Urban Farming, Solusi Kreatif Memenuhi Kebutuhan Pangan Kaum Urban
Jakarta – Sebentar lagi Ramadan tiba. Artinya, siap-siap menghadapi inflasi tahunan menjelang bulan puasa dan Lebaran.
Siklus tahunan ini memang menjadi biang inflasi tahunan Indonesia. Tahun kemarin, inflasi selama Ramadan dan Lebaran mencapai 0,69%. Nilai ini memang lebih rendah dibanding inflasi Ramadan dan Lebaran tahun-tahun silam yang bisa mencapai 0,93%.
Nah, salah satu penyumbang inflasi ini adalah dari kelompok bahan pokok. Sayur-sayuran, misalnya, menyumbang inflasi sebesar 0,14%. Lumayan kan?
Bagi masyarakat kota, kebutuhan bahan pokok seperti sayuran ini pasti tak lepas dari pasokan daerah-daerah penyangga. Namun, saat ini, ada teknologi baru yang memungkinkan pertanian bisa dikembangkan di kota. Teknologi ini bernama Urban Farming.
Bertani di “Ketinggian”
Urban farming, sederhananya, adalah bercocok tanam di perkotaan yang memanfaatkan lahan di komunitas kecil perkotaan, misalkan kompleks perumahan. Bisa juga menggunakan teknologi di dalam ruang yang memaksimalkan ruangan vertikal dan juga sinar UV buatan serupa sinar matahari.
Yang terakhir ini bisa dibilang merupakan terobosan untuk pertanian industri yang bisa dikembangkan di kota. Tidak seperti menanam di luar ruang yang cuacanya kurang terdeteksi, menanam di dalam ruangan bisa memungkinkan petani untuk memanipulasi kondisi sehingga bisa memaksimalkan produktivitas.
Bila dalam komunitas Urban Farming ini hanya terbatas pada varietas sayur tertentu, semisal cabai, pertanian urban di dalam ruangan memungkinkan petani menanam beragam varietas pangan. Pertanian ini melampaui konsep Urban Farming komunitas.
Fasilitas Urban Farming di Amerika Serikat. Foto: Futurism.
Semua petani vertikal ini hanya butuh ruangan dan sumber listrik. Hanya itu saja dan bukan yang lain. Sementara peralatan lainnya bisa didapat di toko offline atau daring.
Di Amerika Serikat, penerima bantuan Urban Farming tipe indoor vertikal ini semakin banyak. Sebab, menurut pemerintah Paman Sam, Urban Farming tipe ini bisa memperpendek rantai distribusi sayuran.
Menurut Urban Organics, perusahaan yang bergerak di Urban Farming vertikal, tingkat produktivitas pertanian tipe ini tidak dihitung per luas tanah. Lebih dari itu, produktivitas sistem pertanian ini dihitung per kubikel. Artinya, hitungannya, selain lebar dan panjang, juga ada variabel tinggi lahan.
“(Dengan sistem ini), kami sungguh bisa memanen dengan jumlah yang banyak,” ujar Dave Haider, Presiden Urban Organics, seperti dikutip dari Futurism.
Urban Organics sendiri sudah membuka fasilitas pertanian di St. Paul, Minnesota. Teknologi yang dikembangkan Urban Organics ini pernah dimuat di Journal of Agricultural Studies pada 2014.
Akuaponik
Nah, menariknya lagi, bertani secara vertikal di dalam ruang yang dikembangkan Urban Organics tak hanya menghasilkan sayuran dan buah-buahan. Mereka juga menghasilkan ikan Salmon.
Lo, kok bisa? Bisa sekali, sebab mereka mengembang pertanian vertikal dalam ruangan ini dengan sistem akuaponik. Dengan sistem ini, kotoran ikan akan disaring dan menjadi pupuk bagi tanaman.
Pertanian vertikal dengan sistem akuaponik ini jelas sangat bersahabat dengan lingkungan. Sistem akuaponik sedikit menghasilkan limbah. Ditambah lagi, dengan dekatnya fasilitas pertanian dengan kota, otomatis ikut pula mereduksi emisi gas buang yang dihasilkan oleh truk distributor sayur.
Tertarik? Anda bisa belajar menyiapkan fasilitas ini sendiri. Tidak perlu besar-besar skalanya seperti Urban Organics. Yang dibutuhkan hanya ruangan, sumber listrik untuk sinar UV pengganti sinar matahari, dan sistem akuaponik.
Dwi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
