Jokowi dan Lee Hsien Long Tandatangani Kesepakatan, Fokus Kerjasama Bidang Ekonomi Digital
Singapura – Agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada Kamis, 7 September 2017, di Singapura berlanjut di The Istana, yang merupakan tempat tinggal dan kantor resmi Perdana Menteri Singapura. Sekira pukul 10.30 Waktu Setempat (WS), Presiden Joko Widodo yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat tua tiba di The Istana.
Kedatangan Kepala Negara disambut langsung oleh Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong. Sesaat setelah memasuki The Istana, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengisi buku tamu dan berfoto bersama PM Lee. Kemudian keduanya menuju lantai 2 The Istana guna melakukan pertemuan tete-a-tete atau pertemuan empat mata. Setelahnya, Presiden Jokowi dan PM Lee melanjutkan pertemuan bilateral bersama delegasi dari masing-masing negara.
Sejumlah kesepakatan kerja sama di berbagai bidang berhasil dicapai oleh kedua negara dalam pertemuan tersebut yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama, yaitu:
- Kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasional antara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Pendidikan (Pendidikan Tinggi dan Keterampilan) Singapura Ong Ye Kung;
- Kerja sama bidang pendidikan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Pendidikan (Pendidikan Dasar) Singapura Ng Chee Meng;
- Kerja sama bidang pendidikan tinggi antara Menteri Riset Tenologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir dan Menteri Pendidikan (Pendidikan Tinggi dan Keterampilan) Singapura Ong Ye Kung;
- Kerja sama pengelolaan risiko bencana antara Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Komisioner Pasukan Pertahanan Sipil Singapura Eric Yap.
Setelah menyaksikan penandatanganan kerja sama, Presiden Jokowi dan PM Lee memberikan pernyataan pers bersama. Dalam pernyataan persnya Presiden Joko Widodo merasa gembira dengan hasil pembahasan kerja sama dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di The Istana.
Di awal pernyataan pers bersama, Presiden Jokowi mengatakan bahwa tahun ini merupakan tahun yang istimewa bagi Indonesia dan Singapura. “Tahun ini kita merayakan 50 tahun hubungan diplomatik kita. Singapura telah menjadi mitra utama Indonesia di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Demikian juga Indonesia untuk Singapura,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi meyakini pembentukan ‘Indonesia-Singapore Business Council’ pada bulan Juli lalu akan semakin meningkatkan hubungan antar pebisnis kedua negara. Di samping itu, tahun 2017 juga merupakan tahun yang tak kalah istimewa karena bertepatan dengan 50 tahun berdirinya ASEAN. “Indonesia dan Singapura merupakan dua dari lima negara pendiri ASEAN,” katanya.
Presiden juga mengapresiasi ASEAN yang telah mampu menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Untuk itu, Indonesia mendukung Singapura sebagai Ketua ASEAN tahun depan. “Saya telah sampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap keketuaan Singapura kepada PM Lee,” tutur Presiden.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Hal tersebut penting dilakukan agar ASEAN tetap relevan bagi negara anggota dan masyarakatnya serta dapat berkontribusi lebih besar bagi dunia. “Tantangan 50 tahun terakhir telah dapat kita lalui. Tantangan 50 tahun ke depan akan berbeda,” ucap Presiden Jokowi.
Selain itu Presiden Jokowi juga menyikapi tentang pertemuannya PM Lee yang menghasilkan kerja sama yang akan dilakukan di masa mendatang, termasuk pengembangan ekonomi digital. “Kerja sama ekonomi digital bukan lagi merupakan opsi, namun sebuah keniscayaan. Ini akan menjadi prioritas bagi Indonesia dan Singapura,” ucap Presiden Jokowi.
Dengan menggabungkan potensi investasi, teknologi dengan talenta serta potensi pasar yang besar, Presiden meyakini jika kerja sama ekonomi digital akan membawa ekonomi Indonesia dan Singapura semakin melompat maju. “Bukan hanya melangkah maju, namun melompat maju,” kata Presiden.
Kepala Negara juga menyebut Batam sebagai tempat yang ideal untuk mengembangkan kerja sama ekonomi digital. Di antaranya pengembangan digital park cluster di Nongsa Batam, pembangunan start-up incubator, program training for trainers baik untuk pekerja IT maupun para dosen. “Selain ekonomi digital, kerja sama pariwisata juga merupakan peluang besar yang belum di optimalkan. Indonesia memiliki obyek wisata yang sangat lengkap, wisata sejarah, budaya, alam, kuliner ataupun belanja. Destinasi baru terus dikembangkan termasuk ‘Ten New Bali’,” tutur Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan PM Lee sepakat meningkatkan kerja sama dan menyinergikan keunggulan yang dimiliki kedua negara di bidang pariwisata. Di antaranya melalui pengembangan destinasi wisata bersama (joint destinations), kerja sama pengoperasian wisata kapal pesiar, pembangunan dermaga kapal pesiar, peningkatan investasi infrastruktur pariwisata, serta kerja sama pengembangan Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE).
Sedangkan PM Lee dalam pernyataannya mengatakan bahwa Kawasan Industri Kendal yang diresmikan oleh Presiden Jokowi dan dirinya pada tahun lalu telah berjalan dengan baik. “Menarik sekira 32 penyewa, mendatangkan sekitar USD500 juta untuk investasi, dan menciptakan sekitar 4.000 lapangan pekerjaan. Ada sejumlah rencana mendirikan Politeknik di Kawasan Industri Kendal untuk menciptakan tenaga kerja yang terlatih untuk mendukung proyek-proyek yang ada,” kata PM Lee.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Riset Tenologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gusti Ngurah Swajaya.
Ping.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
