Resmikan Gedung Baru, Presiden Puji Bentuk Layanan Perpustakaan Nasional
Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di kawasan Merdeka Selatan, Jakarta. Gedung yang terdiri atas 24 lantai tersebut disebut-sebut sebagai gedung tertinggi di dunia untuk kategori perpustakaan.
“Saya ingin menginformasikan sekali lagi mengenai Perpustakaan Nasional ini. Dulunya hanya tiga lantai, tidak ada yang mau datang ke sini. Sekarang 27 lantai ditambah basement. Jadi tidak kaget kalau gedung Perpustakaan Nasional ini tertinggi di dunia untuk gedung perpustakaan,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada Kamis (14/9/2017).
Gedung baru tersebut didirikan di atas lahan seluas 11.975 meter persegi dengan masa pembangunan sekira 2 tahun 6 bulan. Tak hanya sekadar megah, pembangunan gedung Perpustakaan Nasional ini merupakan sebuah perwujudan dalam menyongsong masa depan.
“Saat saya mendapatkan laporan bahwa akan ada acara peresmian gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, saat itu juga saya sampaikan bahwa saya mau datang. Saya ingin melihat langsung bagaimana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini mempersiapkan diri untuk masa depan. Ini persiapan diri untuk masa depan karena sudah digagas Presiden Soekarno 65 tahun lalu, baru kita kerjakan pada saat ini,” ia menceritakan.
Masa depan yang dimaksud Presiden ialah berbicara soal meningkatkan minat baca kepada anak-anak Indonesia. Apalagi anak-anak masa kini, yang biasa disebut dengan generasi milenial, memiliki pola pikir yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.
Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan-pendekatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau mereka. Sebab, sekarang ini memang sudah seharusnya terobosan-terobosan digital diperkenalkan.
“Semua hal berkembang dengan cara yang tidak diduga, inovasinya cepat sekali. Kalau kita tidak ikut berubah, ya ditinggal. Jadi saya senang sekali Perpustakaan Nasional sekarang sudah mulai pengembangan serba digital. Tadi saya diberi tahu akan ada e-resources, e-books, e-journal dan lainnya,” tuturnya.
Dalam sambutannya itu, Kepala Negara juga memastikan bahwa pengembangan perpustakaan di daerah-daerah dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, akan dilakukan dengan anggaran yang berasal dari dana daerah.
“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai dana desa untuk perpustakaan, akan saya urus masalah ini,” ucapnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi untuk mengumpulkan jurnal-jurnal internasional dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia di Perpustakaan Nasional. Hal ini dimaksudkan agar pencarian informasi jurnal-jurnal tersebut dapat dilakukan dengan mudah bila terintegrasi.
“Nantinya untuk jurnal internasional seluruh perguruan tinggi akan dipusatkan di Perpustakaan Nasional ini. Kita hitung itu lebih efisien, jangan sendiri-sendiri. Sekarang kalau semuanya terintegrasi seperti itu menjadi mudah,” kata Presiden.
Terakhir, Presiden berpesan agar Perpustakaan Nasional tidak merasa puas dengan apa yang sudah ada. Ia meminta agar terus dilakukan inovasi-inovasi terkini yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk semakin meningkatkan pelayanan literasi kepada masyarakat.
“Jangan cepat merasa puas dengan peresmian ini karena yang namanya inovasi digital itu perkembangannya setiap saat selalu ada perubahan. Perhatikan dan pelajari bagaimana orang mengonsumsi buku dan tulisan lalu sesuaikan layanan Perpustakaan Nasional dengan tren-tren terbaru yang ada,” tutupnya.
Setelah meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Presiden didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepala Perpustakaan Nasional M Syarif Bando, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab serta beberapa pegiat literasi berkeliling melihat fasilitas di gedung yang baru diresmikannya itu.
Layanan yang dilihat pertama kali oleh Presiden adalah layanan layar sentuh yang berisi e-jurnal, e-book, data perpustakaan di seluruh Indonesia, dan website Perpustakaan Nasional.
Di tempat pendaftaran keanggotaan yang berada di lantai 2, Presiden membuat kartu anggota Perpustakaan Nasional. Tidak hanya satu menit, kartu anggota Presiden sudah selesai pembuatannya. Layanan ini menurut Kepala Perpustakaan nasional merupakan layanan tanpa biaya dan hanya dengan menunjukkan kartu identitas diri, maka kartu anggota dapat dibuat dan selesai dalam satu menit.
Presiden pun mengakui layanan yang baik ini. “Tidak ada satu menit semua bisa diberikan. Semua tidak bayar,” ucap Presiden kepada jurnalis.
Dari lantai 2, Presiden meninjau layanan perpustakaan di lantai 7. Di sini tersedia ruangan perpustakaan untuk anak-anak, penyandang disabilitas dan lansia. Presiden sempat menyapa anak-anak yang berada di layanan tersebut. Setelah berbincang sebentar dengan anak-anak, Presiden juga menyapa ibu-ibu yang sedang berada di lantai 7 tersebut.
Selanjutnya Presiden berpamitan dan menuju perpustakaan layanan disabilitas. Presiden melihat dua anak tunanetra yang tengah membaca buku dengan cetakan huruf braille. Presiden sempat mendengarkan apa yang dibacakan oleh salah satu anak itu.
“… adalah wanita pertama yang mempunyai mesin game di daerahku. Aku dan dia selalu bermain bersama setiap hari sepulang sekolah,” ucap anak tersebut.
Kepada jurnalis, Presiden memuji Gedung Perpustakaan Nasional tersebut. “Gedung perpustakaannya sangat representatif, sangat bagus,” ucap Presiden.
Selain itu, ia pun memuji layanan yang ada di ruang perpustakaan tersebut, seperti fasilitas untuk anak-anak, balita dan lansia, serta layanan disabilitas. “Untuk buku-buku braille, ada juga. Ini sebuah gedung dengan fasilitas yang sangat modern. Saya kira bisa digunakan sampai 50 tahun akan datang. Memang ini dibangunnya lama kan, 2 tahun 6 bulan. Awal 2015. Kualitasnya juga baik,” ujar Presiden.
Ping.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
