Adhyaksa Ingin Pramuka di Kemendikbud Langsung Ditolak
Jakarta – Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mengeluarkan pernyataan bahwa Pramuka tidak cocok di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menurut mantan Menpora ini, Pramuka seharusnya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Di mata Adhyaksa, ia melihat Pramuka yang di bawah naungan Kemenpora, seperti tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12/2010 tentang Gerakan Pramuka, merupakan organisasi pemuda yang berlandaskan politik. Sementara ia menegaskan bahwa tidak ada sedikitpun unsur politik di tubuh pramuka.
“Pramuka itu organisasi pendidikan nonformal, jadi dasarnya itu. Oleh karena itu, maka sebaiknya ada di Kemendikbud. Pramuka punya pembina banyak sekali dari guru-guru,” kata Adhyaksa, Senin (21/8).
Ia pun kemudian memberi gambaran bahwa Pramuka berbeda dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di bawah naungan Kemenpora ataupun organisasi Taruna Siaga Bencana di bawah Kementerian Sosial.
“Saya ini kan pernah jadi Menpora 5 tahun. Nah, yang di bawah binaan Kemenpora itu, organisasi pemuda dalam kategori politik seperti KNPI. Kalau kategori sosial seperti Tagana ya di Kemensos,” ujarnya lagi.
Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Adhyaksa juga mempertanyakan dana untuk Pramuka yang terus berkurang dari tahun ke tahun. Menurutnya, sejak Imam Nachrowi menjadi Menpora, Pramuka hanya mendapat Rp 10 miliar per tahun dari yang awalnya Rp 45 miliar.
“Pas jaman saya jadi Menpora, untuk Pramuka itu Rp 45 miliar. Semakin kesini makin turun. Pas jaman Andi Malarangeng masih Rp 45 miliar. Sekarang Rp 10 miliar,” sebutnya.
Lebih lanjut, Adhyaksa menyebut bila Presiden Joko Widodo menjanjikan akan memberikan bantuan pada Pramuka sebesar Rp 15 miliar. Hal tersebut dikatakan Adhyaksa setelah Presiden mengetahui bila dana tahunan Pramuka sebesar Rp 10 miliar sudah digunakan semua untuk kegiatan Raimuna Nasional XI.
“Presiden kemarin bilang siap membantu Rp 15 miliar. Belum tahu kapan turun tapi diblang akan bantu. Ini sedang kita koordinasikan lagi,” tutupnya.
Sebelumnya dalam penutupan Raimuna Nasional XI di Bumi Perkemahan Cibubur, Minggu (20/8), Adhyaksa juga sempat mempertanyakan mengapa dana untuk Pramuka terus berkurang dari tahun ke tahun. Ia heran saat ini Pramuka hanya mendapat Rp10 miliar per tahun dari yang awalnya Rp45 miliar.
“Pas jaman saya jadi Menpora, untuk Pramuka itu Rp45 miliar. Semakin ke sini makin turun. Pas zaman Andi Malarangeng masih Rp45 miliar. Sekarang Rp10 miliar,” sebutnya.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo telah menjanjikan akan memberikan bantuan pada Pramuka sebesar Rp15 miliar. Hal tersebut dikatakan Adhyaksa setelah Presiden mengetahui bila dana tahunan Pramuka sebesar Rp10 miliar sudah digunakan semua untuk kegiatan Raimuna Nasional XI.
“Presiden kemarin bilang siap membantu Rp15 miliar. Belum tahu kapan turun tapi dibilang akan bantu. Ini sedang kita koordinasikan lagi,” imbuhnya.
Meski demikian, ia membantah kalau keinginannya memindahkan Pramuka dari Kemenpora ke Kemendikbud lantaran kecilnya anggaran Pramuka saat ini. “Bukan, bukan, itu alasannya. Saya sudah sampaikan ke Menpora, kabar itu salah,” tegas Adhyaksa.
Kemendikbud Menolak
Sementara di tempat terpisah, Mendikbud Muhadjir Effendy tak sepakat dengan pendapat Adhyaksa yang menilai bahwa Pramuka lebih cocok berada di bawah naungan Kemendikbud. Menurutnya Gerakan Pramuka lebih pas tetap berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). “Pramuka spektrum anggotanya luas, tidak hanya pelajar. Saya lebih cocok kalau di bawah Kemenpora,” ujar Muhadjir, Senin (21/8).
Meski demikian, Muhadjir memastikan bahwa Kemendikbud selalu siap mendukung kegiatan-kegiatan Pramuka yang melibatkan pelajar. “Nanti untuk kegiatan-kegiatan Pramuka yang pelajar bisa kami dukung. Kalau itu tidak ada masalah, seperti kemarin kami mengadakan Jambore Budaya di Palangkaraya itu memang khusus pelajar, ya kami dukung,” kata dia.
W. Novianto
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
