Banggar DPR Dorong Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Pekanbaru – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M Said, mengatakan pihaknya ingin melihat sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Hal itu diungkapkannya saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3/2024).
“Badan Anggaran DPR RI ingin melihat secara langsung bagaimana sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau,” ungkap Muhidin kepada Parlementaria.
Melalui Kunjungan Kerja (Kunker) ini, Banggar DPR RI dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggarannya berupaya terus berkomitmen terhadap kemajuan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang ingin dilihat oleh Banggar DPR RI itu pun diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Riau.
Pada kegiatan Kunker tersebut, Banggar DPR RI sendiri melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Riau diantaranya Plt. Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto, dan sejumlah Bupati/Walikota dari Provinsi tersebut serta perwakilan lembaga terkait diantaranya Bank Indonesia, Bea Cukai, dan lainnya.
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut Banggar DPR RI mencatat ekonomi Provinsi Riau tumbuh sebesar 4,21 persen pada tahun 2023. Meski demikian, pertumbuhan itu masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,55 persen. Sedangkan untuk inflasi, Riau mengalami inflasi tahunan sebesar 2,50 persen. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kinerja konsumsi pemerintah yang meningkat sejalan dengan realisasi belanja APBD dan APBN yang lebih tinggi.
Banggar DPR RI berharap Pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder bersungguh-sungguh dalam menjaga stabilitas inflasi agar tetap dalam batas yang wajar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terkait hal itu, Banggar DPR RI menilai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Riau memerlukan langkah-langkah yang mendalam dan berdimensi luas.
Salah satu langkah dalam upaya tersebut yaitu penguatan strategi stabilisasi harga dan peningkatan nilai tambah manufaktur. Hal ini, menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, dapat dicapai melalui optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, terutama dalam sektor industri pengolahan, baik yang berbasis pertanian maupun pertambangan, seperti Kelapa Sawit dan Migas.
Masih dalam kesempatan yang sama, Muhidin juga sempat mengatakan pihaknya juga ingin melihat situasi ekonomi di Provinsi Riau selama bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri. “Kami ingin mengamati secara langsung situasi ekonomi selama Bulan Suci Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri,” kata Legislator yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR itu.
Selain melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, dalam kunjungan yang berlangsung hangat dan kooperatif tersebut, Banggar DPR RI juga sempat menyinggung keterlibatan dan peran kunci Bank Indonesia dalam menjaga kondisi moneter dan sistem pembayaran di Provinsi tersebut. Bank Indonesia pun menyatakan secara konsisten terus mendorong akses keuangan UMKM, baik dalam tataran kebijakan nasional maupun dalam peningkatan akses keuangan di Provinsi Riau.
Bank Indonesia sendiri hadir sebagai fasilitator dan katalisator dalam mendorong dan memperkuat kapabilitas UMKM dalam mengakses pembiayaan seperti memberikan peningkatan akses informasi, fasilitas business matching perbankan, dan Survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID) yang merupakan upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan akses pembiayaan melalui penyediaan informasi database profil UMKM potensial dibiayai.
Lebih lanjut, Muhidin menyatakan pihaknya juga menyoroti implementasi penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN, terutama Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Riau, setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia menjelaskan, dana TKD memiliki peran penting terhadap upaya pembangunan daerah khususnya di Provinsi tersebut.
“Alokasi Dana Transfer ke Daerah dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Riau,” jelasnya.
Terkait implementasi penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN, Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebelumnya menyatakan mengalami masalah penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada penerbitan juklak dan juknis yang sering mengalami keterlambatan.
Menanggapi hal itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto berharap hasil diskusi dengan Banggar DPR RI ini dapat menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi oleh Pemda di Provinsi Riau. “Kami berharap hasil diskusi yang mendalam dan konstruktif ini dapat mengatasi sejumlah tantangan, termasuk tren penurunan realisasi dana transfer Riau dari tahun ke tahun,” pungkas Hariyanto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
