Aksi Jokowi Memanah Diiringi Tarian 300 Drone di Langit Monas
Jakarta – Ada yang menarik di langit sekitar Monumen Nasional (Monas), pada Jumat (18/8/2017) malam. Malam itu, ratusan cahaya seolah menari di angkasa Monas. Ternyata sumber cahaya yang menari-nari selama enam menit itu, berasal dari 300 drone. Drone-drone yang disediakan oleh perusahaan teknologi Intel ini, membentuk sejumlah koreografi serta menampilkan warna-warni yang berubah-ubah mengundang decak kagum.
Suguhan tarian dari 300 drone itu, mengiringi acara hitung mundur bertajuk ‘Countdown’ Asian Games 2018, yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
Drone-drone itu dalam atraksinya di langit Monas, antara lain membentuk teks bertulisan Asian dan Games, kemudian membentuk formasi menggambarkan seseorang menyalakan obor, membentuk Garuda Pancasila, dan ada juga bentuk bendera Merah Putih. Cahaya nya pun berubah-rubah warna, sehingga langit Monas tampak meriah, dan penonton pun kerap berdecak kagum ketika drone-drone itu berubah formasi tarian teks, gambar dan warna.
Drone-drone tersebut, tak lain adalah robot drone Intel yang diberi nama Shooting Star. Robot drone ini, dirakit dengan material styrofoam dan plastik berbobot ringan, serta terpasang lampu light emitting diodes (LED). Semua drone tersebut, dikendalikan oleh satu komputer dan operator dan bisa menciptakan lebih dari 4 miliar kombinasi warna, dengan sistem algoritma yang dapat mengendalikan koreografi dan jalur penerbangan.
Pagelaran drone ini, bukan kali pertama dilakukan oleh Intel. Sebelumnya, mereka sudah pernah menerbangkannya pada puncak acara kejuaraan sepak bola Amerika Serikat, National Football League (NFL), atau populer disebut Super Bowl, pada Februari 2017. Waktu itu drone Intel mencuri perhatian 160 juta penonton Super Bowl dengan memperlihatkan pertunjukan cahaya kelap-kelip dari 300 unit robot quadcopter yang diterbangkan secara bersamaan di awal pertunjukkan saat Lady Gaga bernyanyi. Saat itu, drone membentuk logo Pepsi selaku sponsor, dan tentu saja logo Intel.
Perusahaan asal Santa Clara itu, sebelumnya pernah menerbangkan sebanyak 500 unit Shooting Star, sekaligus memecahkan rekor dunia sebagai drone terbanyak yang pernah diterbangkannya pada tahun lalu.Kendati sebelumnya Intel pernah menggelar pertunjukkan drone, namun bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta, pertunjukkan 300 drone yang menghiasi langit Monas itu, adalah yang pertama kalinya.
Jokowi Memanah
Seperti diketahui, acara hitung mundur menuju Asian Games 2018 itu sendiri, diresmikan oleh. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan melepas busur panah. Jokowi yang malam itu menggunakan jaket berwarna merah, naik ke atas panggung sambil membawa busur dan anak panah.
“Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim, kita sambut 365 hari menjelang asian games ke-18 di tahun 2018,” ucap Jokowi.
Usai itu, Jokowi lantas melepaskan anak panah ke bidang sasaran yang sudah disiapkan. Anak panah yang menacap di bidang sasaran menandai resmi hitung mundur menuju Asian Games 2018.
Setelah anak panas menancap di sasaran, Tugu Monas berhias cahaya lampu dengan beragam corak. Sorak sorai dan tepuk tangan meriah terdengar dari ribuan penonton yang datang.
Countdown Asian Games 2018 dilangsungkan di Silang Monas, Jakarta Pusat. Datang pula ke acara ini di antaranya Wapres, Jusuf Kalla, Menpora, Imam Nahrawi, Ketua Umum KOI, Erick Thohir, Menko PMK, Puan Maharani, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
