Indonesia Jadi Rujukan Perdamaian Dunia
Yogyakarta – Sorak-sorai ribuan pemuda se-Asia terdengar begitu riuh siang itu. Satu sama lain bergembira, sambil bernyanyi bahkan menari. Seakan turut larut dalam pesta, cuaca cerah di langit Yogyakarta pun menghampar biru sepandangan mata. Tenda raksasa yang memayungi sesekali ikut berdansa diterpa angin yang menyapa. Kira-kira begitulah suasana hari terakhir penyelenggaraan Asian Youth Day ke-7 yang digelar di Indonesia, Minggu (6/8).
Datang sedari pagi, sekitar 2.140 orang dari berbagai penjuru Asia (22 negara) berkumpul di Lapangan Dirgantara, Kompleks AAU. Mereka bersama-sama mengikuti misa terakhir, setelah menjalani rangkaian acara yang diadakan dari 2-6 Agustus di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Penutupan acara pun terasa lebih spesial, lantaran ribuan umat lain yang datang dari segala penjuru Yogyakarta turut hadir untuk mengikuti prosesi misa yang dipimpin Oswald Cardinal Grazias, selaku Presiden FABC (Federation of Asian Bishops Conference). Dengan demikian, kurang lebih ada 21.000 umat Katolik yang berada di Yogyakarta untuk mengikuti misa.
Acara puncak Asian Youth Day pun turut didukung oleh segenap pejabat dan birokrat di Indonesia, dan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Turut hadir dalam acara puncak Asian Youth Day, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X; Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan; serta tentu saja, Wakil Presiden Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla yang melakukan pemukulan gong sebagai penanda berakhirnya acara puncak Asian Youth Day.
Dalam acara pertemuan pemuda Katolik se Asia itu, JK menyinggung sejumlah konflik panjang berbagai negara kepada ribuan peserta yang hadir. Mulai dari konflik Timur Tengah, Amerika Selatan, dan juga Afrika yang masih terus berlangsung. “Sekaya dan semaju apapun negara itu kalau masih ada konflik dan kekacauan, pasti akan runtuh,“ tegas Kalla dalam pidatonya seusai misa.
Kalla menuturkan, perdamaian menjadi satu syarat mutlak bagi sebuah negara untuk maju dan berkembang. Tak cukup hanya bermodal penguasaan pengetahuan juga kekayaan sumber daya alam dan manusia. “Konflik hanya akan membuat kemunduran sebuah bangsa,” ujar JK. Ia juga meminta pada peserta yang hadir dalam acara itu setelah nantinya pulang ke negara masing-masing tak hanya mengembangkan pengetahuan, namun juga aktif menjaga perdamaian. Baik untuk bangsanya sendiri juga antar bangsa.
Rujukan Perdamaian
Hal yang sama juga diserukan Menpora Imam Nahrawi. Dalam pidatonya, ia menggambarkan bahwa di Indonesia, perbedaan sudah ada sejak lama. Namun meski berbeda-beda, Indonesia terbukti tetap mengakui sebagai sebuah kesatuan bangsa. “Maka tidak salah jika ingin belajar toleransi, belajarlah ke Indonesia,” ujarnya.
Belakangan, lanjut Imam, telah terjadi banyak serangan terorisme yang terjadi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya melahirkan intoleransi yang akhirnya melahirkan sentimen diskiriminitas terhadap golongan minoritas. Berangkat dari situlah Menpora kemudian mengajak seluruh pemuda Asia untuk sama-sama memerangi terorisme dan radikalisme.
“Musuh bersama kita adalah mereka yang ingin menjatuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang diucapkan Paus Franskiskus, kita wajib mengecam apa yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Mengutuk upaya memberhalakan Tuhan dan mengecam segala hal yang merusak dan mengatasnamakan Tuhan,” seru Imam kembali.
Imam pun yakin bahwa tiap agama pasti mengajarkan bagaimana cinta kasih terhadap sesama; menghargai perbedaan dan hidup saling menjaga. “Keyakinan ini kami ingin titipkan kepada seluruh pemuda di seluruh Asia, termasuk peserta Asian Youth Day ke-7, untuk bersama-sama menjaga persaudaraan, memupuk sikap toleransi, dan saling bahu-membahu menciptakan perdamaian dunia. Pemuda memiliki banyak energi dan kreativitas. Itu sebabnya mengapa kita sangat optimistis, mengapa perdamaian dunia bisa diciptakan, dan dilaksanakan oleh pemuda,” tegas Imam.
Dalam kesempatan yang, Imam pun tak lupa untuk mengundang seluruh peserta Asian Youth Day untuk kembali ke Indonesia menyaksikan gelaran Asian Games yang bakal diadakan pada 2018 di Indonesia. “Kabarkan bahwa 2018 Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games. Kabarkan, datang kembali, ajak seluruh teman dan keluarga. Karena Indonesia tidak hanya pantas menjadi tuan rumah saja, tapi Indonesia pantas menjadi rujukan perdamaian,” pungkas Imam yang disambut riuh tepuk tangan ribuan pemuda dari seluruh Asia.
Asian Youth Day 7, menjadi sepenggal sejarah atas perjalanan orang muda Katolik di Asia. Perjumpaan di dalam Asian Youth Day ialah sukacita. Melalui Tuhan, para kaum muda diutus untuk berbagi sukacita dengan orang lain. Dalam perjumpaan ini, para kaum muda menemukan jati diri atas identitas Asia, benua yang indah dan kaya akan negara, agama dan budaya. Asian Youth Day 7 menjadi perantara untuk mempelajari berbagai nilai kehidupan dari realitas multikultural di Asia sekaligus menjadi kesempatan untuk merenungkan iman, harapan dan cinta untuk membawa kabar perdamaian di Asia.
“Saya harap kegiatan ini mendorong kita semua untuk semakin giat dan setia dalam mengikuti Injil, sehingga kehidupan kita dapat dipenuhi dengan kebahagiaan dan iman,” ungkap Mgr. Ignatius Suharyo dalam penutup homilinya.
Asian Youth Day kali ini sukses membawa tema multikultural, salah satunya dengan peran rekan muda Muslim dalam substansi acara. Alissa Wahid dari GusDurian turut hadir pula dalam puncak acara.
Pada acara puncak ini turut dilakukan penyerahan salib AYD kepada tuan rumah AYD selanjutnya. Asian Youth Day selanjutnya akan dilaksanakan di India pada tahun 2020. Tak berhenti pada acara seremonial, AYD dilanjutkan dengan AYMM (Asian Youth Ministers Meeting) sebagai tindak lanjut dan pembuatan rencana jangka panjang bagi kaum muda di Asia. AYMM dilaksanakan di Pasturan Sanjaya Muntilan pada tanggal 6-9 Agustus 2017 dan diikuti oleh para uskup, pastor, serta awam yang terlibat dalam komisi kepemudaan tingkat nasional.
W. Novianto
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
