Program CSR Pertamina Dongkrak Taraf Hidup Petani
Boyolali – PT Pertamina (Persero) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berhasil memberdayakan petani durian di Desa Karanganyar, Musuk, Boyolali, Jawa Tengah. Pemberdayaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Karanganyar dan Yayasan Obor Tani untuk melaksanakan Program Sentra Pemberdayaan Tani (SPT) diharapkan para petani mampu mengggarap tanahnya dengan tanaman produktif, sehingga memberikan nilai tambah. Pemberdayaan petani ini sudah dirintis Pertamina sejak 2010 yang lalu.
Sentra Pemberdayaan Tani, merupakan bagian dari Program Pertamina Menabung 100 Juta Pohon, yang menerapkan dua model pelaksanaan yakni konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. SPT merupakan wujud model peningkatan kesejahteraan, dimana Pertamina memberikan bantuan pohon kepada masyarakat agar dapat dikelola secara mandiri dan mendapatkan manfaat ekonomis dari pengelolaan pohon tersebut.
Corporate Secretary Pertamina Syahrial Mukhtar mengatakan bahwa CSR atau program sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban dikarenakan hal tersebut diatur UU, melalui CSR ini juga diharapkan sebagai sarana memperkenalkan Pertamina kepada masyarakat. Bagi Pertamina, program SPT yang dilaksanakan di Desa Karanganyar merupakan salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan.
“Program CSR ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pertamina sendiri, dimana mandatory dari negara terhadap perusahaan yang mengexploitasi sumber daya alam,” ujar Syahrial di sentra pemberdayaan petani durian di Desa Karanganyar, Musuk, Boyolali Minggu (17/9/2017).
Dalam kunjungannya kali ini Syarial juga didampingi oleh Agus Mashud VP CSR & SMEPP Pertamina, Protomo SP.MP Dir. Eksekutif Yayasan Obor Tani serta Kepala Desa Karanganyar.
Menurut Protomo, desa Karanganyar, merupakan daerah yang kering dan susah air. Padahal masyarakat di daerah tersebut bermatapencaharian sebagai petani tegalan. Kondisi daerah yang kering, membuat hasil panen para petani masih sangat kurang untuk menopang kehidupan mereka sehari hari atau bisa dibilang pra sejahtera. Melihat kondisi geografis dan ekonomis desa tersebut maka Yayasan Obor Tani memilihnya sebagai percontohan dan pemberdayaan petani. Sebelumnya, Yayasan Obor Tani juga menemukan banyak pohon durian lokal yang tumbuh, setelah melakukan survei lokasi di Desa Karanganyar untuk mengetahui kondisi tanah yang cocok untuk ditanami durian, ternyata desa ini sangat cocok. Pemilihan durian sendiri dikarenakan merupakan buah primer yang ada dipemasaran.
“Pertama survei lumayan banyak durian lokal tapi pengelolaannya belum pas dan tepat sehingga Yayasan Obor Tani melakukan program SPT di sini. Kebetulan Pertamina mendanai program ini,” kata dia di SPT Desa Karanganyar, Musuk, Boyolali.
Lantas, Yayasan Obor Tani, memberdayakan petani di desa tersebut untuk menanam pohon durian montong. Program awal yang dilakukan adalah membuat embung untuk menampung air hujan. Embung tersebut digunakan untuk menyirami pohon durian yang ditanam di Desa Karanganyar. Pertamina pun membangun embung atau waduk mini tadah hujan 10.000 m3 atau seluas lapangan bola yang diberi lapisan geo-membran untuk irigasi pertanian lahan kering/tegalan untuk 20 hektar kebun buah. Embung tersebut menerapkan sistem menabung air saat hujan dan memanfaatkan air tampungan untuk menyirami tanam saat kemarau.
Protomo mengatakan bahwa hakekat dari SPT tidak hanya hibah dalam bentuk infrastruktur Waduk mini dan Kebun Buah, namun yang lebih dari itu adalah mengajari petani untuk berbudidaya buah modern dengan cara tranfer teknologi dan pemberdayaan sampai dengan buah bisa di panen. Ia menambahkan saat ini sudah ada 55 desa yang menggunakan konsep serupa dimana 7 desa merupakan atasa kerjasama dengan Pertamina.
Sementara itu, Kepala Desa Karanganyar mengatakan, untuk menanam durian montong, warga mendapatkan pendampingan dari Yayasan Obor Tani. Mereka dilatih mulai dari cara menanam, merawat, hingga bisa mengelola sendiri pohon durian. Hasil dari pemberdayaan tersebut kini warga Karanganyar lebih sumringah karena hasil dari panen durian secara ekonomi nilainya lebih tinggi dan menguntungkan dibandingkan menanam tanaman palawija. Apalagi pada bulan Januari – Maret buah durian tersebut habis terjual karena banyaknya peminat dari daerah sekitar seperti Jogja, Solo maupun Semarang yang memburu durian ini.
Petani durian yang tergabung dalam SPT Karanganyar sangat terbantu atas program Pertamina yang dilaksanakan di daerahnya. Selama ini para petani hanya mampu menanam jagung, ketela pohon, kacang tanah, dan jenis kacang-kacangan untuk sayur.
Kini setelah adanya bantuan dari Pertamina dan Yayasan Obor Tani petani menjadi lebih terbantu secara finansial. Nilai ekonomis yang diberikan durian montong memang signifikan. Apabila dulu panen dari lahan tegalan hanya bernilai Rp 3.000 per kilo gram sekali panen, durian montong bisa bernilai hingga Rp 35.000 per kilo gramnya setiap kali panen.
Dengan harga jual yang jauh lebih tinggi telah berhasil melahirkan semangat baru di kalangan para petani di daerah Karanganyar. “Saat ini, petani memiliki harapan meraih kesejahteraan yang lebih baik karena hasil panen yang dihasilkan bernilai ekonomis tinggi,” ujarnya.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
