Proyek Jambaran Tiung Biru Diresmikan, Akan Serap 6000 Tenaga Kerja
Bojonegoro – Proyek Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (JTB), Senin (25/9/2017), pelaksanaannya diresmikan, dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, disaksikan oleh Direktur Pertamina Elia Masa Manik. Serta disaksikan Gubernur Jawa Timur Sukarwo.
Seperti diketahui, Unitisasi lapangan Jambaran-Tiung Biru dimulai setelah pemerintah menyetujui revisi rencana pengembangannya tanggal 17 Agustus 2015 lalu. Menurut revisi tersebut, lapangan ini bisa menghasilkan gas sebesar 227 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan puncak produksi diperkirakan sebesar 315 MMSCFD.
Awalnya, gas Jambaran-Tiung Biru akan dipasok untuk pabrik Pupuk Kujang 1C. Namun, entah kenapa diurungkan. Akhirnya, PLN berencana untuk mengambil gas Jambaran-Tiung Biru yang akan digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-Bali 3 dengan kapasitas 500 Megawatt (MW), dan alternatif pasokan PLTGU Tambak Lorok setelah pasokan dari lapangan Kepodang milik Petronas Carigali Sdn Bhd diperkirakan selesai lebih cepat.
Nah, pada Agustus 2017 lalu, PT PLN (Persero) memastikan membeli pasokan gas dari lapangan Jambaran Tiung Biru di Bojonegara Jawa Timur itu. Perusahaan sudah sepakat membeli gas dari lapangan yang dikelola PT Pertamina (Persero) dan ExxonMobil tersebut senilai 7,6 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, dengan adanya kepastian pembelian gas tersebut, maka sudah dipastikan pengelolaan Blok Jambaran Tiung Biru sudah bisa dimulai.
Dalam rencana pengembangannya, menurut Jonan, harga gas di lapangan unitisasi tersebut dipatok dengan harga US$ 8 per MMBTU dengan eskalasi 2 persen per tahun. Sementara PLN meminta, harga gas maksimal US$ 7 per MMBTU.
“Jadi PLN akan beli gas dari situ di plant gate-nya PLN itu 7,6 dolar AS flat,” kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, awal Agustus 2017 lalu. Rencananya, PLN akan menggunakan gas tersebut sebagai sumber pembangkit listrik di Jawa.
Saat itu, Jonan juga memastikan pihak ExxonMobil tidak akan keluar dan tetap menjalankan proyek meskipun PT Pertamina EP Cepu (PEPC) telah mengakuisisi lapangan Jambaran Tiung Biru itu. ExxonMobil tetap akan bergabung dan bekerja sama dalam pengembangan lapangan tersebut.
Menurut Jonan, investasi yang dilakukan oleh kontraktor asing di Indonesia penuh dengan perhitungan. Kontraktor asing sekelas ExxonMobil, kata Jonan, pastinya sudah mempertimbangkan relolasi aset, prioritas pengembangan lapangan, dan lain-lain. “Jadi jangan dilihat dari kacamata Indonesia semata. Komersial saja, memang investasi Exxon di blok Jambaran itu diakuisisi Pertamina. Tapi prosesnya Exxon berpartisipasi,” ujarnya.
Proyek Jambaran-Tiung Biru ini merupakan unitisasi antara Blok Cepu dengan lapangan Pertamina EP. ExxonMobil dan Pertamina EP Cepu memilki hak kelola 41,4 persen di Lapangan Jambaran-Tiung Biru. Sisanya dimiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 9,2 persen, dan Pertamina EP sebesar 8 persen.
Lapangan Jambaran-Tiung Biru dijadwalkan mulai onstream pada 2020. Rencananya, produksi gas dari lapangan ini mencapai 172 MMSCFD. Pengembangan lapangan ini sempat terkendala oleh harga keekonomian gas yang tinggi, sehingga kesulitan mendapatkan pembeli gas.
Nah kini, setelah ada kepastian pembelinya, Proyek Pembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru pun dimulai, per hari ini, Senin (25/92017).
Berdasarkan informasi, kandungan gas lapangan gas JTB ini sebesar 1.965 BCF tidak termasuk gas pengotor (CO2 dan H2S). Di lapangan gas itu, investasi Pertamina sebesar US$ 1.547 juta. Adapun pasokan gas ke plant PLN sebesar 100 MMCFD, dengan harga gas US$ 6,7 per MMBTU flat tanpa eskalasi.
Program Prioritas Presiden Jokowi
Dengan beroperasinya proyek Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB, jelas akan membuka lapangan kerja secara langsung dan tidak langsung. Pada gilirannya, akan ikut mengurangi angka kemiskinan. Karena itulah, proyek ini menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Proyek pengembangan lapangan gas JTB ini, sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam berkontribusi mendorong perekonomian daerah. Salah satunya, dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Lihat saja, pada saat EPC Gas Processing Facilities, proyek akan mempekerjakan 6000 tenaga lokal di Bojonegoro dan sekitarnya.
Sedangkan untuk Early Civil Work (ECW), saat ini terdapat sekitar 200 orang unskill labour. Kini sejalan dengan makin padatnya pengerjaan proyek JTB, kebutuhan tenaga kerja lokal juga akan semakin meningkat.
Sementara untuk memenuhi tenaga kerja profesional, Pertamina telah mengadakan sertifikasi tenaga kerja migas sebanyak 175 orang. 170 orang di antaranya, telah terserap di proyek Banyu Urip. Sertifikasi tenaga ahli migas lainnya, di antaranya sertifikat welding sebanyak 20 orang.
Dalam mengelola lapangan gas JTB, Pertamina juga menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat, melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dalam berbagai program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah terdekat pengembangan JTB.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
