Jaga Suara Rakyat, Penyelenggara Pemilu di TPS Rela ‘Berperang’ Lawan Rasa Kantuk
Jakarta – Tepat pukul 22.10 malam itu. Malam tepat di hari pemungutan suara serentak pada Rabu (14/2/2024). Sejumlah penyelenggara Pemilu 2024, baik dari unsur Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS (PTPS), dan Saksi Paslon, masih berkutat menghitung turus demi turus suara rakyat, khususnya suara untuk Pemilihan DPR RI.
Malam itu, TPS 073 di Apartemen Kalibata City, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, baru saja menyelesaikan penghitungan suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP). Setelah dilakukan penghitungan, kemudian KPPS melakukan rekapan salinan dalam formulir C-Hasil Salinan, baik untuk PTPS maupun Saksi Paslon.
Jika dilihat proses berlangsungnya, Pemungutan Suara di TPS tersebut dan beberapa TPS lainnya di apartemen dengan ribuan DPT tersebut, memang rata-rata selesai pada pukul 13.30. Saban kali Pemilu, TPS di Kalibata City memang tak lepas adanya konflik dari warga yang tidak ber-KTP setempat tapi ingin mencoblos. Akhirnya, KPPS selain menangani ratusan warga (DPT) yang ingin mencoblos, juga harus menjawab dengan sabar bagi masyarakat yang ingin mencoblos tapi tidak termasuk dalam Pemilih DPT, DPTb, maupun DPK.
Berlarut-larutnya proses pemungutan suara tersebut, walhasil, penghitungan suara untuk PPWP baru bisa berjalan sekitar pukul 15.00. Meskipun demikian, KPPS, PTPS, hingga Saksi Paslon berupaya serius mengawal tiap penghitungan dengan cermat. Bahkan, di saat melakukan perekapan surat suara ke C-Salinan Hasil, sempat terjadi selisih antara surat suara yang dihitung dengan laporan yang tertulis. Namun, hal itu sempat teratasi atas kesabaran tiap pihak.
“Kami, seluruh unsur penyelenggara Pemilu di TPS 073, memang dari awal memiliki prinsip kehati-hatian dalam tiap tahapan. Mulai dari pemungutan, penghitungan, perekapan, hingga membawa surat suara ke kecamatan. Cepat atau lambat itu relatif, yang penting kami berikhtiar untuk bekerja sebaik mungkin sesuai prosedur,” ujar PTPS 073 Kalibata City, Ridwan Budiman, kepada Parlementaria, di tengah-tengah proses penghitungan suara DPRD DKI, Rabu (14/2/2024) malam.
Dalam pemantauan Parlemetaria, hingga dini hari sekitar pukul 1 dini hari, mereka masih berkutat menghitung suara, khususnya Pileg DPRD DKI. Ratusan caleg yang ‘bertarung’ memperebutkan kursi Kebon Sirih menjadi kewajiban untuk dihitung suaranya satu per satu. Beberapa anggota KPPS, ada yang bergantian hilir mudik keluar area TPS semata untuk membeli makanan atau minuman kopi agar mata tetap terjaga.
Ketua KPPS 073, Wella Monista, terlihat membawa beberapa makanan, seperti gorengan, buah-buahan, hingga menyediakan dispenser untuk membuat kopi dan teh hangat, Ya, KPPS dan PTPS tercatat sudah mulai bekerja sejak pukul 5 dini hari sehingga wajar jika harus berupaya menyerang rasa kantuk hingga lebih dari 12 jam bekerja.
Sekitar pukul 5.30, Kamis (15/2/202), penghitungan suara sempat break istirahat sekaligus menunaikan salat Subuh di salah satu tower di Kalibata City setelah penghitungan suara DPD. Baik, KPPS, PTPS, maupun Saksi Paslon, terlihat bergantian untuk istirahat keluar area TPS. Baik KPPS maupun PTPS pun tak lupa untuk mengirimkan hasil foto timestamp tiap tahapan pemungutan suara baik melalui Aplikasi Sirekap maupun Siwaslu sebagai sebuah tanggung jawab kinerja.
Hingga akhirnya, seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai sekitar pukul 8.30 pagi. Empat Kotak Suara yang masing-masing berisi surat suara yang terpakai, tidak terpakai, rusak, maupun C-Plano tersimpan rapi dalam kotak.
“Pemilu memang lima tahunan, tapi kinerja mereka yang terpilih dari hasil Pemilu dirasakan tiap hari. Karena itu, meski berjuang melawan rasa kantuk, kami berupaya agar tiap suara direkap dengan baik. Kami yakin ada kekurangan, tapi karena proses penghitungan dilakukan berjenjang, pasti ada koreksi di tingkat atas. Apalagi ada saksi paslon yang mengikuti tiap proses pemilu,” tutupnya.
Jakarta – Tingginya biaya pendidikan di tanah air (Indonesia) kian dikeluhkan banyak kalangan. Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan pun, berinisiatif membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan untuk memastikan biaya pendidikan di Indonesia terjangkau masyarakat.
“Akhir-akhir ini mahasiswa maupun orang tua mahasiswa mengeluhkan tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus negeri. Selain itu, wali murid juga banyak merasa keberatan akan adanya berbagai biaya sekolah negeri dengan bungkus uang komite, uang kegiatan, hingga sumbangan tanpa ikatan. Kami ingin mengetahui pengelolaan biaya pendidikan oleh pemerintah sehingga memutuskan membentuk panitia kerja (Panja),” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda melalui keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Lebih lanjut, Huda menjelaskan bahwa Indonesia telah menerapkan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan. Menurutnya, tahun ini saja sebesar Rp665 triliun dari APBN dialokasikan untuk membiayai pendidikan. “Maka agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik kian hari meroket, padahal alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga relatif cukup besar,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Legislator Dapil Jawa Barat ini menilai bahwa pandangan yang menegaskan bahwa Pemerintah lepas tangan dalam urusan pendidikan tinggi kian menguat. Meskipun, pendidikan tinggi bersifat tersier, namun saat ini urgen dibutuhkan, mengingat Indonesia mempunyai target mewujudkan Indonesia Emas di 2045.
“Mayoritas mahasiswa saat berdialog dengan kami punya pandangan jika pemerintah lepas tangan untuk layanan pendidikan tinggi. Kami tidak ingin pandangan tersebut menjadi persepsi umum publik, karena memang anggaran pendidikan kita dari APBN sebenarnya relatif besar,” kata Huda.
Dalam Panja Biaya Pendidikan, Huda mengatakan Komisi X akan memanggil stakeholder pengelola anggaran pendidikan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbud Ristek, Bappenas, hingga pemerintah daerah. Dengan harapan, dari pertemuan tersebut diketahui faktor-faktor yang membuat biaya pendidikan di Indonesia kian hari kian mahal.
“Anggaran pendidikan kita tahun ini saja sekitar Rp665 triliun. Anggaran ini kemudian didistribusikan ke kementerian/lembaga termasuk ke pemerintah daerah. Maka di sini penting untuk diketahui apakah semua lembaga yang mengelola anggaran pendidikan ini telah sesuai kebutuhan di lapangan atau memang ada perlu perbaikan. Baik terkait pola distribusi, pola pengelolaan, hingga penentuan sasaran,” bebernya.
Karena itu, Politisi PKB ini menegaskan Panja Biaya Pendidikan merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan anggaran pendidikan oleh pemerintah. Menurutnya, Panja Biaya Pendidikan akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap hasil atau rekomendasi dari Panja Biaya Pendidikan ini menjadi asumsi dasar pengelolaan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2025. Dengan demikian tahun depan kita sudah bisa punya skema pengelolaan biaya pendidikan yang bisa memastikan layanan pendidikan murah dan berkualitas,” tutupnya.
Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun mengapresiasi masukan dari para narasumber dalam seminar nasional bertema Momentum Penataan Sistem Peradilan Etika Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie, sebagai salah satu narasumber misalnya, berharap agar MKD DPR RI dapat menginisiasi atau memprakasai pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Etika bagi Penyelenggara Negara untuk diusulkan pembahasannya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
“Yang pasti saya ingin menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Para narasumber dan peserta seminar nasional ini. Saat ini merupakan momentum atau kesempatan kita menata sistem peradilan etika berbangsa dan bernegara. Jadi pemikiran dari para narasumber tadi agar kami di DPR membuat undang-undang tentang etika para pejabat negara,” ujar Adang Daradjatun kepada Parlementaria usai Seminar Nasional, Jakarta, Kamis (17/5/2024).
Dijelaskannya, dalam seminar nasional tersebut sempat tercetus untuk mengubah Undang-Undang Dasar untuk memasukan masalah etika para penyelenggara negara. Namun, kemudian terlontar ide untuk cukup membentuk sebuah undang-undang yang memang bisa digunakan untuk mengadili atau menilai suatu etika para penjabat atau penyelenggara negara.
Pasalnya, narasumber dan para peserta seminar tersebut sepakat bahwa belakangan di Indonesia telah terjadi degradasi etika atau moral dalam penyelenggara negara, khususnya tidak beradabnya proses penyelenggaraan negara dalam Proses pemilu kemarin yang tentu sangat memprihatinkan.
Oleh karenanya, menurut Mantan Wakapolri ini, seminar nasional ini dilaksanakan sebagai upaya koreksi terhadap apa yang telah dilakukan dalam rangka melakukan perbaikan kedepan. Sangat jelas seminar ini telah membakar semangat kita semua untuk memiliki atau memperbaiki etika yang lebih baik.
Dipaparkan Politisi dari Fraksi PKS ini, hukum yang mengabaikan etika akan kering, minim makna, dan hanya memberikan kepastian hukum tetapi tidak akan mampu memberikan kepuasan nilai. Karena itu hukum harus berjalan di samudra etika sehingga memberikan kepastian sekaligus kepuasan.
“Membangun sistem etika yang mumpuni berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan upaya kita dalam menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap percikan pemikiran dan untaian kata apa yang terkandung dalam Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem etika tersebut, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan,” papar anggota Komisi III DPR RI ini.
Seminar ini turut pula dihadiri oleh perwakilan anggota DPRD dari seluruh Indonesia. Sementara itu selain Prof Jimly Assidiqie, hadir juga sebagai narasumber Prof Siti Zuhro, Prof Hafid Abas, Prof Yohannes Haryatmoko.
Medan – Sebanyak kurang lebih 40 ribu jemaah umroh asal Indonesia dilaporkan tidak kembali ke tanah air pada musim haji tahun 2024. Beberapa di antaranya disinyalir berniat untuk berhaji tanpa visa haji yang resmi.
Melihat kondisi ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika ada ajakan berangkat haji tanpa pendaftaran resmi dari pemerintah hingga iming-iming berhaji tanpa antri. Marwan menyebut, saat ini Pemerintah Saudi sudah memperketat pengawasan untuk jemaah haji. Sehingga dikhawatirkan jemaah yang tidak resmi tersebut nantinya justru diamankan pihak Saudi.
“Pemerintah Saudi akan melakukan pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ketat ini, dilalui dengan cara diamankan, diamankan itu, ya ditahan dulu, Kita nggak bisa ngurus nanti setelah selesai haji kan cukup lama, paling tidak 40 hari,” jelasnya kepada Parlementaria, saat melepas keberangkatan jemaah haji kloter 4 di Embarkasi Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini meminta masyarakat yang berniat untuk berangkat Ibadah Haji agar bersabar dan mengikuti aturan yang ada. Di mana memang di Indonesia antrean haji bervariasi, mulai dari menunggu 15 tahun hingga 45 tahun, bergantung pada daerah masing-masing.
Selain itu, Marwan juga mengingatkan masyarakat yang masih nekat berangkat haji dengan cara yang tidak resmi, dikhawatirkan ibadah hajinya tidak dapat memenuhi standar pelaksanaan ibadah haji. Ia pun juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat, terhadap jemaah-jemaah haji ilegal tersebut.
“Seolah olah beribadah haji, tapi nggak masuk Arafah, hanya di samping samping Arafahnya merasa sudah dipandang di padang Arafah, padahal tidak. Kenapa begitu? Karena masuk Arafah itu portalnya cukup ketat, di pagar mau masuk. Nah kalau dia nggak punya tasreh nggak punya masyair, gak mungkin bisa masuk,” jelas Legislator Dapil Sumatera Utara II ini.
Marwan menambahkan, nantinya pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah agar tidak lagi menerbitkan visa kunjungan saat musim haji. Hal ini untuk mencegah masyarakat yang ingin berangkat haji tanpa prosedur resmi menggunakan visa kunjungan.
“Memang kunjungan ini kan hak seseorang kunjungan ke Saudi. Tapi ngapain berkunjung ribuan orang pada bulan-bulan haji? Itu ada motif, maka karena itu kunjungan, nanti kami ingin mengajak pemerintah pada saat bulan-bulan haji, visa kunjungan yang akan dipakai oleh orang Indonesia di-cut di imigrasi, tidak boleh berangkat. Karena kita patut mempertanyakan ngapain orang pada saat bulan Haji berkunjung ke Saudi, kunjungan apa itu? Lagian ribuan orang,” tegasnya.
“Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Cukup Besar, Kenapa Biaya Kuliah Malah Meroket?”
Cegah Degradasi Moral, Penting Membentuk RUU tentang Etika bagi Penyelenggara Negara
Ditemukan, Jemaah Umroh Asal Indonesia Tidak Pulang Tapi Lanjut Haji Tanpa Visa Resmi
Putih Sari Ingatkan Kemenkes Lebih Serius Atasi Stunting dengan Fokus Penyembuhan
Disetujui Semua Fraksi, Perubahan Aturan terkait Jumlah Kementerian Perkuat Sistem Presidensiil
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
