mana motif serangan lebih dari sekadar menghasilkan uang. Sebab, setelah diverifikasi jumlah uang yang terambil akibat serangan tersebut tidak begitu besar.
Riset tersebut, mengungkap pertumbuhan malware untuk kuarter kedua mencapai 52 juta sampel baru, meningkat 67% dari tahun lalu. Namun, jika ditotal selama empat kuarter, jumlah malware di dunia sampai 723 juta sampel.
Ponsel pintar merupakan gawai paling rentan terserang, dengan catatan jumlah infeksi 18,4 juta sample. Keberadaan Ransomware pun meningkat 47% dengan total sampel 10,7 juta.
Pertumbuhan signifikan malware ini, diakibatkan oleh Faceliker Trojan. Malware yang menginfeksi akun Facebook untuk menyukai dan mempromosikan artikel atau aplikasi tertentu.
Pengguna yang akunnya terbajak, secara otomatis menyodorkan konten pada akun lain dalam lingkarnya agar tertular malware serupa, seperti inilah Faceliker Trojan beraksi.
Pengamat IT Heru Sutadi melihat, lemahnya keamanan siber berdampak pada pencurian data pribadi yang mengarah pada kerugian finansial atau data rahasia lain akibat infeksi malware. “Kita secara nasional sangat rentan [serangan], karena kemanan siber belum menjadi perhatian utama,” kata Heru pada Minggu (1/10/2017).
Tiga sektor yang harus mendapat perhatian lebih, ialah pelayanan, keuangan dan pemerintahan. Karena serangan siber mengarah ke sana. Menurut Heru, penyusupan kerap terjadi dengan mencantumkan link tertentu untuk mendistribusikan malware seperti cara kerja Faceliker Trojan.
Kini, cara terbaik untuk melindungi keamanan siber menurut Heru, ialah tidak mengklik tautan secara sembarangan serta tukar-menukar file lewat flash disk, selain itu menggunakan perangkat lunak pengaman dan firewall adalah hal yang wajib.
Kesediaan pemerintah membangun ketahanan siber, merupakan langkah wajib yang tak bisa dielak jika ingin bertransformasi menjadi digital. Jika tidak, sama dengan membangun rumah tanpa pintu dan jendela yang mudah untuk dimasuki pencuri.
Menanti Badan Keamanan Siber
Pada Mei lalu, Pemerintah mengatakan serangan siber masih ditemukan di Indonesia pada Senin (15/05) dalam skala kecil. Meski begitu, pemerintah terus melakukan upaya mengatasi serangan siber. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyebutkan, sejumlah perangkat komputer di sejumlah perusahaan swasta dan satu kantor pelayanan publik Samsat diserang, tetapi bisa diatasi.
“Saya tidak punya angka persisnya tetapi yang dilaporkan ada Samsat, koorporasi di (pulau) Jawa ada juga perusahan perkebunan tapi tak banyak komputernya, tak lebih dari 10, karena pemerintah sangat gencar mengkomunikasikan ini,” jelas Rudiantara saat itu.
Sejak penyebaran ransomware WannaCry di Indonesia pada Mei lalu, Kominfo telah menyebarkan informasi keamanan siber kepada para pengguna internet melalui situsnya, media dan juga kerja sama dengan operator telepon seluler. Saat itu, Rudiantara mengklaim upaya sosialisasi cara penanganan ransomware Wannacry yang gencar sejak saat itu, membuat tak banyak serangan di Indonesia.
Ia menjelaskan di Kominfo ada ID SIRTII yang terdiri dari unsur Kominfo, praktisi, dan pakar dari perguruan tinggi yang bertugas mengatasi, memonitor, menangkal dan memulihkan ketika terjadi permasalahan siber. “Dan proses yang kami jalankan, bersama-sama antara ID SIRTII dan komunitas yang lain, gandeng tangan untuk sosialisasi ke masyarakat Indonesia, sehingga dampaknya sangat minor,” kata Rudiantara.
Penyebaran ransomware Wannacry, saat itu terjadi di sekitar 150 negara, termasuk Indonesia. Program jahat ini, dapat memasuki komputer tanpa disadari, lalu mengenkripsi data di dalamnya sehingga komputer tak dapat dipakai. Program jahat ini meminta ‘tebusan’ untuk memulihkan akses. Kendati begitu, Rudiantara mengatakan, di Indonesia serangan siber tidak sebesar di negara lain seperti Inggris.
Pengamat keamanan internet dari Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan, serangan ransomware Wannacry melemah karena memiliki perisai pembunuh (Kill Switch), sehingga melemah sendiri. Namun, Alfond mengatakan, peristiwa ini membuat orang di Indonesia menjadi sadar akan keamanan siber. “Kabar baiknya tanpa antisipasi malware bisa mati sendiri. Tapi mungkin kita ambil positifnya, mereka melakukan backup,” katanya.
Dikatakan, komputer yang diserang menggunakan sistem operasi Windows XP yang mungkin karena tidak diperbarui, ada celah yang bisa dibobol ransomware. Menurut Alfons, sebagian besar pengguna internet di Indonesia masih membutuhkan edukasi tentang keamanan siber agar tak mudah terkena serangan. Ia menambahkan, Indonesia termasuk negara yang masih lemah untuk mengatasi serangan siber. “Ini tak mudah … ada korelasi penggunaan piranti lunak bajakan dengan celah keamanan yang tidak ter-update. Kita perlu edukasi,” jelas Alfons.
Sampai saat ini, untuk keamanan siber pemerintah masih memprioritaskan pada tiga sektor penting, yaitu keuangan (perbankan), transportasi dan energi dengan melakukan standardisasi dan sosialisasi di sektor. Pemerintah juga tengah mempersiapkan Badan Siber Nasional untuk menangkal dan mengatasi serangan siber. “Badan siber ini multisektor, ada Kominfo, Lembaga Sandi Negara dan lembaga lain … akan membuat kebijakan satu pintu dan lebih terkoordinir tugasn,” pungkas Rudiantara.
M Riz
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
