Hari Maritim Nasional, Pemerintah Kembali Dengungkan Kemandirian Maritim
Jakarta – Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 249/1964, Indonesia hari ini, 23 September 2017, tengah merayakan Hari Maritim Nasional. Adapun Hari Maritim Nasional ini dirayakan dengan serangkaian Kampanye Keselamatan Pelayaran.
Dalam rangka memeriahkannya, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengadakan kegiatan sosial dan gerakan bersih pantai di seluruh UPT Ditjen Hubla sebagai perwujudan cinta maritim. Kegiatan ini sudah dilakukan, sekaligus menyambut perayaan Hari Maritim Sedunia (World Maritime Day) yang bakal dirayakan pada 28 September 2017 mendatang dengan tema Connecting Ships, Ports and People.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani, mengatakan bahwa perayaan Hari Maritim Nasional merupakan momentum bagi jajarannya untuk mengoptimalkan sektor maritim. Hal ini menurutnya juga upaya mendukung cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita memang telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden juga memiliki visi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.
Maka saat ini Pemerintah pun fokus memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut, dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat. Tak lupa juga pembangunan kekuatan ekonomi masyarakat yang nantinya membuat kemandirian maritim bisa terwujud.
“Untuk itu, Ditjen Perhubungan Laut ikut merayakan Hari Maritim Nasional dengan mewujudkan konektivitas antar pulau melalui Tol Laut sebagai bagian dari Kemandirian Maritim Indonesia yang tentunya merupakan poin penting dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Bay.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat ada beberapa program yang sudah berjalan untuk menunjukkan sektor transportasi laut sebagai faktor pendukung kemandirian maritim.
Pertama tentu saja pelaksanaan Tol Laut yang telah memberikan kontribusi dan manfaat, khususnya dalam menekan angka disparitas harga, serta meningkatkan pemerataan ekonomi. Meminjam pernyataan Presiden Jokowi, tol laut telah menjadi tonggak baru untuk menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.
Bay juga merinci bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017. Saat ini sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT Pelni melalui penugasan, dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum.
“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN mengoptimalkan fungsi dan peran “Rumah Kita” sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program tol laut,” imbuhnya.
Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukkan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.
“Dengan adanya pemanduan oleh Indonesia di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas Bay kembali.
Sementara dari sisi kepelabuhanan, terbatasnya APBN yang dimiliki Pemerintah, maka dibutuhkan peran serta swasta dan BUMN dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi laut, khususnya di bidang kepelabuhanan yang salah satunya melalui skema Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) antara Pemerintah dengan Operator.
“Saat ini baru ada Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete yang sudah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan BMN. Ke depan, masih ada 18 pelabuhan lagi yang akan dikerjasamakan melalui skema kerjasama pemanfaatan BMN dengan operator baik BUMN, BUMD maupun swasta,” ujar Bay.
Dengan kerjasama pemanfaatan BMN tersebut, menurut Bay akan menghasilkan kemandirian dan tidak bergantung pada pihak lain, sehingga pada akhirnya menjadi langkah maju untuk mendominasi di dunia maritim.
Selamat Hari Maritim Nasional
Novianto
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
