5 Novel Berlatar Peristiwa 1965 yang Menarik Dibaca
Jakarta – Polemik peristiwa 1965 sampai saat ini masih menjadi wacana yang hangat untuk dipebincangan. Sebuah episode kelam yang menggores catatan perjalanan bangsa ini dari sudut pandang pemerintahan orde baru berhasil disajikan kedalam berbagai bentuk media. Yang masih melekat sampai saat ini adalah film ‘Pengkhianatan G30S PKI’ yang disutradarai oleh Arifin C Noer. Bagaimana tidak setiap tahun di bulan September, film ini menjadi menu wajib yang harus ditonton masyarakat pada era presiden Soeharto.
Sebuah peristiwa sejarah sebagai bagian dari politik waktu itu menyisakan beberapa sudut pandang. Sehingga peristiwa 1965 menjadi peristiwa yang kadang membingungkan. Mana yang benar dan mana yang salah.
Namun untuk generasi sekarang atau generasi milenial, peristiwa 1965 mungkin banyak yang tidak mengetahui mengenai peristiwa 1965 ini. Semenjak PKI dibubarkan dan paham komunis menjadi paham terlarang, segala hal yang berkaitan dengannya juga menjadi hal yang tabu.
Mungkin sekedar menyegarkan ingatan dan memperkaya wawasan tentang peristiwa 1965, tidak salahnya kalau kita melihatnya dari sudut pandang sebuah buku atau novel. Banyak sastrawan atau penulis kita yang menceritakan peristiwa ini dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga sangat menarik untuk dibaca sebagai penambah wawasan. Berikut beberapa buku atau novel yang berlatarbelakang peristiwa 1965.
Ronggeng Dukuh Paruk, Ahmad Tohari
Ronggeng menjadi profesi yang paling dihormati di Dukuh Paruk. Dinobatkannya Srintil sebagai ronggeng baru setelah ibunya meninggal, membuat Dukuh Paruk kembali bergeliat. Namun. malapetaka politik di tahun 1965 membuat dukuh tersebut hancur, baik secara fisik maupun mental. Kesenian ronggeng dianggap berbau komunis, sehingga harus dihancurkan dan tidak boleh lagi pentas. Srintil bersama bersama penabuh calung kesenian Ronggeng ditahan.
Pulang, Leila S Chudori
Novel ini berkisah tentang Dimas Suryo. Saat berada di Prancis, Dimas bertemu dengan Vivienne Deveraux, yaitu seorang aktivis mahasiswa Prancis. Dimas mendengar kabar dari Jakarta, teman-teman seperjuangannya ditangkap tentara dan dinyatakan tewas. Bersama puluhan wartawan dan seniman, dirinya tak bisa kembali lagi ke Tanah Air karena paspor mereka dicabut oleh pemerintah Indonesia. Sejak saat itu, Dimas bersama eksil yang lain terlunta-lunta tanpa status kewarganegaraan, mengelana ke Havana, Peking, hingga akhirnya mendarat di tanah Eropa.
Di negeri orang, Dimas terus menerus dikejar rasa bersalah karena teman-teman seperjuangannya di Indonesia satu per satu harus tumbang dan menghilang begitu saja dalam perburuan di tahun 1965.
Amba, Laksmi Pamuntjak
Bekisah tentang dokter muda bernama Bisma, Amba mengambil latar tempat Pulau Buru. Pertemuannya dengan Gerard saat tinggal dan menetap di Pulau Buru, membuat Bisma makin paham betul dengan paham komunis. Novel ini secara garis besar menghadirkan cerita orang-orang yang tersingkir dari catatan Peristiwa 1965.
Nisa salah seorang pengulas dalam laman Goodreads mengatakan, “Sebelum ada Amba saya tidak mengenal Laksmi Pamuntjak, jadi saya memilih Amba bukan karena reputasi penulisnya yang ternyata bagus, semata-mata karena temanya G30S. Untuk saya, si generasi yang hanya tahu PKI itu jahat, tukang makar, tema G30S sungguh sangat menarik. Maka saya berterima kasih atas terbitnya Amba karena dengan membaca Amba ada sedikit pencerahan tentang apa yang terjadi akhir tahun 1960-an di Indonesia.”
September, Noorca Massardi
Novel sejarah ini ingin menyampaikan pesan bahwa peristiwa 1965 mengubah banyak hal dari Indonesia. Dalam novel ini, Noorca benar-benar menceritakan tempat, nama insitusi, hingga nama tokoh yang hidup pada 1965, meski nama-nama tersebut disarukan. Meski bukan merupakan kisah nyata, novel ini menjadi rujukan dan memberikan pandangan dari sisi lain yang menarik dari peristiwa 1965 melalui gaya bertutur Noorca yang unik.
Blues Merbabu, Gitanyali
Absurd, itulah pandangan pertama saat selesai membaca buku ini. Kisah absurd ini dibungkus dengan sangat apik melalui latar sejarah kelam yang terjadi pada bangsa ini di tahun 1965. Gitanyali kecil melihat langsung sang ayah diciduk aparat dan tak pernah kembali lagi karena dianggap ikut komunisme. Parahnya lagi, sang ibu juga ditahan dan bernasib sama. Semenjak itu, keluarga Gitanyali bercerai berai. Dirinya pun pindah dan menetap di Jakarta dengan label sangat berat yang dibebankan kepada dirinya sebagai anak seorang komunis.
Ping.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
