Hasil Survey CSIS, Publik Semakin Puas atas Kinerja Tiga Tahun Presiden
Jakarta – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis sebuah survey nasional pada Selasa, (12/9/2017). Survey mengenai tingkat kepuasan publik atas kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) selama tiga tahun belakangan ini, hasil survey tersebut cenderung menunjukkan peningkatan sejak 2015 sampai 2017.
Menurut Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes berdasarkan hasil survei didapatkan dari tahun ke tahun publik puas dengan kinerja presiden. Hasil survey menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di tahun 2015 sebesar 50,6 persen. Dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 66,5 persen, sedangkan untuk tahun 2017 ini naik lagi menjadi 68,3 persen. “Dari tahun ke tahun publik puas dengan kinerja presiden,” kata Arya di kantor CSIS, Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2017).
Peningkatan kepuasan publik ini terjadi pada tiga bidang utama, yakni bidang hukum, ekonomi dan maritim.
Untuk bidang hukum, ditahun 2015 kepuasan publik tercatat 51,1 persen. Dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 62,1 persen. Sedangkan untuk tahun 2017 sebanyak 64,0 persen merasa puas atas kinerja pemerintah di 2017.
Menurut Arya kepuasan pada bidang hukum meningkat karena munculnya optimisme publik terhadap komitmen pemerintah dalam bidang-bidang hukum, misalnya dukungan memperkuat KPK, mendorong reformasi di kepolisian dan keinginan memberantas mafia peradilan.
Sementara itu di bidang ekonomi pada tahun 2015 tingkat kepuasan publik berkisar diangka 30,0 persen. Pada 2016, meningkat menjadi 46,8 persen, sementara di tahun 2017 ini kepuasan publik mencapai angka 56,9 persen.
Arya menjelaskan, naiknya tingkat kepuasan publik pada bidang ekonomi karena dalam kurun waktu lima tahun kondisi pembangunan mengalami peningkatan.
“Dibandingkan lima tahun lalu, kondisi perekonomian keluarga tidak banyak mengalami perubahan, begitu juga kondisi perekonomian secara umum. Namun, kondisi pembangunan dianggap sangat baik dibandingkan 5 tahun yang lalu,” kata Arya.
Sedangkan di bidang maritime pada tahun 2015 tercatat sebanyak 59,4 persen publik merasa puasa atas kinerja presiden. Lalu ditahun selanjutnya yakni di 2016 tingkat kepuasan publik naik mencapai 63,3 persen. Peningkatan berlanjut pada 2017, sebanyak 75,5 persen publik merasa puas.
menurut Arya, peningkatan terjadi pada sektor maritim dikarenakan adanya optimisme pada masyarakat mengenai pembangunan dan komitmen yang dilakukan pemerintah.
“Optimisme publik di bidang maritim juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dan kenaikan yang cukup signifikan terjadi di bidang pembangunan infrastruktur maritim seperti tol laut dan pelabuhan serta komitmen mewujudkan negara maritim yang besar dan memperkuat pertahanan maritim,” kata dia.
Survei CSIS ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling.
Adapun margin of error sebesar +/- 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Ping.
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
