Presiden Jokowi Resmikan Ruas Tol Bawen-Salatiga Sepanjang 17,6 Km
Salatiga – Presiden Joko Widodo hari ini, Senin, 25 September 2017, meresmikan jalan tol Semarang-Solo seksi III ruas Bawen-Salatiga sepanjang 17,6 km. Peresmian tersebut menambah daftar panjang jalan tol yang telah berhasil dibangun oleh pemerintah.
“Dengan mengucap bismillahirohmanirohim, saya resmikan seksi III Bawen-Salatiga jalan tol Semarang-Solo,” ucap Presiden.
Sedikit mengingat ke belakang, tiga tahun lalu Kepala Negara mendapatkan informasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa jalan tol di seluruh Indonesia saat itu hanya 780 kilometer. Ia pun langsung berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai target lima tahun ke depan.
“Saya ingat saat itu tiga tahun yang lalu saya sampaikan ke Menteri PU yang terkait juga dengan Menteri BUMN, saya hitung lima tahun target kita sementara 1.200 (km). Itu lima tahun ya,” ungkapnya.
Target tersebut bukanlah tanpa alasan, karena Presiden telah menelusuri penyebab lambatnya pembangunan jalan tol selama ini, yakni pembebasan lahan.
“Sekarang kunci itu sudah kita lihat. Kuncinya sudah ketemu. Kalau konstruksi, ternyata kita tidak kalah, asal tanahnya sudah bebas,” ujar Presiden.
Presiden pun meyakini jika masalah utama pembangunan jalan tol sudah teratasi, maka target 1.800 kilometer pada tahun 2019 bukan hanya sebatas impian.
“Tadi saya tanya bisik-bisik ‘Pak Menteri perkiraan 2019 dapat tambahan berapa kilo (meter)?’ Tadi dihitung dapatnya kurang lebih nanti 1.800 kilometer. Artinya sebetulnya kita ngebut itu juga bisa,” ucapnya.
Bawen-Salatiga Dibangun Konsorsium
Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi pihak-pihak terkait yang telah membantu pemerintah mewujudkan proyek infrastruktur tersebut. Di antaranya PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Astra Infra, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah. Ia pun berharap, kerja sama serupa akan terus dilanjutkan di proyek-proyek infrastruktur lainnya.
“Di mana-mana kita harapkan seperti itu. Gabungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, semuanya gabung,” ungkapnya.
Apalagi pemerintah juga menargetkan sejumlah proyek infrastruktur di Tanah Air rampung pada akhir tahun 2018 mendatang.
“Kita perkirakan insyaallah nanti untuk jalan Tol Transjawa yang sudah bertahun-tahun, di sini jalan, di sini berhenti, kita harapkan 2018 akhir itu dari Jakarta sudah akan tembus sampai Surabaya sampai Probolinggo,” ujar Presiden.
Sedangkan untuk ruas tol dari ujung barat Banten sampai Banyuwangi ditargetkan akan terhubung pada tahun 2019.
“Tegas-tegasan saja 2019. Janji. Yang janji bukan saya tapi dua menteri. Nagihnya ke saya bisa, tapi nanti saya nagih ke menteri PU, menteri BUMN kapan? Saya kejar terus tiap hari,” tutur Presiden.
Target-target tersebut terus dikejar oleh pemerintah mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur guna berkompetisi dengan negara lain.
“Dengan infrastruktur seperti itu, kita bersaing dengan negara lain, competitiveness kita menjadi semakin kuat,” tutur Presiden.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk mempercepat mobilitas orang dan barang serta menurunkan harga komoditas di Tanah Air.
“Tujuannya ke sana, mobilitas orang, mobilitas barang lebih cepat akhirnya harga akan jatuh lebih murah,” ucap Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk terus berinovasi guna mewujudkan target program infrastruktur pemerintah. Utamanya di bidang pembiayaan, seperti dalam mencari equity, modal kerja, hingga modal investasi.
“Jangan hanya tergantung pada simpanan bank. Bisa berpartneran. Bisa menjual obligasi. Bisa limited concession scheme. Semuanya banyak sekali bisa dilakukan,” kata Presiden.
Di samping itu, Presiden menyatakan saat ini bukanlah zamannya lagi untuk memiliki dan menyimpan aset yang telah selesai dibangun. Presiden juga telah meminta Menteri BUMN agar BUMN melakukan sekuritisasi aset.
“Kalau barangnya jadi, tol-nya jadi segera dijual, tapi tidak dijual langsung. Dijual 20 tahun, dapat uang bangun lagi di tempat lain. Tidak perlu memiliki tetapi bisa memanfaatkan, tetapi tetap milik kita. Barangnya juga di situ kok. Tetap milik pemerintah Republik Indonesia,” kata Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ping
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
