Simpang Susun dengan Teknologi Khusus di Jantung Indonesia
Jakarta – “Ini bukan hanya ada di jantung Jakarta tapi ini juga adalah titik negara kita Indonesia,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan jalan layang Simpang Susun Semanggi. Jokowi meresmikan pengoperasian jalan layang tersebut bertepatan dengan HUT ke-72 Republik Indonesia, pada Kamis (17/8) malam.
Pada peresmian jalan layang simpang susun tersebut, Jokowi didampingi Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta jajaran direksi PT Wika serta PT Mitra Panca Persada (MPP) selaku pengembang jalan tersebut.
Kata sambutan Jokowi tersebut, menyusul acara peresmiannya itu sendiri. Jokowi seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrohim, kemudian menekan tombol otomatis, maka tirai biru yang menutupi tulisann “Semanggi” pun terbuka.
Jokowi mengatakan, kawasan Semanggi ini merupakan jantung Jakarta sehingga menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Tidak hanya jantung Jakarta tetapi juga titik dari Indonesia.
Seperti diketahui, dibangunnya jalan layang Simpang Susun di kawasan Semanggi itu, menurut Jokowi, untuk mengatasi kemacetan di kawasan yang paling padat lalu lintasnya. Karena itu, Jokowi mengaku, sangat menghargai Simpang Susun Semanggi ini.
“Oleh sebab itu saya sangat menghargai kecepatan pembangunan Simpang Susun Semanggi. Cepat (pembangunannya). Sangat menghargai sekali, baik gubernur yang sekarang maupun yang sebelumnya,” terangnya.
Tidak hanya itu, Jokowi juga mengakui sudah menjajal jalan layang tersebut sebanyak 10 kali. Ia mengapresiasi pengerjaan Simpang Susun Semanggi ini yang sangat cepat dan sesuai rencana.
“Sekali lagi saya mengapresiasi pekerjaan yang cepat dikerjakan, Simpang Susun Semanggi ini sesuai dengan rencana,” katanya.
Peresmian jalan layang yang terdiri dari dua ramp off untuk jalur yang berbeda ini juga dihadiri oleh hampir seluruh pejabat tinggi DKI Jakarta, Direksi PT Wijaya Karya (WIKA) sebagai kontraktor dan Direksi PT MPP sebagai pengembang yang mendanai pembangunan jalan layang tersebut.
Bangunannya terdiri dari 2 ramp, yakni ramp dari Polda arah Cawang menuju Jalan Sudirman arah Bundaran HI sepanjang 826 meter dan ramp dari arah Grogol menuju ke Blok M sepanjang 796 meter sehingga total panjangnya adalah 1622 meter. Kedua jalan layang tersebut melingkar mengelilingi jalan Semanggi yang sudah ada sebelumnya, yang berbentuk daun semanggi.
Pertama di Indonesia
Jembatan tersebut, menurut Dina Arvila senior structure engineer lulusan ITB, secara teknis dibangun dengan menggunakan sistem metoda span by span dengan launching gantry. “Itu jembatan precast box girder lengkung pertama di Indonesia, dengan bentang 80 meter tanpa kolom tengah,” tuturnya.
Jembatan Layang Simpang Susun Semanggi itu, seperti diakui Dina, adalah jembatan yang konstruksinya memiliki teknologi tinggi. “Sistem metoda konstruksinya adalah progressive cantilever bidge, yang dalam proses desain dan pelaksanaannya menyita banyak sekali energi dan pikiran, serta memerlukan pemahaman yang tak sederhana dalam menterjemahkan maksud Pak Jodi,” ungkapnya.
Jodi yang dimaksud Dina, tak lain adalah Prof. Jodi Firmansyah sebagai penanggungjawab struktur jembatan simpang susun tersebut. “Salut kepada Prof. Jodi atas keberaniannya menjadi yang pertama menerapkan teknik precast box girder lengkung dengan bentangan 80 meter tanpa kolom tengah,” tutur Dina.
Sebagai informasi, Prof. Jodi adalah ahli struktur jembatan yang juga sukses mewujudkan jembatan layang “Pasopati” di Bandung, “Barelang” di Batam dan lain-lain. Yang paling baru jembatan rel layang -MRT di Jakarta.
Maka pantas saja kalau Presiden Jokowi mengapresiasi terbangunnya Jalan Layang Simpang Susun Semanggi, karena di balik pembangunan itu ada Prof. Jodi pakar konstruksi jembatan nomor satu di Indonesia.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
