Presiden Tegaskan Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Usia Dini
Jakarta – Presiden Joko Widodo sore ini menutup pelatihan akbar guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Provinsi DKI Jakarta di Islamic Center Jakarta, Koja, Jakarta Utara, Rabu, 20 September 2017.
Pendidikan anak di usia dini merupakan hal yang sangat krusial bagi tumbuh kembangnya anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengakui peranan penting guru-guru PAUD yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kunci pembangunan kecerdasan dan karakter itu berada pada usia emas 1 tahun sampai 12 tahun. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya berada pada posisi yang sangat penting menentukan masa depan negara karena di sinilah anak-anak kita dididik,” ujar Presiden di awal sambutannya.
Namun, ia mengingatkan bahwa dalam mendidik anak-anak kita, tak cukup hanya fokus pada kecerdasan semata. Kecerdasan itu memang diperlukan, tapi tentunya harus diimbangi dengan budi pekerti dan nilai-nilai karakter yang baik.
“Inilah proses-proses membangun mentalitas dan menguatkan pendidikan karakter yang akan terus kita lakukan,” kata Presiden.
Ia mencontohkan fenomena yang terjadi di negara kita. Para pelaku korupsi misalnya, mereka juga mengenyam pendidikan yang tinggi. Namun, hal itu tak mencegah mereka untuk melakukan tindak pidana yang sangat merugikan negara. Ia menduga bahwa hal itu terjadi karena memang penguatan pendidikan karakter belum menjadi perhatian pemerintah selama ini.
“Di mana sebetulnya titik lemah kita ini? Karena kita tahu yang korupsi itu juga pendidikannya dari TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas. Tapi kenapa melakukan itu? Karena urusan penguatan pendidikan karakter itu belum menjadi perhatian pemerintah,” ucapnya.
Oleh karenanya, sekira dua minggu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam kaitannya dengan aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru PAUD, Perpres tersebut nantinya juga diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengalokasikan dana bantuan bagi guru PAUD.
“Kalau tidak ada, mana berani gubernur, bupati, dan wali kota memberikan. Tapi ini baru dua minggu yang lalu, nanti akan saya perintahkan setelah bertemu dengan gubernur, bupati, dan wali kota,” ia menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden sekaligus mengapresiasi pelatihan yang diberikan bagi para guru PAUD. Ia berharap agar pelatihan-pelatihan serupa ini untuk dapat diperbanyak karena pelatihan baru dilakukan di 19 kota, sementara di seluruh tanah air terdapat 514 kota dan kabupaten.
“Jadi masih sangat kurang. Tadi saya bisik-bisik, yang kurang apa? Biar saya bantu agar pelatihan-pelatihan seperti ini semakin masif seluruh guru-guru PAUD diberikan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan,” tuturnya.
Kepada para pendidik PAUD yang hadir dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo mempercayakan pendidikan anak-anak Indonesia di tangan mereka. Ia sekaligus berpesan agar para pendidik dapat mempersiapkan anak-anak Indonesia untuk dapat berkompetisi di masa mendatang.
“Dalam kompetisi global, persaingan antarsumber daya manusia negara satu dengan lainnya salin bersaing. Untuk memenangkan kompetisi itu tidak hanya masalah kecerdasan, dibutuhkan karakter-karakter unggul yang tahan banting dan pantang menyerah. Itulah kenapa pelatihan ini dilakukan,” ujarnya.
Menurut Presiden, anak-anak Indonesia juga harus ditanamkan rasa cinta kepada Sang Pencipta dan segala ciptaan-Nya. Semua itu perlu diberikan pemahaman dan pelatihan sejak dini. Tak terkecuali yang berkaitan dengan kemandirian, disiplin. dan tanggung jawab.
“Kita harus menyiapkan anak-anak kita bagaimana mempunyai rasa percaya diri yang baik. Kita ini biasanya kalau sudah dengan bule ini langsung menjadi inferior, grogi, tidak boleh! Kita harus percaya diri. Anak-anak kita harus kita siapkan untuk menjadi karakter-karakter yang kreatif, tahan banting, dan pantang menyerah,” tegasnya.
Tak kalah pentingnya, anak-anak Indonesia juga harus diarahkan untuk dapat menjadi pemimpin besar di masa mendatang. Inilah tugas utama yang diharapkan dapat diemban oleh para pendidik-pendidik kita.
“Anak-anak kita juga harus kita siapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dan bijak. Mau jadi ketua RT, jadilah ketua RT yang baik dan bijak. Jadilah lurah yang baik dan bijak. Mau jadi bupati, wali kota, dan gubernur, jadilah yang baik dan bijak. Itu disiapkan sejak dini. Ingin jadi menteri atau presiden? Siapkan mereka menjadi pemimpin yang baik dan bijak. Itu menjadi tugas Bapak/Ibu dan saudara-saudara,” tuturnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan sejumlah istri anggota Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK).
Ping.
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengimbau agar pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk bisa memaksimalkan fasilitas yang ada. Hal ini termasuk yang berkaitan dengan upaya-upaya kerja sama yang telah dijalin dengan pihak luar, seperti Taspen dan BP Tapera.
“Untuk teman-teman (pegawai) yang masih aktif untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, baik Tapera maupun Taspen. Sehingga nanti pada saat memasuki masa purna bakti mempunyai nilai tambah yang bisa dimanfaatkan. Dari BP Tapera sudah menawarkan skema-skema ringan untuk kemudahan dalam kepemilikan rumah mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sekarang masih aktif,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakart, Selasa (7/5/2024).
Pada acara ‘Pelepasan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI Masa Purnabakti TMT 1 April dan 1 Mei 2024’, Indra menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan gamblang, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini ditujukan agar mempermudah pegawai di lingkungan Setjen DPR RI untuk memiliki hunian sendiri.
“Kita juga sedang merintis dengan Tapera ke depan ini bagaimana nanti pegawai-pegawai semua yang belum memiliki rumah tinggal bisa ada keringanan-keringanan dengan skema yang memungkinkan dari BP Tapera. Sudah dibicarakan nanti tinggal ditindaklanjuti oleh Korpri dari Setjen DPR dan BP Tapera,” jelasnya.
Indra juga menyinggung adanya kerja sama dengan PT Taspen. Kerja sama yang telah terjalin lama ini dinilainya sudah berjalan dengan baik. Dalam acara tersebut, Indra juga memberikan apresiasi pada perwakilan PT Taspen yang senantiasa hadir pada setiap pelepasan pegawai Purna Bakti di Setjen DPR RI dan selalu memberikan informasi terperinci mengenai hak-hak pensiunan yang terkait layanan PT Taspen.
“Kalau dengan Taspen kita sudah bekerjasama dengan baik, pada saat memasuki masa pensiun per tanggal 1 semua hak-hak pensiun (para pegawai purnabakti) sudah langsung diberikan oleh Taspen,” kata Indra.
Tak hanya terkait dengan penyaluran uang pensiun, PT Taspen bersama Korpri Setjen DPR RI juga telah melakukan pembekalan-pembekalan pagi pegawai yang akan purnatugas. Pembekalan ini dilakukan pada dua atau satu tahun sebelum pegawai resmi purnatugas.
“Ada beragam kegiatan yang ditawarkan bagi para purnatugas. Tinggal mereka interest-nya kemana itu yang akan terus kita tawarkan kepada pegawai-pegawai yang satu tahun dua tahun sebelum masa purna tugas ditawarkan untuk mengikuti program itu,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Indra juga menyampaikan bahwa pensiunan Setjen DPR RI masih memiliki hak untuk mengakses beberapa fasilitas, utamanya adalah fasilitas layanan kesehatan. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi para pensiunan yang telah mencurahkan upayanya selama mengemban tugas mendukung kegiatan kedewanan.
Jakarta – Akhir ini tengah ramai perbincangan terkait tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Aksi demonstrasi pun gencar dilakukan mahasiswa, sebagaimana yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Berbagai cara telah ditempuh oleh mahasiswa untuk melunasi mahalnya UKT tersebut. Ada yang mencoba mencari beasiswa, menggadaikan barang-barang berharga, hingga harus berutang. Kasus berutang melalui pinjaman online ini juga sempat ramai, dikarenakan salah satu institusi perguruan tinggi, yaitu ITB, memfasilitasi penawaran penggunaan pinjaman online secara resmi menggunakan situs kampus. Pinjaman online ini dianggap merugikan bagi sebagian mahasiswa dikarenakan Tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hingga 20 persen.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024), ia menegaskan perguruan tinggi tidak selayaknya berdagang mencari untung dengan mahasiswa untuk pembangunan kampus.
Hetifah menyadari kenaikan UKT yang tinggi ini dimungkinkan karena adanya status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memungkinkan perguruan tinggi memiliki kemandirian berupa otonomi baik di bidang akademik maupun non akademik. Perubahan status tersebut pun membuat PTN-BH memiliki kewenangan mutlak untuk menetukan arah kebijakan PTN tanpa intervensi dari luar.
Meskipun demikian, Hetifah menyayangkan, dengan adanya PTN-BH seharusnya PTN dapat meningkatkan reputasi maupun kualitas baik secara institusi maupun lulusan mahasiswa. PTN-BH diberikan keleluasaan untuk untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta guna menjalankan aktivitas kampus atau Pembangunan infrastruktur lainnya. Namun, tegasnya, bukan berarti PTN ini bisa sewenang-wenang untuk menaikkan UKT mahasiswa.
“Kita tahu sendiri kondisi penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini seperti apa, peningkatan UKT 3 hingga 5 kali lipat sungguh tidak logis dan tidak relevan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Karena itu, Hetifah mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan terutama dari bidang akademik/pendidikan. Hal itu agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT, sehingga tidak memberatkan mahasiswa.
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.
“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” tutur Puan melalui rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Diketahui, honest broker kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. Honest broker menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pada 10th MIKTA Speakers’ Consultation sesi pertama yang membahas soal perdamaian global, ia berharap adanya dukungan untuk menguatkan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group). Menurutnya, MIKTA juga harus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order). “Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menekankan peran krusial parlemen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.
“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” tandas Puan.
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
