Tingginya Biaya Logistik, Akibat Banyaknya BUMN yang Bergerak di Sektor Logistik
Jakarta – Tidak efisiennya Badan Usaha Milik Negara dalam mengelola logistiknya, membuat biaya logistik Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Perbandingan biaya logistik terhadap gross domestic product (GDP) sekitar 23%.
Hal itu diungkap Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Ruli Adi. “Ada banyak sekali BUMN yang bergerak di sektor logistik walaupun core bisnisnya bukan disitu. Akibatnya, sesama BUMN saling berebut dan berdampak pada tingginya biaya logistik,” katanya di Jakarta, Kamis (21/9/2017).
Seharusnya, Ruli menilai, perusahaan-perusahaan BUMN itu fokus saja pada bisnis utamanya. Alasannya, semakin fokus sebuah perusahaan pada bisnis utamanya maka akan semakin mudah berkembang. Untuk urusan logistik lebih baik diserahkan ke pihak ketiga. “Kami berebut sesama saudara makanya biaya logistik susah turun,” imbuhnya.
Karena itu, BGR menginisiasi penyatuan data aset milik unit usaha BUMN yang bergerak di sektor logistik. BGR mengembangkan sistem big data yang menghimpun semua fasilitas logistik sesama BUMN. Data tersebut akan disatukan dalam satu platform.
Berdasarkan catatan Ruli, setidaknya ada 49 BUMN yang punya unit usaha atau anak perusahaan yang bergerak di sektor logistik. Untuk tahap awal, sudah ada 29 perusahaan yang bergabung dalam pengembangan platform tersebut.
Program pengembangannya sendiri dikerjakan bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sarinah, PT Pos Indonesia dan PT Pos Logistik. BGR sendiri, merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor logistik dengan bisnis utama penyewaan gudang dan distribusi barang.
Tingginya biaya logistik di Indonesia, tahun 2016 lalu, juga pernah dikeluhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, tahun lalu, Presiden Jokowi menyebut, biaya logistik di Indonesia tidak logis karena jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Biaya logistik Indonesia mencapai 24 persen dari total PDB atau Rp1.820 triliun per tahun.
“Akibat dari biaya logistik yang tidak efisien ini, menurut Presiden, industri kita menjadi kurang kompetitif,” tandas Presiden Jokowi ketika itu saat meresmikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) di Cakung, Jakarta,
Hanya saja, penyebab tingginya biaya logistic yang dikemukakan Presiden Jokowi ketika itu, yakni salah satunya adalah bahan baku industri asal impor banyak yang ditimbun luar negeri (LN), di Singapura dan Malaysia. Begitu pula dengan barang ekspor, saat menunggu ada pembeli barang ekspor selama ini ditimbun di Singapura dan Malaysia. Presiden mencontohkan, saat Indonesia membeli kapas maka kapas tersebut disimpan di negara lain bukan di Indonesia.
“Kalau hal seperti ini tidak bisa kita bereskan, kita tidak akan bisa bersaing. Tidak logis, produksi di sini, hasilnya di sini, kapasnya gudangnya di negara lain, loh loh tidak bisa. Bawa ke negara kita,” kata Presiden Jokowi saat itu.
Diminta Membangun Sistem yang Efisien
Untuk itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar kementerian dan lembaga terus memperbaiki dan membangun sistem yang efisien. Apakah persoalan itu sudah terbenahi atau belum, yang jelas banyaknya BUMN yang bergerak di sektor logistik walaupun core bisnisnya bukan disitu, juga turut memicu tingginya biaya logistik.
Persoalan lain yang memicu tingginya biaya logistik, dilontarkan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi. Menurutnya, masalah pungutan liar (pungli) menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia. Dari perhitungannya, biaya pungli setidaknya memakan 24 persen dari biaya barang.
Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur JNE ini mengatakan, biaya logistik tak hanya disebabkan kendala belum baiknya infrastruktur transportasi. Tetapi, oknum pelaku pungli juga turut membebani ongkos pengiriman. “Banyak faktor biaya logistik tinggi, salah satunya karena ada praktek seperti itu (pungli),” katanya..
Tingginya biaya logistik, menurut pengamat logistik Reiy Schreiben, saat ini memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun jika dibiarkan begitu saja akan menghasilkan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor perdaganan Internasional Indonesia.
Dampak yang dapat dirasakan saat ini, lanjut Reiy, adalah seperti defisitnya neraca perdagangan Indonesia terhadap beberapa negara di dunia. Selain diakibatkan sedang lesunya perekonomian global, tetapi biaya logistik yang tinggi juga dapat memberikan efek yang negatif pada neraca perdagangan Indonesia. “Sehingga hal tersebut akan menyebabkan defisit pada neraca perdaganan jika biaya impor lebih tinggi dari pada biaya ekspor,” tuturnya.
Selain itu, menurut Reiy, kesepakatan perdagangan bebas antara beberapa negara terutama negara-negara ASEAN dengan Indonesia akan memberikan efek negative, jika masalah biaya logistik yang mahal tidak segera diatasi. Seperti diketahui, dengan dibukanya ASEAN Ecnomic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, maka pintu perdagangan untuk masuk ke kawasan Indonesia kan dibuka bebas dan negara manapun di Asia Tenggara, akan bebasa mengirimkan barang dengan tarif nol rupiah.
Artinya, dengan keadaan biaya logistik yang tinggi maka akan menyebabkan produk dari Indonesia akan kalah bersaing dengan produk negara-negara Asia Tenggara lainnya dan produk impor akan merajai pasar domestik. “Dengan begitu, jika kesepakatan ASEAN Economic Community dijalankan maka akan memperparah defisit neraca perdagangan beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” katanya.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
