Lima Aspek Utama Mudik yang Berdampak Besar bagi Masyarakat, Apa Saja?
Jakarta – Perjalanan pulang ke kampung halaman atau mudik menjadi budaya yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia di kala Hari Raya Idulfitri. Tak sekadar migrasi sementara dari kota ke pedesaan, mudik membawa banyak dampak termasuk perekonomian. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengingatkan terdapat lima aspek mudik yang harus diperhatikan agar momentum tahunan ini dapat berjalan lancar.
“Yang pertama, dalam mudik ini aspek histori tentunya. Sebuah status sosial bagi masyarakat perantau untuk kembali ke kampung halamannya sehingga bagi mereka (lebaran) selain tradisi sudah menjadi status sosial. Sehingga, pemerintah dan seluruh stakeholder lainnya harus siap untuk memberikan pelayanan terbaik,” jelas politisi yang akrab disapa Samad itu di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Dalam acara Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Peran DPR Pastikan Mudik Aman, Silaturahmi Nyaman”, Anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyampaikan bahwa aspek ekonomi juga muncul dalam kegiatan mudik. Dilansir dari berbagai sumber, perputaran uang selama libur Lebaran 2023 diperkirakan mencapai Rp240 triliun, angka ini naik drastis dari sebelumnya Rp150 triliun di 2022.
“Kita bisa mendorong dan melihat dampak redistribusi potensi ekonomi dari kota ke desa. Jadi karena itu layanan-layanan perbankan; Bank Indonesia, perbankan seluruh stakeholder keuangan betul-betul siap. Termasuk layanan keuangan digital karena jangan sampai mereka ingin bertransaksi (tapi) jaringannya tidak siap, internetnya macet dan seterusnya. Itu berbahaya sekali,” tutur Samad.
Aspek ketiga terkait dengan pengaturan teknis transportasi baik udara, laut dan darat. Ia menyoroti tingginya perkiraan pergerakan jalur darat sehingga perlu pengkoordinasian ekstra. Aspek keempat adalah aspek mitigasi risiko yang akan muncul dari kegiatan mudik. Yang kelima adalah aspek kelembagaan.
“Koordinasi antara Polri, Pemerintah Daerah dan juga Kementerian Perhubungan, PUPR dan seluruh stakeholderlainnya termasuk masyarakat transportasi Indonesia, kemudian civil society lainnya. Yang tidak kalah penting adalah live streaming dari para jurnalis di setiap arus yang diperkirakan setiap tahun terjadi kemacetan,” kata legislator Dapil DKI Jakarta III itu.
Pada acara tersebut hadir pula Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. R. Slamet Santoso dan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro.
Dalam diskusi, Tory Damantoro menyampaikan agar para anggota DPR RI bisa memanfaatkan kondisi peak season seperti Lebaran, Nataru, dan momentum lainnya perlu menjadi ‘belanja masalah’ yang nanti bisa dianalisis lebih lanjut. Ia juga mengatakan terdapat beberapa masalah yang muncul pada hari-hari besar yang merupakan imbas dari masalah sebelumnya yang telah ada. Sehingga, perlu ditelaah mana masalah sistemik yang harus diatur dengan regulasi dan masalah yang bersifat variasi dari apa yang sudah diatur oleh kebijakan yang ada.
Diperkirakan pada tahun 2024 yang akan ada 193,6 juta jiwa yang melakukan perjalanan pada libur lebaran. Adapun lima provinsi tujuan yang akan paling banyak didatangi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
