Rayakan Hari Kasih Sayang di TPS, Pemuda Kota Solo Sampaikan Harapan Pemilu 2024
Jakarta – Seluruh kota-kota di Indonesia saat ini siap serentak merayakan hari kasih sayang di tempat pemungutan surat suara (TPS). Pun, pemilih muda di Kota Solo, termasuk Gen Z dan milenial, tidak luput mewarnai momen krusial ini. Bagi mereka, memilih golput dan menjadi apatis bukan pilihan di hari ‘Kasih Suara’.
Kota Solo kini dikenal menjadi salah satu kota yang penduduknya didominasi oleh kaum muda. Berdasarkan laporan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, ada sekitar lebih dari 40 persen pemilih muda dari total 439.009 orang yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Masing-masing dari mereka tersebar di 1.773 TPS. Terpantau, sebagian dari mereka menyadari bahwa setiap satu coblos yang ditorehkan di dalam surat suara mewakili harapan dan impian masa depan bangsa Indonesia. Tidak heran jika TPS banyak disambangi oleh pemuda-pemudi.
Satu di antaranya adalah La’salina Zerlindah Mufarihana (20). Dirinya mengungkapkan Pemilu 2024 menjadi pengalaman pertama banginya untuk memilih para calon pemimpin eksekutif dan legislatif. Walaupun antusias nan bingung, ia konsisten untuk memutuskan datang ke TPS di pagi hari.
“(Aku) ke TPS karena enggak mau golput. Kalau golput, nanti takut surat suaranya disalahgunakan. Sebisa mungkin untuk memilih toh ini demi kebaikan negara dan bangsa kita juga,” ucap Zerlindah kepada Parlementaria usai mencoblos surat suara di Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).
Ia pun bercerita kondisi TPS, di mana ia memilih, tergelar dengan tenang dan damai. Masing-masing petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pengawas (Panwas), ungkapnya, menjalankan tugas sebaik-baiknya. Baginya, pengalaman pertama memilih calon pemimpin bangsa bukan momok yang menakutkan.
Walaupun begitu, Zerlindah menyayangkan sosialiasi dari KPU dan Bawaslu kurang maksimal dilakukan sehingga ia kerap kebingungan menyiapkan diri untuk Pemilu 2024. Tidak kehabisan akal, dirinya mengalokasikan waktu untuk mencari tahu lebih banyak informasi soal Pemilu 2024 dari lingkaran pertemanan beserta konten digital yang berasal dari akun influencer TikTok dan instagram.
Ia menegaskan bahwa pemilih muda itu bukan pemilih yang bodoh. “Sekarang banyak salah pengunaan kekuasaan ya. Banyak suara anak muda ga didengar sama pemerintah. Padahal kita berusaha menyuarakan (apa yang terjadi di sekitar),” pungkasnya.
Tidak berhenti menjadi pemilih, Parlementaria juga bertemu dengan sejumlah pemuda yang ikut andil dalam Pemilu 2024 sebagai petugas. Satria Adhi (24) berpartisipasi sebagai petugas KPPS yang melayani 270 pemilih di TPS yang berlokasi di SD Muhammadiyah 16, Laweyan, Kota Solo.
“Saya termotivasi karena mencari pengalaman. Saya (juga) masih muda dan saya juga ingin membantu masyarakat supaya pemilu ini berjalan dengan baik,” tuturnya kepada Parlementaria di sela-sela waktu tugas.
Pengalaman menjadi petugas KPPS membuatnya terkoneksi dengan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang dan usia. Ia menilai pengalaman ini membuat lebih paham bagaimana dirinya harus menempatkan diri dan berkontribusi nyata.
Di sisi lain, dirinya pun memahami terkadang teknologi tidak selalu ramah untuk publik. Sebagai contoh, implementasi dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dinilai memperlambat kerja petugas karena kendala jaringan dan server. Tidak hanya itu saja, waktu untuk bimtek, uji coba, dan sosialiasi yang terlalu mepet sehingga para petugas menjadi kelimpungan.
“Saya berharap aplikasi pemilu ini dibenahi. Repot juga petugas kalau sistemnya gagal terus. Ke depannya, sosialisasi pemilu juga diperluas karena ini masih ada yang dari mulut ke mulut saja, masih ada orang yang belum tahu (untuk mempersiapkan pemilu),” tandas Satria.
Pada kesempatan yang sama, pemuda juga bisa berkontribusi aktif dalam Pemilu 2024 sebagai Panitia Pengawas (Panwas). Di antaranya Adik Wulandari (28) yang bertugas mengawasi proses tahapan pemilu di Laweyan, Kota Solo.
Dirinya menyakini pemuda bisa secara aktif melibatkan diri sebagai Panwas untuk memastikan pemilu berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Tanpa dukungan pemuda, ucapnya, akan terputus regenerasi bangsa khususnya dalam konteks kepemiluan.
“Keterlibatan pemuda itu penting. Yang sepuh bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman, yang muda bisa belajar dari mereka jadi wawasannya luas. Perlu ada keseimbangan,” tutup Adik.
Suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi, Vox Dei). Sebuah peribahasa latin yang kerap disandingkan dalam konteks pemilu. Di mana, Tuhan menitipkan suara-Nya lewat tangan rakyat yang penuh dengan keberagaman latar belakang. Pemuda, termasuk Gen Z dan milenial, adalah bagian perpanjangan tangan. Melihat antusiasme mereka, maka bangsa dinilai perlu hadir memberi ruang untuk mereka menyampaikan aspirasi pada Pemilu 2024.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
