Dubes RI untuk Myanmar Harapkan Masyarakat Indonesia Bersikap Obyektif dan Tidak Emosional Terhadap Konflik Rohingya
Jakarta – Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi angkat bicara mengenai Konflik etnis yang terjadi di Rakhine, Myanmar yang menjadi perhatian dunia. Menurutnya konflik tersebut harus disikapi tanpa emosi. Sikap tersebut terbentuk Karena pemberitaan yang beredar saat ini sebagian datanya tidak benar dan bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dan Myanmar.
“Sangat disayangkan, sikap dan opini yang terbentuk akibat pemberitaan-pemberitaan media, yang datanya sebagian adalah tidak benar. Ini membentuk opini yang berlebihan dan emosional dari sebagian masyarakat Indonesia, sehingga akan mempengaruhi hubungan baik yang selama ini telah terjalin, dan kepercayaan pemerintah Myanmar terhadap Indonesia,” ujar Ito dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9/2017) pagi.
Lebih lanjut Ito mengatakan masyarakat juga harus obyektif dan cermat melihat fakta-fakta yang ada. Bahwa saat ini pemerintah Myanmar dihadapi dengan masalah yang sangat kompleks, mereka juga dalam posisi yang sulit karena sedang dalam proses transisi sebagai suatu negara demokrasi yang baru. Sehingga diharapkan masyarakat bisa menilai secara komprehensif dan cermat mengenai situasi yang berkembang di Rakhine.
Kejadian di Rakhine Utara yang sebagian besar dihuni masyarakat etnis Rohingya (etnis yang berasal dari Bangladesh), memanas kembali pasca terjadinya penyerangan secara serentak terhadap 30 pos polisi dan 1 markas tentara. Penyerangan ini mengakibatkan terbunuhnya beberapa polisi dan tentara, terbakarnya beberapa mobil polisi, serta jatuhnya korban dari masyarakat yang tidak berdosa Karena pemukiman penduduk ikut diserang juga.
Akibat penyerangan tersebut, aparat keamanan Myanmar segera melakukan operasi pemulihan keamanan namun mendapatkan perlawanan dari Arakan Rohingnya Salvation Army (ARSA) bersama beberapa masyarakat Myanmar. Hal ini menimbulkan pengungsian besar-besaran etnis Rohingnya dan penduduk Myanmar lainnya di wilayah Rakhine Utara yang selama ini menjadi pemukiman illegal mereka (versi pemerintah).
“Permasalahan Rohingya adalah sebagian dari permasalahan domestik yang ada di Myanmar, karena masih ada konflik-konflik etnis lainnya yang menggunakan senjata dan kekerasan dari sesama agama Myanmar (Budha). Di Rakhine, konflik etnis tidak hanya oleh Rohingya, tapi dengan sesama agama Budha yang ada di kelompok Arakan Independen Army dan berbatasan dengan China,” jelasnya.
Ito menjelaskan kejadian saat ini merupakan akibat reaksi yang ditimbulkan pemerintah Myanmar yang ingin memulihkan keamananan di wilayah Rakhine, sehingga menimbulkan pertempuran antara aparat keamanan pemerintah Myanmar dan gerombolan bersenjata ARSA. Pertempuran inilah yang menyebabkan jatuhnya korban di kedua belah pihak hingga meluas sampai sekarang ini.
Kejadian saat ini hampir serupa dengan peristiwa yang terjadi pada oktober tahun lalu, Ito yang pernah berkunjung langsung ke lokasi kejadian di Rakhine bersama rombongan kedubes RI dan perwakilan dari PBB selama tujuh hari pada saat itu mengatakan telah terjadi penyebaran informasi yang keliru mengenai kejadian yang sebenarnya. Mengenai isu genosida, pembakaran kampung di Rakhine pada waktu itu informasinya juga keliru dan terkesan dibesar-besarkan.
Menurutnya pada waktu itu, mengenai isu pembakaran kampung di wilayah Rakhine khususnya di dekat Maungdaw memang betul ada rumah-rumah yang dibakar, tapi sebagian kecil saja. Ia mencontohkan, ada satu kampung yang berjumlah 260-an rumah, kemudian 13 rumah yang dibakar di wilayah dekat Maungdaw. Siapa yang membakar, tentu ini harus dibuktikan. Menurutnya, kalau memang tentara atau polisi di sana berniat ingin membakar, pasti bisa saja satu kampung dibakar habis.
Sedangkan kalau memang betul ada pembantaian, tentu ada bekas-bekasnya. Karena, sebagai mantan polisi dan pernah juga bertugas di Bosnia saat tragedi genosida di sana, ia pastikan bisa membedakan apakah benar ada pembantaian itu atau tidak., karena kalau ada genosida bisa dilihat bekasnya. Tapi, yang terjadi tidak seperti itu. Konflik dan pembakaran rumah di desa sekitar Maungdaw itu, menurutnya, semua bermula dari serangan kelompok RSO (Rohingya Solidarity Organisation). Kelompok RSO ini bagi pemerintah Myanmar merupakan separatis, karena ingin memisahkan diri dari pemerintahan Myanmar yang sah. Alasan yang digunakan karena mereka Muslim dan etnis minoritas yang ditindas oleh pemerintah Myanmar. Padahal kata dia, sebenarnya ada beberapa kelompok Muslim di Myanmar yang bisa hidup berdampingan dengan kelompok mayoritas agama dan etnis di sana. Dan pimpinan kelompok RSO itu memang alumni-alumni dari Taliban, Pakitan, dan Afganistan.
Terkait sikap pemerintah Myanmar, sebenarnya Aung San Suu Kyi sudah lebih mengakomodiasi kelompok Muslim di Myanmar, termasuk Muslim Rohingya. Suu Kyi telah mengubah paradigma agar Muslim Rohingya itu disebut sebagai Kelompok Muslim Rakhine agar tidak terjadi diskriminasi. Selain itu, Suu Kyi juga telah membungkam kelompok-kelompok Budha radikal yang digerakkan oleh Biksu Ashin Wirathu, yang juga dikenal dengan kelompok 969. Sekarang, kelompok Budha Radikal itu sudah tidak difasilitasi oleh pemerintahan Suu Kyi dan mereka tidak bisa berbuat banyak, seperti pada masa pemerintahan sebelumnya.
Namun saat ini Myanmar sedang menjalani proses transisi sehingga membuat dinamika politik dan tensi politik dalam negeri menjadi tinggi. Perhatian pemerintah Myanmar untuk penanganan konflik di Rakhine yang juga terdapat etnis Rohingya, sudah menjadi prioritas utama. Namun, karena keterbatasan sumber daya, membuat upaya tersebut terkendala atau tidak dapat berjalan secara optimal.
Dari sisi tersebut, peran indonesia masuk selama ini. Indonesia membantu Myanmar sebagai sesama negara ASEAN secara inklusif (tidak mendasarkan pada etnis dan agama tertentu). Semata-mata dari aspek kemanusiaan tanpa turut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar, karena Myanmar adalah negara yang berdaulat.
“Bantuan kemanusiaan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, obat-obatan dan sosial yang melibatkan aliansi lembaga kemanusiaan Indonesia, sudah lama dilakukan pemerintah Indonesia, dengan tidak menggunakan megaphone diplomacy. Sehingga kesan di kalangan masyarakat bahwa pemerintah Indonesia tidak berbuat apa-apa, itu suatu anggapan yang sangat keliru,” jelasnya.
Ping
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
