Ketika Tujuh Presiden Mengobrol Bersama
Jakarta – Ada yang menarik perhatian di Epiwalk Epicentrum Jakarta saat ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat sedang asyik berbincang-bincang dengan sejumlah orang. Salah satunya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tak lain adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI).
Tunggu dulu. Ternyata tak cuma SBY saja. Di sebelahnya juga ada Megawati Soekarno Putri, Bacharuddin Jusuf Habibie, serta dua mantan presiden lainnya, yakni Abdurrahman Wahid dan Soeharto. Mereka semua berkumpul dan tertawa mendengarkan cerita dari Presiden pertama RI Soekarno.
Tentu ini bukan cerita nyata. Tetapi sebuah lukisan yang menggambarkan 7 Presiden RI yang tengah dipamerkan dengan display megah dan mewah. Tak cuma itu saja, sebanyak 72 lukisan tokoh Indonesia juga dipamerkan dalam pameran yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) bersama Rajata Kreatif Nusantara.
Adapun pameran yang masih berlangsung hingga 17 Agustus mendatang tak cuma dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-72. Tetapi juga persiapan yang dilakukan Uhamka yang hendak mendirikan museum.
Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dadang Kahmad mengatakan, rencana pembangunan museum yang tengah direncanakan Muhammadiyah ini nantinya akan tetap mempertahankan sejarah bangsa. “Lukisan tokoh-tokoh ini akan dapat mengisinya (museum). Kita rawat dan teladani perjuangan tokoh-tokoh kita, agar sejarah kejayaan bangsa tidak terputus pada antar-generasi kita,” ujarnya, Minggu (13/8).
Sementara itu, Rektor Uhamka, Prof. Dr. H. Suyatno menyebut Pameran bertajuk Lukisan “72 Tokoh Indonesia & 7 Presiden RI” ini sebagai salah satu cara dalam mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia.
“Kita kenang dan hargai tokoh-tokoh kita. Pahami dan teladani semangat perjuangan mereka, sehingga pemikiran dan darah yang dikorbankan untuk menggapai dan mengisi kemerdekaan tidak terserak sia-sia,” ujar Suyatno yang juga Ketua Forum Rektor Indonesia.
Lukisan “72 Tokoh Indonesia & 7 Presiden RI” seluruhnya merupakan karya Sohieb Toyaroja. Menariknya, setiap lukisan dilengkapi dengan kisah istimewa tokohnya, ditulis oleh Roso Daras, yang kemudian dikemas menjadi buku setebal 953 halaman yang diberi judul “Perjuangan Menjadi Indonesia Bukan Darah Sia-sia”. Dengan buku itu, lukisan “72 Tokoh Indonesia & 7 Presiden RI” terasa semakin ‘hidup’ dan seolah siap hadir untuk berbagi pengalaman tentang Indonesia.
Namun yang menyita perhatian pengunjung tetaplah lukisan berjudul “Obrolan 7 Presiden”, di mana Presiden RI pertama hingga ketujuh terlibat obrolan dalam suasana santai. Lukisan yang disebut sebagai masterpiece pameran ini berukuran 260 cm X 460 cm.
Pameran Lukisan “72 Tokoh Indonesia & 7 Presiden RI” menggunakan area seluas 1.800 meter persegi. Ketua Panitia, Ali Akbar berharap, tahun depan Sohieb Toyaroja dan Roso Daras dapat bersinergi lagi dalam karya lukis dan tulis dengan menampilkan 73 Tokoh Indonesia di luar 72 tokoh yang telah ditampilkan saat ini.
“Semoga berbagai kalangan dapat bersinergi untuk kepentingan bangsa. Saya ingin melihat jargon ‘negara harus hadir’ dapat dibuktikan oleh pemerintah untuk siapapun yang berpikir dan berkontribusi positif,” ujar pria yang juga produser musik dan penulis lagu-lagu Gong 2000 dan God Bless itu.
W. Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
