Legislator Prihatin 85,88 Persen Kondisi Jembatan di Jalan Nasional Rusak
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo prihatin dengan kondisi jembatan di jalan nasional yang 85,88 persen atau sebanyak 16.530 unit mengalami kerusakan dan hanya 14,11 persen atau sebanyak 2716 jembatan yang dalam kondisi baik.
“Kerusakan jembatan di jalan nasional yang tersebar dari Provinsi Aceh hingga Papua menjelang penyelenggaraan mudik 2024 itu dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran dan keselamatan arus mudik,” ujar Sigit dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Senayan, di Jakarta, Senin (1/4/2024).
Sebagaimana data Kementerian PUPR, ia menyayangkan hingga akhir Semester II 2023 ada 85,88 persen jembatan di jalan nasional mengalami kerusakan bervariasi. Di antaranya rusak ringan sebanyak 13.844 unit, rusak berat 2.366 unit dan kritis sebanyak 320 unit. Sementara yang dalam kondisi baik hanya 2.716 unit atau hanya 14,11 persen.
Bahkan dari jumlah itu, tuturnya, hanya 170 jembatan yang dipastikan prima dan sisanya dalam kondisi sedang sebanyak 2.546 unit. “Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat sebentar lagi akan ada mudik Lebaran, di mana diprediksi lebih dari 104 juta pemudik akan menggunakan jalur darat,” kata Sigit.
Kerusakan jembatan tersebut, tandas Sigit, jika tidak segera diperbaiki akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas khususnya dalam penyelenggaraan mudik. Lebih dikhawatirkan, kerusakan jembatan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengalami kegagalan struktur serius yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan cedera bagi pengguna jalan yang berada di atas jembatan tersebut.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKS tersebut mendesak Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki ribuan jembatan yang mengalami kerusakan, khususnya yang mengalami kerusakan berat dan kritis. Hal itu, tegas Sigit, untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan dalam perjalanan mudik Lebaran.
“Untuk membangun IKN saja pemerintah bisa menggelontorkan dana Rp24,97 Triliun di 2023, masa untuk perbaikan jembatan yang menjadi infrastruktur dasar tidak bisa. Seharusnya perbaikan jembatan lebih diprioritaskan. Ini menyangkut nyawa dan keselamatan pengguna jalan yang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya
Terlebih, tahun ini ada 104 juta pemudik baik yang menggunakan bus, mobil pribadi dan motor yang akan menggunakan jalur darat dan mungkin akan melalui salah satu dari jembatan rusak itu. “Untuk itu, saya minta PUPR untuk segera perbaiki jembatan-jembatan tersebut untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam Buku Kondisi Jalan Nasional 2023 yang dirilis Kementerian PUPR pada akhir Desember 2023 lalu, dilaporkan bahwa terdapat 16.530 unit jembatan atau 85,88% yang mengalami kerusakan yang terdiri dari rusak ringan 13.844 unit, rusak berat 2.366 unit dan 320 unit dalam kondisi kritis.
Sementara jembatan di jalan nasional yang dalam kondisi baik hanya 14,11 persen atau sebanyak yang terdiri dari kondisi baik 170 unit dan sedang 2.546 unit. Kerusakan jembatan pada jalan nasional ini tersebar mulai Aceh hingga Papua. Untuk wilayah Sumatera, kerusakan terberat diantaranya ada di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, Sumsel dan Lampung.
Sementara Indonesia Tengah dan Timur, kerusakan jembatan terberat diantaranya Papua, Maluku, Kalteng Kalbar dan Sulut. Untuk Pulau Jawa, jembatan di jalan nasional yang akan melayani pemudik dengan jumlah terbesar pun tidak luput dari kerusakan. Kerusakan jembatan di Pulau Jawa terparah ada di provinsi Jabar. Bahkan, di provinsi ini tidak ada satu pun jembatan yang dalam kondisi prima, yang ada hanya kondisi sedang sebanyak 37 unit.
Sementara, kerusakan jembatan di provinsi ini tercatat ada 707 unit rusak ringan, 113 rusak berat dan 5 unit dalam kondisi kritis. Di Provinsi Jawa Timur, jumlah jembatan yang mengalami kerusakan jembatan dengan skala ringan sebanyak 843 unit, rusak berat 142 dan kritis 16. Sedangkan di provinsi Jawa Tengah terdapat 720 jembatan rusak ringan, 73 jembatan rusak berat dan 4 jembatan kritis.
JAKARTA – Ganjar Pranowo (Calon Presiden 2024-2029) bertandang ke Sekretariat RBPR (Rumah Bersama Pelayan Rakyat) di Kawasan Manyar Jaya, Surabaya (20/5/2024). Puluhan relawan dari berbagai unsur dan daerah termasuk dari kawasan Indonesia timur sangat antusias dan tidak mengira sore itu disambangi oleh capres idolanya.
Ganjar mengungkapkan bahwa kehadirannya sore itu untuk bersilaturrahmi. Maklum saja, sebelum dan selama masa kampanye ia memang banyak berkoordinasi dan berdinamisasi dengan RPBR Jatim, dan kali ini merupakan silaturahmi dan kunjungan fisik pertama Ganjar setelah sebelumnya rencana silaturahmi ke RBPR Jatim sempat tertunda karena padatnya jadwal saat masa kampanya.
Mengenakan kemeja hitam lengan pendek dipadu celana cream dan sepatu kets, Ganjar nampak santai berdialog dengan para relawan yang tegabung di RBPR. Ganjar banyak memberikan sharing pengalaman mulai dari awal masuk dalam politik hingga keikutsertaannya dalam kontestasi pemilihan Presiden RI.
Tiga jam lebih berdiskusi dengan Ganjar dirasakan terlalu singkat oleh para relawan untuk mendapatkan transfer nilai dan berbagai materi yang sangat berisi.
Ganjar menekankan bahwa para relawan yang sebagian besar adalah kaum terdidik haruslah mempunyai sikap terhadap apapun kondisi yang ada. Terhadap para politisi dan pemegang kekuasaan, selalu lihat track record atau rekam jejaknya. Apa yang disampaikan atau dijanjikan, tagih saja. Itu untuk menguji dan menakar konsistensi mereka atas apa yang dijanjikannya.
Kaum terdidik memiliki logic thinking, kemampuan mencerna informasi serta memiliki akses yang lebih besar untuk bisa menjadi modal dalam menentuka sikap.
Apa yang ditekankan oleh Ganjar diamini oleh Budiono Sukses, Koordinator RBPR Jatim, yang juga menyatakan bahwa relawan harus punya sikap yang jelas yaitu terus mengedepankan etika & idealisme demi tetap utuhnya NKRI. Ia juga menegaskan bahwa relawan harus militan dan tidak bisa ditindas.
Saat Hendrik (Presiden BEM Unitomo) menanyakan tentang sikap dan posisi apa yang akan diambil Ganjar pasca penetapan Presiden terpilih, Ganjar kembali mengaskan bahwa ia tidak akan berada di dalam pemerintahan.
“Saya ini adalah calon Presiden. Saya tidak akan menerima tawaran untuk dijadikan menteri dalam kabinet pemeritahan mendatang,” tegas Ganjar.
Ganjar memberikan banyak elaborasi dan penjelasan atas sikap yang ia pilih. Panjang dan lebar Ganjar menjelaskan pada para relawan yang hadir tentang dialektika dan berbagai pertimbangan yang cukup matang, termasuk interaksinya dengan Ibu Mega sebagai Ketua umum PDIP, tempat ia bernaung dalam berpolitik.
Ia tidak menampik bahwa itu adalah sikap pribadi, yang tidak dimaksudkan untuk mendahului ataupun beropini (mengarahkan) keputusan PDIP yang sebentar lagi akan mengadakan Rakernas di Ancol 24-26 Mei 2024.
Pada kesempatan tersebut Ganjar juga menyarankan pada relawan (kaum muda) yang kebanyakan masih masahasiswa untuk berpartai sebagai salah satu ikhtiar berpolitik.
Kalau saya mahasiswa, tentukan nasib saya, saya akan berangkat. Saya akan melakukan perubahan menuju kebaikan semaksimal yang bisa saya perbuat.
“Berpartailah… Boleh pilih parta apa saja, tidak harus ke PDIP. Kalau sudah yakin, masuk dan disiapkan kaderisasinya. Salah satunya magang, bisa ke ke politisi, ke senior, ke pemerintahan, ke pengusaha. Yang penting channelling, memperbanyak dan memperbesar jejaring. Saya dulu mahasiswa, skripsi masuk PDI. Ikut diklat, berdinamika hingga Jadi DPR, lanjut Gubernur. Yang penting berpolitik dengan kesadaran,” saran Ganjar.
Di penghujung diskusi, Ganjar menggarisbawahi tentang pentingnya konsistensi dan etika. Bahwa nilai memiliki posisi dan tempat yang tertinggi dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsistensi, satunya perkataan dan perbuatan yang dipegang dari sejak awal hingga akhir adalah nilai yang bisa dijadikan tolak ukur seseorang.
Dengan data dan fakta, kita bisa mengukur seseorang itu kredibel atau tidak.
Bahwa etika memang terkadang tidak masuk dalam ketentuan hukum. Ia mencontohkan tentang cara duduk, dengan mengangkat kaki diatas meja di depan orang lain. Itu tidak melanggar hukum, namun secara etika bisa dilihat bagaimana etika dan baiknya.
“Contoh sederhana ini bisa menjadi acuan dasar bagaimana kita mengamati adanya pelanggaran etika. Jangan sesuatu yang melanggar etika dianggap sesuatu yang biasa. Etika yang bisa menjadi pembeda, etika yang tertinggi posisi dan nilainya. Untuk itu jika kalian (relawan) ingin belajar lebih baik dan bagus, maka seharusnya dalam bersikap dan berprilaku harus tambah baik dan idealis, bukan tambah buruk karena mengikuti arus,” pungkas Ganjar.
Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar Podomi mengingatkan pentingnya memasukan batas-batas wilayah dalam RUU Kabupaten/Kota yang saat ini sedang dibahas oleh panitia kerja (panja) 27 RUU Kabupaten/Kota. Menurutnya, terkait batas wilayah ini akan menyangkut berbagai hal lain, termasuk diantaranya mengenai sumber daya alam (SDA).
”Kemudian menjadi sangat penting, karena kalau sekarang dulunya bareng ini. Tapi kalau sudah menyangkut sumber daya, berantem ini. Jadi sebaiknya kalau itu harus jelas dimuat di dalam undang-undang. Hubungannya langsung dengan RTRW (Rancang Tata Ruang Wilayah), dengan DAO (Decentralized Autonomous Organization). Ya, jadi itu harus, di undang-undang itu harus clear, batas-batas wilayah. Tidak boleh kita biarkan,” kata Karman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Aceh di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, hal serupa pernah terjadi di Dapilnya, yang mana karena perebutan batas wilayah beberapa kepala daerah setempat sampai membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung.
”Karena di provinsi saya pengalaman, Pak. Nanti para bupati datang sampai di mahkamah agung. Untuk mempersoalkan kepada Kemendagri terkait dengan batas-batas wilayah. Jadi ini sangat substantif dan penting agar saudara-saudara kita di Aceh tidak berantem hanya karena persoalan sumber daya alam terkait dengan batas-batas,” kata Legislator Dapil Sulawesi Utara ini.
Lebih lanjut, Kamran mengungkapkan, masalah lain bisa berlanjut jika sudah masuk unsur politik di dalamnya, sehingga nantinya berbagai putusan terkait batas wilayah tersebut menjadi tidak objektif. Untuk itu, Kamran meminta terkait batas wilayah haruslah tertera jelas di UU.
”Berdasarkan pengalaman batas wilayah ini penting, karena ini nanti unsur politiknya akan masuk, bupatinya dari warna ini, gubernurnya dari ini, nantinya keputusannya tidak akan objektif oleh sebab itu selesaikan sejak UU ini, jangan kita bertengkar oleh warna-warna,” pungkasnya.
Jakarta – Sebagai upaya menangani permasalahan narkotika di Indonesia Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Narkotika. Adang menekankan bahwa perkembangan jenis dan bentuk narkotika yang begitu pesat memerlukan penyesuaian regulasi agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.
“Satu Undang-Undang yang perlu mendapat perhatian kita adalah masalah Undang-Undang Narkotika. Undang-undang yang ada saat ini tidak lagi memadai karena banyaknya macam narkotik yang telah berubah bentuk dan jenis, sehingga tidak tercantum dalam lampiran undang-undang yang ada sekarang. Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan,” papar Adang dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (20/5/2024).
Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyoroti kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang mayoritas penghuninya adalah pengguna narkotika. “Kita juga tahu bahwa di LP hampir seluruh LP rata-rata 60-70 persen isinya adalah pengguna narkotik. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah ingin bisa menyelesaikan masalah tersebut melalui usaha preventif dan represif, khususnya yang berhubungan dengan rehabilitasi,” ungkap Adang.
Dia menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama bagi anak-anak muda yang baru mencoba-coba dan bukan merupakan bandar. “Untuk anak-anak kita yang baru coba-coba, anak-anak kita yang memang bukan bandar, sebaiknya direhabilitasi. Karena pada saat mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, setelah keluar masih saja melakukan hal yang sama. Sehingga perlu suatu rehabilitasi dan pendidikan agar generasi muda kita di masa yang akan datang tidak terkena masalah narkotika,” jelas Adang.
Melalui upaya ini, Adang Daradjatun berharap dapat memberikan solusi jangka panjang yang lebih efektif dalam menangani masalah narkotika di Indonesia. Rehabilitasi yang baik diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan narkotika dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memiliki masa depan yang lebih baik.
Sambangi RBPR Jatim, Ganjar Tekankan Integritas dan Kesadaran Berpolitik bagi Para Relawan
Legislator Ingatkan Pentingnya Batas-Batas Wilayah dalam 27 RUU Kabupaten/Kota
Adang Tekankan Pentingnya Revisi Undang-Undang Narkotika
Putu Rudana Supadma Suarakan Kearifan Lokal Lindungi Air Tetap Lestari
Buka WWF 2024, Puan Maharani: Air Bersih dan Sanitasi Layak adalah Hak Asasi Manusia
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Ditemukan, Jemaah Umroh Asal Indonesia Tidak Pulang Tapi Lanjut Haji Tanpa Visa Resmi
“Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Cukup Besar, Kenapa Biaya Kuliah Malah Meroket?”
