Gelar Kuliah Umum, Setjen DPR RI Apresiasi Antusiasme mahasiswa Magang di Rumah Rakyat
Jakarta – Kepala Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI Achmad Sani Alhusain mengapresiasi antusiasme mahasiswa magang Kampus Merdeka saat mengikuti kuliah umum program Magang Di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI 2024. Menurutnya, hal itu memperlihatkan bahwa atensi para mahasiswa magang tersebut menunjukkan sisi yang luar biasa. Terlebih, berdasarkan hasil seleksi asesmen, latar belakang para mahasiswa magang tersebut memiliki kualitas di atas rata-rata sehingga layak untuk mengikuti MDRR tersebut.
“Sehingga ketertarikan dari teman-teman mahasiswa untuk tahu persis apa yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal atau di DPR ini itu tinggi,” ujarnya ketika ditemui Parlementaria usai kuliah umum Kampus merdeka di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Dalam kegiatan kuliah umum itu, ia mengaku mendapatkan beberapa pertanyaan menarik yang disampaikan peserta magang. Pertanyaan itu, misalnya terkait bagaimana Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) SDM Legislatif DPR RI itu memastikan bahwa pelatihan-pelatihan itu memiliki output melahirkan tolak ukur integritas yang tinggi.
“Saya sampaikan bahwa integritas atau komitmen dari seorang ASN itu tidak hanya cukup dibentuk melalui pelatihan-pelatihan saja, tapi harus dibentuk mulai dari unsur paling kecil yaitu keluarga itu sendiri,” tambahnya.
Ia pun mengungkapkan bahwa sejak awal mendapatkan amanah dari Sekjen DPR RI untuk menyelenggarakan Magang Kampus Merdeka, Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) SDM Legislatif langsung membuat proposal, silabus, dan kurikulum yang baik. Sehingga peserta magang yang mengikuti kampus Magang Merdeka di Rumah Rakyat ini bisa terkonversi nilainya menjadi 20 SKS yang dapat menggantikan satu semester bagi mahasiswa itu sendiri.
“Tentunya juga skenario atau kurikulum yang sudah disiapkan oleh Pusbangkom itu harapannya udah bisa memenuhi,” lanjut Sani.
Ia pun dalam kesempatan itu, mendengarkan pertanyaan mahasiswa terkait kendala konversi magang menjadi SKS karena kebijakan kampus yang berlaku. Menanggapi itu, dirinya mengungkapkan bahwa Pusbangkom akan memfasilitasinya dengan cara mengkomunikasikannya dengan kampus. Tentu, tambahnya, juga harus ada komunikasi dari Kemendikbud terkait dengan kepastian bahwa mahasiswa yang mengikuti MDRR itu dipastikan semua sks-nya bisa terpenuhi.
“Yang pasti adalah sosialisasi program Kampus Merdeka ini hadir sebagai program pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Tentu pemerintah juga harus terus melakukan sosialisasi tapi dalam kasus ini yang karena kami sudah menerima mahasiswa yang memang masih punya kendala komunikasi dengan kampusnya Insyaallah Pusbangkom akan memfasilitasinya ,” terangnya.
Di akhir penyampaian, dirinya berharap jangan sampai program magang menjelang masa berakhir belum ada pengertian dari kampus terkait konversi SKS tersebut. “Itu akan merugikan mahasiswa yang ikutan MDRR di DPR RI” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
