Presiden Jokowi Resmikan Ruas Tol Bawen-Salatiga Sepanjang 17,6 Km
Salatiga – Presiden Joko Widodo hari ini, Senin, 25 September 2017, meresmikan jalan tol Semarang-Solo seksi III ruas Bawen-Salatiga sepanjang 17,6 km. Peresmian tersebut menambah daftar panjang jalan tol yang telah berhasil dibangun oleh pemerintah.
“Dengan mengucap bismillahirohmanirohim, saya resmikan seksi III Bawen-Salatiga jalan tol Semarang-Solo,” ucap Presiden.
Sedikit mengingat ke belakang, tiga tahun lalu Kepala Negara mendapatkan informasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa jalan tol di seluruh Indonesia saat itu hanya 780 kilometer. Ia pun langsung berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai target lima tahun ke depan.
“Saya ingat saat itu tiga tahun yang lalu saya sampaikan ke Menteri PU yang terkait juga dengan Menteri BUMN, saya hitung lima tahun target kita sementara 1.200 (km). Itu lima tahun ya,” ungkapnya.
Target tersebut bukanlah tanpa alasan, karena Presiden telah menelusuri penyebab lambatnya pembangunan jalan tol selama ini, yakni pembebasan lahan.
“Sekarang kunci itu sudah kita lihat. Kuncinya sudah ketemu. Kalau konstruksi, ternyata kita tidak kalah, asal tanahnya sudah bebas,” ujar Presiden.
Presiden pun meyakini jika masalah utama pembangunan jalan tol sudah teratasi, maka target 1.800 kilometer pada tahun 2019 bukan hanya sebatas impian.
“Tadi saya tanya bisik-bisik ‘Pak Menteri perkiraan 2019 dapat tambahan berapa kilo (meter)?’ Tadi dihitung dapatnya kurang lebih nanti 1.800 kilometer. Artinya sebetulnya kita ngebut itu juga bisa,” ucapnya.
Bawen-Salatiga Dibangun Konsorsium
Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi pihak-pihak terkait yang telah membantu pemerintah mewujudkan proyek infrastruktur tersebut. Di antaranya PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Astra Infra, dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah. Ia pun berharap, kerja sama serupa akan terus dilanjutkan di proyek-proyek infrastruktur lainnya.
“Di mana-mana kita harapkan seperti itu. Gabungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, semuanya gabung,” ungkapnya.
Apalagi pemerintah juga menargetkan sejumlah proyek infrastruktur di Tanah Air rampung pada akhir tahun 2018 mendatang.
“Kita perkirakan insyaallah nanti untuk jalan Tol Transjawa yang sudah bertahun-tahun, di sini jalan, di sini berhenti, kita harapkan 2018 akhir itu dari Jakarta sudah akan tembus sampai Surabaya sampai Probolinggo,” ujar Presiden.
Sedangkan untuk ruas tol dari ujung barat Banten sampai Banyuwangi ditargetkan akan terhubung pada tahun 2019.
“Tegas-tegasan saja 2019. Janji. Yang janji bukan saya tapi dua menteri. Nagihnya ke saya bisa, tapi nanti saya nagih ke menteri PU, menteri BUMN kapan? Saya kejar terus tiap hari,” tutur Presiden.
Target-target tersebut terus dikejar oleh pemerintah mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur guna berkompetisi dengan negara lain.
“Dengan infrastruktur seperti itu, kita bersaing dengan negara lain, competitiveness kita menjadi semakin kuat,” tutur Presiden.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk mempercepat mobilitas orang dan barang serta menurunkan harga komoditas di Tanah Air.
“Tujuannya ke sana, mobilitas orang, mobilitas barang lebih cepat akhirnya harga akan jatuh lebih murah,” ucap Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk terus berinovasi guna mewujudkan target program infrastruktur pemerintah. Utamanya di bidang pembiayaan, seperti dalam mencari equity, modal kerja, hingga modal investasi.
“Jangan hanya tergantung pada simpanan bank. Bisa berpartneran. Bisa menjual obligasi. Bisa limited concession scheme. Semuanya banyak sekali bisa dilakukan,” kata Presiden.
Di samping itu, Presiden menyatakan saat ini bukanlah zamannya lagi untuk memiliki dan menyimpan aset yang telah selesai dibangun. Presiden juga telah meminta Menteri BUMN agar BUMN melakukan sekuritisasi aset.
“Kalau barangnya jadi, tol-nya jadi segera dijual, tapi tidak dijual langsung. Dijual 20 tahun, dapat uang bangun lagi di tempat lain. Tidak perlu memiliki tetapi bisa memanfaatkan, tetapi tetap milik kita. Barangnya juga di situ kok. Tetap milik pemerintah Republik Indonesia,” kata Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
