Peringatan Hari Pahlawan, Puan Bicara Perjuangan Rakyat Capai Keadilan
Jakarta – Dalam momen Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat mengenang jasa pahlawan yang berjuang demi tumpah darah kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, rakyat Indonesia sampai saat ini juga masih terus berada dalam kondisi perjuangan, salah satunya demi mencapai keadilan.
“Peringatan Hari Pahlawan selalu membawa kita untuk merefleksikan tentang perjuangan para pahlawan terdahulu yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsa. Perjuangan para pahlawan itu dilakukan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/11/2023).
Meski saat ini bangsa Indonesia sudah merdeka, Puan menilai perjuangan rakyat masih harus terjadi. Bukan perjuangan melawan penjajah, tapi perjuangan melawan ketidakadilan dalam mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.
Dalam hal keadilan, menurutnya Indonesia masih harus berjuang, baik keadilan dalam hal ekonomi, pemerataan pembangunan, keadilan akses pendidikan dan kesehatan, keadilan pada hukum, keadilan mendapat pekerjaan yang layak, hingga pada keadilan untuk mendapatkan kesetaraan.
“Sampai saat ini, masih ada rakyat Indonesia yang harus berjuang bahkan hanya sekadar untuk memenuhi makannya sehari-hari. Kemakmuran yang diimpikan para pahlawan terdahulu, masih belum sepenuhnya tercapai,” tuturnya.
Terkait keadilan dalam ekonomi, cucu Bung Karno ini menyebut masih banyak rakyat Indonesia yang berada dalam garis kemiskinan. Padahal, kata Puan, asas keadilan dalam ekonomi merupakan amanat dari Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
“Seharusnya kemajuan ekonomi Indonesia yang begitu pesat tidak boleh memunculkan ketimpangan dan kepincangan di masyarakat. Tapi masih banyak dari masyarakat kita yang berjuang sendiri demi keadilan ekonomi, khususnya di daerah-daerah terpencil,” ujarnya.
Puan melanjutkan, keadilan ekonomi juga erat hubungannya dengan keadilan pemerataan dalam pembangunan. Ia mendukung upaya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, namun hal tersebut pun dinilai harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.
“Banyak rakyat di daerah 3T berharap pembangunan infrastruktur di kota asal mereka seperti di kota-kota besar. Sehingga mereka akan merasakan keadilan yang sama dalam memperoleh akses seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembukaan lapangan kerja yang akan berpengaruh pada kesejahteraan mereka,” papar Puan.
Terlepas dari hal itu, masyarakat di daerah pun disebut membutuhkan keadilan dalam hal penghidupan yang layak. Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah agar memberi intervensi pada program-program pembangunan perekonomian di daerah.
“Program-program yang digagas pemerintah diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi di semua daerah demi terciptanya keadilan ekonomi dan mengikis ketimpangan sosial antara warga di perkotaan dan di pedesaan,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga menyoroti bagaimana di era sekarang, anak-anak generasi penerus bangsa masih banyak yang harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, misalnya hak mendapat pendidikan yang layak. Hal ini mengingat masih ada jutaan anak di Indonesia yang putus sekolah di mana mayoritas disebabkan karena permasalahan ekonomi.
Belum lagi mengenai banyaknya siswa yang masih merasakan belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia, serta ketimpangan sarana prasarana pendidikan. Tidak sedikit anak sekolah yang harus berjuang dengan sangat berat untuk bisa belajar di sekolah setiap harinya.
“Adik-adik kita yang semangat untuk memperoleh pendidikan, merupakan sosok pejuang dalam mencapai keadilan pendidikan,” sebutnya.
“Kita ketahui bersama ada banyak contoh yang memperlihatkan anak sekolah harus berjuang dalam memperoleh pendidikan. Mulai dari akses sekolah yang susah dilalui, hingga kekurangan tenaga pengajar yang mengharuskan mereka bertahan seadanya di tengah gempuran kemajuan zaman,” imbuh Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
