Melawan Plastik, Menuai Aspal
Jakarta – Penggunaan aspal plastik, secara perdana baru saja di ujicobakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada 28 – 29 Juli di kawasan Universitas Udayana Bali. Uji coba terhadap jalan dengan total panjang 700 meter ini, dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi daya tahan, dan seberapa kuat daya rekat aspal plastik. Hasil sementara, menurut Danis Hidayat Sumadilaga Kepala Balitbang Kementerian PUPR, aspal dengan tambahan material sampah plastik jauh lebih lengket, secara teknis stabilitasnya pun lebih baik. “Keuntungannya akan lebih tahan terhadap deformasi, dan daya lekat tinggi,” ujarnya saat itu.
Sebenarnya, dengan dijadikannya plastic sebagai material perkerasan insfrastruktur jalan, menjadi solusi bagi pemerintah dalam mengatasi limbah plastic. Apalagi, selain bisa menjadi campuran aspal, plastik juga bisa dijadikan campuran material untuk bahan-bahan bangunan lainnya.
Lihat saja, hingga 2019 mendatang, limbah tak terurai ini di Indonesia diperkirakan akan mencapai 9,25 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang ada di seluruh Indonesia. Sementara Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik laut terbesar nomor dua di dunia setelah China. Untuk itu, pemerintah bertekad menguranginya dan mendaur ulang sampah tersebut hingga menjadi aspal.
Data yang didapat Luhut menunjukkan, jumlah sampah plastik di laut Indonesia mencapai 0,48 juta-1,29 juta ton per tahun. Dalam 8 tahun ke depan, pemerintah ingin menguranginya sampai 70%, dan mengalokasikan dana hingga US$ 1 miliar. “Kami sudah menjajaki kerja sama dengan Belanda untuk berbagi teknologi mengelola sampah plastik. Kami juga menjaga agar sampah plastik di darat itu tidak sampai ke laut. Jadi sampah di laut Indonesia juga bukan berasal dari Indonesia saja,” kata Luhut ketika ditemui di sela acara Konferensi Kelautan yang diadakan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di kantor pusatnya, New York, Juni lalu.
Sampah Plastik untuk Bahan Infrastruktur
Terkait upaya pengurangan sampah plastik, Ketua Research and Development Fakultas Teknologi Industri ITB Zainal Abidin menilai, pengenaan cukai untuk kemasan plastik bukanlah solusi untuk mengurangi sampah plastik. Masih ada cara lain mengurangi sampah plastik dengan berfokus pada siklus pengolahan daur ulang.
“Sampah plastik jenis apa saja bisa untuk penguat jalan raya, termasuk kresek yang enggak diambil pemulung. Kalau diambil dibuat untuk penguat jalan raya akan sangat bagus sekali karena jalan raya dengan cara begini, pertama lebih kuat, dan kedua lebih awet,” ungkap Zainal di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (22/7).
Salah satu teknik pengaspaalan jalan dengan menggunakan aspal plastic ini, diakui setelah melihat keberhasilan India dalam menggunakan teknologi tersebut. Jalan Jambulingam di Chennai, India dibangun pada 2002. Selama 15 tahun jalan ini belum ada tanda-tanda rusak meski telah diterjang banjir, badai, dan dilewati becak, mobil, hingga truk. Kekuatan Jalan Jambulingam, mampu bertahan lama bukan karena mahalnya material yang digunakan. Jalan ini menjadi salah satu jalan pertama di India yang dibangun dengan menggunakan sampah plastik. Hingga ini, lebih dari 33 ribu kilometer ruas jalan di India terbuat dari aspal plastik.
Awalnya, sebagian besar aspal plastik digunakan untuk jalan-jalan pedesaan. Namun, sebagian jalan di kota besar seperti Chennai dan Mumbai juga telah memanfaatkan bahan baku pembuatan jalan yang sama. Pada 2015, pemerintah India memerintahkan penggunaan aspal plastik pada setiap jalan di India. Kebijakan itu dianggap membantu mengurangi sampah plastik yang menjadi persoalan lingkungan di sana.
Teknologi pencampuran plastik dengan ter atau bitumen dalam pembuatan aspal, ditemukan oleh Rajagopalan Vasudevan, seorang profesor bidang kimia di Thiagaraj College of Engineering. Komposisi aspal, pada umumnya terdiri dari 90 persen batu, pasir, dan batu kapur sedangkan sisanya adalah bitumen atau ter. Bitumen ini diekstrak dari minyak.
Rajagopalan mencampur limbah plastik yang dipanaskan dengan ter yang juga masih panas. Dia berhasil membangun jalan dengan cara ini pada 2002. Empat tahun kemudian, universitas tempat ia mengajar mendapat hak paten atas temuannya.
Tak ada batasan jenis plastik yang digunakan dalam proses pencampuran. Semua sampah plastik seperti kantong plastik, gelas plastik, botol plastik, hingga berbagai kemasan makanan ringan bisa dimanfaatkan. Untuk membuatnya, campuran agregat dipanaskan pada suhu 165 derajat. Limbah plastik yang sebelumnya dicincang kecil-kecil dicampurkan ke agregat selama 30-60 detik. Kemudian bahan ter atau bitumen dipanaskan pada suhu 160 derajat celcius untuk bisa menghasilkan campuran yang baik.
Di Inggris, Toby McCartney melakukan eksperimen serupa. Hanya saja, McCartney mengolah sampah plastik itu terlebih dahulu menjadi butiran-butiran seperti makanan ikan. Baru kemudian mencampurnya dengan bitumen. McCartney mendirikan perusahaan bernama MacRebur yang menyediakan jasa pembangunan jalan berbahan plastik di Inggris. Perusahaan itu telah membangun jalan plastik di sejumlah taman dan bandar udara.
Di Belanda, inovasi jalan plastik tak hanya menjadikan sampah plastik sebagai campuran, tetapi bahan baku. Sebuah perusahaan bernama Volkerwessels menciptakan inovasi jalan yang seluruhnya dari plastik. Ia memperkenalkan inovasi itu pada 2015. Jalan dibuat dalam bentuk potongan-potongan yang dapat dilepas jika terjadi kerusakan. Di antara lapisan atas dan bawahnya, ada rongga untuk meletakkan berbagai pipa atau kabel. Ada pula saluran yang akan mengeluarkan air jika terdapat genangan. Namun, sampai saat ini, belum ada instalasi atau pemasangan jalan. Prototipe pertama ditargetkan pada akhir tahun ini.
M Riz
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
