Indonesia Siap Berperan Dalam Ekosistem Keamanan dan Stabilitas Global
New York – Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi menyampaikan pandangannya mengenai peran Indonesia dalam perdamaian global di forum Asia Society yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, Senin (25/9/2017) waktu setempat. Pada forum yang dihadiri hampir 150 undangan, Menlu Retno memaparkan bahwa kontribusi Indonesia dalam menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di kawasan menjadi landasan bagi upaya Indonesia mendorong terciptanya ekosistem yang sama di tingkat global.
Selain itu Dalam keynote speech, Menlu Retno menegaskan bahwa upaya untuk menciptakan sebuah ekosistem perdamaian global bukanlah sebuah khayalan. Setengah abad lalu saat ASEAN dibentuk, tidak ada seorang pun yang mengira ASEAN akan tetap berdiri hingga saat ini. Namun kenyataannya, ASEAN kini menjadi jangkar stabilitas dan mesin pertumbuhan ekonomi kawasan.
“ASEAN merupakan contoh nyata bagaimana sebuah kawasan yang sarat akan konflik antar negara tetangga serta lemah secara ekonomi mampu bertansformasi menjadi salah satu kekuatan global,” tutur Retno.
Lebih lanjut Retno menjelaskan 3 resep keberhasilan ASEAN. Pertama, melalui ASEAN Way, telah tumbuh budaya dialog, konsensus, inklusivitas, serta penyelesaian damai atas dasar penghormatan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kedua, dari kultur dialog tumbuh kemampuan untuk mengembangkan institusi dan prinsip-prinsip seperti Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), Treaty of Amity and Cooperation, ASEAN Charter hingga terbentuknya Komunitas ASEAN. Terakhir, ASEAN memberikan platform bagi negara-negara mitranya, termasuk kekuatan besar dunia, untuk dapat bertemu secara rutin.
“Keberhasilan ASEAN di bidang politik ini menjadi landasan keberhasilan pembangunan ekonomi, yang bermuara pada terciptanya ekosistem kesejahteraan di kawasan,” ujar Retno menambahkan.
Meski demikian, ASEAN masih menghadapi 3 tantangan utama, yakni bagaimana mengatasi persaingan geo-politis negara-negara besar, kejahatan lintas negara termasuk terorisme, serta menjaga keutuhan dan sentralitas ASEAN.
Dalam sesi tanya jawab, yang dipandu oleh Duta Besar Daniel Russel (mantan Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs), Menlu Retno mendapatkan pertanyaan mengenai upaya ASEAN menangani terorisme dan isu kemanusiaan di Rakhine State.
Secara lugas, Menlu menegaskan bahwa ASEAN telah memperkuat upaya kerja sama penanganan terorisme, khususnya terkait regionalisasi kelompok teroris seperti di Marawi, Filipina, melalui kerja sama sub-kawasan, seperti trilateral. Bersama negara tetangga, Indonesia terus memperkuat pengawasan di perbatasan, guna mencegah perlintasan para teroris.
Selanjutnya, Retno menjelaskan pula upaya diplomasi marathon untuk kemanusiaan yang dilakukan ke Myanmar dan Bangladesh. Dijelaskan bahwa saat ini terus dilakukan upaya-upaya untuk memastikan agar bantuan kemanusiaan dapat berjalan lancar. Menlu RI juga menyampaikan upaya pendekatan kepada para tokoh agama dan masyarakat untuk turut membantu melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Retno menyebutkan bahwa guna mewujudkan ekosistem perdamaian global, Indonesia siap untuk mempererat kerja sama dengan seluruh mitra, termasuk AS. Menutup ceramahnya, Menlu Retno mengingatkan, bahwa perdamaian tidaklah diperoleh tiba-tiba, melainkan harus diperjuangkan bersama.
Asia Society mengundang Menlu RI untuk memberikan ceramah mengenai ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Menurut Tom Nagorski, Wakil Presiden Eksekutif Asia Society, kontribusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian patut mendapatkan pujian. Selain itu, inisiatif dan kepedulian Indonesia dalam penanganan berbagai krisis, juga layak menjadi contoh bagi negara-negara lainnya.
Asia Society adalah lembaga nirlaba terkemuka yang memiliki misi untuk mengembangkan saling pengertian dan kemitraan antar masyarakat, pemimpin dan institusi. Yayasan ini didirikan pada tahun 1956 oleh John D. Rockefeller III, salah satu tokoh terkemuka AS.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
