Data Tidak Akurat, PLN Bayar Subsidi Rp 90 Miliar
Jakarta – Persoalan data tidak akurat, tentu dampaknya akan merugikan. Seperti data pelanggan PLN yang tidak akurat, membuat banyak pelanggan listrik terpaksa tidak mendapatkan subsidi biarpun mereka masih berhak menerima subsidi dari pemerintah.
Karena itu, tak heran jika PT PLN (Persero) terpaksa harus membayarkan subsidi kepada pelanggan yang ternyata berhak mendapatkan subsidi. Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Andy N Sommeng mengatakan, hingga Agustus 2017 sudah ada 123.000 jumlah pengaduan dari pelanggan yang tidak mendapatkan subsidi listrik padahal mereka seharusnya berhak disubsidi.
Dengan begitu, PLN harus membayar kembali subsidi kepada pelanggan tersebut. “Pada waktu sebulan lalu ada laporan PLN membayar kembali Rp 80 miliar – Rp 90 miliar secara bertahap,” kata Andy pada Selasa (19/9/2017).
Sementara itu, PLN sendiri telah melakukan survei untuk memverifikasi pelanggan yang berhak mendapat subsidi. Total survei yang dilakukan PLN sudah mencapai 99,89%. “Sekitar 3.000 lagi pelanggan yang akan diverifikasi,”ujar Andy.
Masalah Laten
Persoalan data tidak akurat, rupanya memang sudah menjadi masalah laten bagi PLN. Pada November 2016, muncul pernyataan dari PLN terkait data pelanggan PLN. Disebutkan, berdasarkan hasil verifikasi dari Januari – Maret 2016, terdapat 4,1 juta juta pelanggan listrik rumah tangga (R-1) 900 VA yang dinilai layak subsidi. Verifikasi ini dilakukan untuk mengecek apakah data tersebut sudah benar atau tidak, agar subsidi tidak salah sasaran pada masyarakat yang sudah mampu.
Data yang dicek kebenarannya oleh PLN berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K menyusunnya berdasarkan data 40% masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah. Dari 40% masyarakat termiskin di Indonesia itu, diperoleh adanya 4,1 juta pelanggan listrik 900 VA.
“Kami menerima data 4,1 juta rumah tangga miskin dari TNP2K lengkap dengan nama dan alamat. Kami cek satu-satu, kami datangi ke lapangan mulai Januari-Maret 2016. Perintah Presiden, jangan sampai ada orang miskin yang tidak dapat subsidi,” kata Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun saat itu dalam coffe morning di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, November 2016.
Setelah dicek oleh PLN, ternyata hanya 2,89 juta pelanggan yang akurat datanya. Sisanya lebih dari 1 juta data TNP2K tidak cocok dengan kenyataan di lapangan.
Dari 4,1 juta pelanggan itu, sebanyak 196 ribu pelanggan tidak ditemukan. Lalu sebanyak 534 ribu ternyata bukan 900 VA. Kemudian ada 513 ribu yang bukan pelanggan listrik PLN. Sebanyak 101 ribu belum berlistrik, dan 12 ribu berlistrik swadaya. Total ada 1,04 juta data pelanggan yang tidak akurat.
“Ada 196.521 yang tidak ditemukan dari 4,1 juta data yang diberikan, teridentifikasi 3,942 juta. Yang sesuai kriteria hanya 2,89 juta, di luar kriteria 1,04 juta. Yang 1,04 juta ini 534 ribu pelanggan 450 VA, 513 ribu di luar 450 dan 900 VA. Ada 101 ribu belum berlistrik, 12.048 listrik swadaya,” papar Benny.
Hasil verifikasi data pelanggan 900 VA telah diserahkan PLN kepada pemerintah. Kini pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 untuk pelaksanaan subsidi tepat sasaran per 1 Januari 2017.
Benny menyatakan, pihaknya siap saja kalau pemerintah mengesahkan data itu dan diperintahkan memulai pencabutan subsidi terhadap 18,7 juta pelanggan R-1 900 VA di pembukaan 2017.
“Kalau data sudah disahkan pemerintah, kami tandai yang per 1 Januari naik tarifnya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K, Ruddy Gobel saat itu mengklaim bahwa data TNP2K sudah relatif akurat. Menurutnya, dibanding beberapa negara seperti Chili, Meksiko, dan Honduras yang juga membuat data serupa, data TNP2K lebih dapat dipercaya.
“Data ini akurat nggak sih? Kalau misalnya ada 100.000 data bermasalah, masih bisa kita bilang akurat nggak? Secara statistik masih akurat. Secara keseluruhan, statistik kita lebih baik dari negara lain. Chili, Meksiko, Honduras juga membuat data 40% penduduk termiskin, kita lebih baik akurasinya,” katanya.
Mengembalikan Subsidi
Menariknya, pada Juni 2016 juga ada kejadian terhitung langka, dan sekaligus membuktikan ketidakakuratan data PLN. Saat itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut sebanyak 78 pelanggan listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) secara sukarela mengembalikan subsidinya ke pemerintah. Pelanggan-pelanggan tersebut mengaku tidak berhak untuk mendapat subsidi dari pemerintah.
Staf Khusus bidang Komunikasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi M Djuraid mengatakan, ini merupakan fenomena menarik di tengah ramainya masyarakat yang mengadu bahwa subsdinya telah dicabut. “Padahal, nama mereka masuk ke dalam daftar yang berhak menerima subsidi. Kami sebut, 78 pelanggan ini benar-benar meresapi jargon ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’ dibanding pihak-pihak yang berkoar-koar subsidinya dicabut padahal sebenarnya masuk golongan masyarakat mampu,” ujar Hadi saat itu.
Hadi menjelaskan, 78 pelanggan tersebut mengembalikan subsidinya dalam waktu enam bulan terakhir, atau sejak pemerintah mengumumkan pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran. Ke depan, ia berharap makin banyak masyarakat yang memiiki kesadaran bahwa subsidi memang hanya layak diberikan bagi masyarakat yang tidak mampu.
Hal tersebut juga telah diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, di mana pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
Nah itulah persoalan data pelanggan PLN, hingga kini ternyata belum akurat juga.
M Riz
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
