Komisi IV Pantau Stok dan Harga Komoditas Pangan Jelang Ramadan
Tangerang Selatan – Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meninjau ketersediaan dan kondisi harga komoditas pangan strategis menjelang Ramadan 1445 Hijriah di Pasar Modern BSD City di Tangerang Selatan, Banten. Beberapa temuan yang didapat Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja tersebut diantaranya yaitu naiknya harga-harga komoditas yang menjadi kebutuhan pokok serta keluhan dari masyarakat dan pedagang tentang komoditas daging ayam dan kedelai lokal yang merupakan bahan baku Tempe dan Tahu yang kosong dipasaran.
“Kita melakukan kunjungan kerja spesifik ke pasar untuk melihat ketersediaan bahan pangan, terutama menjelang Ramadan ini dimana biasanya harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan dan pasokannya juga tidak lancar. Kita lihat tadi, so far harga memang mengalami kenaikan. Yang menjadi catatan Komisi IV DPR RI yakni adanya keluhan dari masyarakat dan pedagang terutama soal ketersediaan komoditi daging ayam yang tidak ada. Kalau harga bahan pangan seperti biasa jelang Ramadan ini memang naik,” ungkap Anggia di tangerang Selatan, Banten, Kamis (7/3/2024).
Selain itu, lanjut Anggia, hal lain yang juga menjadi perhatian Komisi IV adalah mengenai komoditi kedelai lokal. “Tadi kita ketemu dengan pengrajin Tempe dan Tahu, kedelai itu sama sekali tidak ada yang lokal. Padahal kalau di Indonesia, khususnya di Jawa, Tempe dan Tahu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Sementara kedelai lokalnya tidak ada, sehingga mereka seratus persen menggunakan kedelai impor untuk bahan bakunya,” tuturnya.
Terkait minimnya ketersediaan komoditas kedelai lokal, politisi Fraksi Partai PKB ini menilai, seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi persoalan itu, diantaranya dengan cara melakukan penanaman komoditas tersebut dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan kualitasnya yang baik.
“Tempe dan Tahu yang terbuat dari kedelai lokal memang lebih diminati masyarakat karena rasanya yang lebih enak dan gurih. Ini yang menjadi catatan kami dan nanti didalam rapat kita akan bahas dengan kementerian terkait menyangkut bagaimana ketersediaan atau usaha untuk meningkatkan produktivitas kedelai lokal ini. Saya tidak setuju kalau harus impor terus, apalagi secara rasa lebih enak kedelai lokal,” tandasnya.
Diakuinya, harga kebutuhan pokok jelang Ramadan ini memang mengalami kenaikan lebih awal waktunya jauh sebelum memasuki Bulan Puasa, khususnya komoditas beras karena ada pengaruh Elnino. Untuk itu ia meminta kepastian dari stakeholder terkait agar ketersediaannya tetap ada sampai dengan Lebaran karena pasti kebutuhannya akan meningkat.
“Beberapa waktu yang akan datang, sekitar bulan Maret akan ada panen raya, tetapi apakah panen raya itu mampu menyediakan kebutuhan konsumsi atau tidak itu yang menjadi pertanyaan. Saya agak ragu. Karena ketersediaan lahan yang kita punya juga sudah banyak berkurang. Belum lagi kemarin itu terjadi Elnino. Pasti akan berkurang banyak hasil panennya. Hal ini harus bisa diantisipasi oleh negara. Solusi jangan impor terus, tetapi harus dicari akar masalahnya hingga bisa diperbaiki,” ujar Anggia.
Dikatakannya, rekomendasi yang akan disampaikan oleh Komisi IV DPR agenda rapat kerja kedepan adalah mendesak pemerintah memberi solusi yang tepat dalam menangani persoalan yang ada. Sehingga, tidak hanya sekedar meringankan atau menutupi kebutuhan yang sifatnya sesaat saja.
“Sementara kita punya lahan yang banyak yang seharusnya bisa digunakan. Benih atau bibit itu harus mencukupi dan berkualitas agar hasil produksnya juga bagus. Intervensi yang modern juga harus terus dikembangkan, harus ada proteksi lahan pertanian. Lahan-lahan pertanian yang ada harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh dipakai untuk kepentingan yang lain, seperti untuk hunian. Harus ada perhatian khusus. Untuk masalah pangan, kalau memang tujuannya untuk meringankan kebutuhan masyarakat maka jumlah ketersediaan pangannya haruslah tercukupi dengan baik,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
