Puan: Bantuan kepada Korban Bencana Longsor di Yahukimo Papua Harus Cepat Diberikan
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya atas bencana longsor dan gagal panen yang menyebabkan kelaparan warga Distrik Amuma, Panggema dan Anggruk di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ia pun mendorong Pemerintah memberikan bantuan logistik kepada masyarakat dalam waktu yang efisien.
“Kita harus mengakui dalam mengirimkan bantuan ke daerah Papua pegunungan itu medannya sangat sulit, dan saat ini hanya bisa melalui jalur udara. Saya harapkan agar pendistribusiaan bantuan logistik dilakukan dengan efisien sehingga cepat sampai ke warga yang membutuhkan,” ucap Puan, dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Seperti diketahui bencana longsor terjadi di Kabupaten Yahukimo karena dipicu intensitas hujan tinggi sejak akhir Agustus 2023. Intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan gagal panen sehingga masyarakat setempat kekurangan bahan pangan dan berujung pada bencana kelaparan.
Sebanyak 24 warga tercatat meninggal dunia, mulai dari balita, anak-anak hingga lansia karena sakit di tengah bencana kelaparan di Kabupaten Yahukimo. Pemerintah pun sudah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana menghadapi bencana di Yahukimo dan telah mengirimkan berbagai bantuan. Puan mengapresiasi langkah Pemerintah yang segera mengirimkan bantuan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai instansi lain.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menekankan pentingnya penyaluran bantuan dilakukan dengan efektif. Terutama, kata Puan, dalam hal distribusi makanan, peralatan, dan obat-obatan yang diperlukan masyarakat terdampak.
“Pastikan bahwa bantuan yang diberikan sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Evaluasi berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam aliran logistik,” terang Mantan Menko PMK ini.
Puan juga menyoroti aspek kerawanan dan medan yang sulit. Hal ini mengingat Yahukimo menjadi salah satu wilayah yang kerap mendapatkan serangan dari Kelompok Krimimal Bersenjata (KKB). Terbaru, setidaknya sudah ada 13 orang warga yang ditemukan meninggal dunia akibat serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Oleh karenanya, Puan meminta penyaluran bantuan bagi warga dikawal ketat oleh personel keamanan dari tim gabungan TNI/Polri. Kabupaten Yahukimo masuk dalam zona merah KKB.
“Pelibatan personel keamanan dapat mengefektifkan pendistribusian bantuan logistik kepada warga. Harapannya, bantuan bisa segera sampai dan masyarakat di sana tidak lagi kekurangan makanan,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Puan menambahkan, bencana kelaparan yang terjadi di Papua merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah karena sudah sering terjadi. Puan lantas menekankan pentingnya agar Pemerintah menciptakan strategi pangan yang efisien di Bumi Cenderawasih, misalnya dengan memaksimalkan gudang pangan.
“Dengan pengembangan sistem pangan lokal dan pemberian akses warga atas lahan, saya kira dapat membantu pembangunan ketahanan pangan di Papua. Sehingga masyarakat memiliki stok makanan yang aman sepanjang tahun,” ungkapnya.
“Jadi ketika masyarakat mengalami gagal panen karena masalah cuaca atau yang lainnya, mereka tetap memiliki bahan makanan,” sambung Puan.
Lebih lanjut, Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan membangun sinergitas yang baik untuk memastikan proses pertanian dapat berkelanjutan. Puan menilai, salah satu penyebab bencana kelaparan di Papua karena tidak adanya sistem pertanian yang konsisten.
“Sistem pertanian di Papua sangat rentan. Karena sistem pertaniannya subsisten, artinya bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, tidak dalam bentuk jangka panjang, atau berkelanjutan. Di sini lah Pemerintah harus hadir demi memastikan adanya keberlanjutan dalam sistem pertanian di Papua,” papar cucu Bung Karno tersebut.
Terkait akses lahan, Puan mengatakan Pemerintah perlu membuka lebih banyak ruang pemanfaatan oleh warga di Papua. Dengan begitu, masyarakat bisa meningkatkan kemandiran pangan yang memanfaatkan sumber daya alam.
“Kunci kedaulatan pangan rakyat adalah dengan cara kedaulatan atas lahannya sendiri. Pengolahan lahan untuk berbagai produk pertanian bisa memberikan keberlanjutan bagi hidup masyarakat,” ucap Puan.
Selain itu, Puan juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah yang memiliki kesulitan sumber pangan. Apalagi, bagi anak-anak dan lansia yang menjadi kelompok paling rentan.
“Pelayanan kesehatan di daerah tersebut juga harus diperbaiki. Pemerintah harus bisa memastikan setiap keluhan masyarakat ditanggapi oleh tenaga medis. Untuk itu, ketersediaan tenaga medis di sana pun harus ditingkatkan,” urainya.
“Dan tentunya, peningkatan layanan di Papua juga harus dibarengi dengan terciptanya kondisi yang aman di Papua. Kita tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban jiwa lagi karena kelaparan atau penyerangan oleh KKB,” tutup Puan.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap mahalnya biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Menurutnya, dengan mahalnya biaya pendidikan tinggi itu dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Menurut data tahun 2023, APK untuk laki-laki hanya 29,12 persen dan untuk perempuan 33,87 persen, angka yang jauh dari target yang diharapkan.
Konsekuensinya, tambah Ledia, dengan biaya pendidikan yang sangat mahal itu banyak calon mahasiswa yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan. “Dengan mahalnya perguruan tinggi negeri ini, bagaimana mungkin kita bisa mencapai target APK yang lebih baik jika banyak anak-anak kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya?” ujar Ledia kepada Parlementaria, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (06/05/2024).
Diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19- 23 tahun).
Ledia pun mengkritik sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di banyak perguruan tinggi, yang menurutnya masih memberatkan bagi sebagian besar calon mahasiswa. “Ada perguruan tinggi dengan sistem UKT yang sangat tinggi, dan ada pula yang menengah namun tetap mahal, belum lagi adanya uang pangkal yang harus dibayar di awal,” ujar politisi Alumni Master Psikologi Terapan dari Universitas Indonesia ini.
Ledia juga menyoroti perlunya sebuah sistem pendidikan tinggi yang lebih pro kepada masyarakat, terutama bagi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan akademis namun ada keterbatasan ekonomi. “Kita perlu membuat sistem yang lebih baik, yang lebih mendukung anak-anak kita untuk bisa kuliah tanpa dibebani biaya yang tidak mampu mereka tanggung,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus diakses oleh semua lapisan masyarakat. “Kita membuat kampus itu mandiri, namun bukan berarti kita bisa mengabaikan warga negara Indonesia, terutama anak-anak muda kita yang sebenarnya punya kemampuan dalam akademisnya tapi tidak dalam ekonominya,” ujarnya.
Kebijakan saat ini, menurut Ledia, harus segera dibahas dan diperbaiki, dengan keterlibatan langsung dari kampus-kampus dan pemerintah untuk mencari solusi yang efektif. “Perlu ada diskusi serius antara pemerintah dengan perguruan tinggi untuk menata ulang sistem pendanaan pendidikan tinggi di negara kita,” tutur Ledia.
Dalam mencari solusi, Ledia juga menyarankan agar perguruan tinggi negeri bisa terhubung lebih baik dengan program beasiswa dan bantuan finansial lainnya yang bisa membantu meringankan beban mahasiswa. “Harus ada lebih banyak opsi beasiswa dan bantuan finansial yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan,” ucap Ledia.
Ledia berharap bahwa dengan perbaikan sistem yang lebih inklusif dan mendukung, Indonesia bisa mencapai tujuan menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul pada 2045. “Ini semua tentang membangun fondasi yang kuat untuk pendidikan tinggi di Indonesia, memastikan semua anak berhak dan mampu mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Maros – Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin mengecam kebijakan terkait sertifikat tanah yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis setelah penerbitan sertifikat tanah.
“Sangat disayangkan melihat betapa besarnya biaya PBB yang harus ditanggung masyarakat setelah memiliki sertifikat tanah. Hal ini menjadi hambatan besar bagi petani dan pengguna lahan lainnya untuk mendaftarkan tanah mereka,” ujar Rosiyati MH Thamrin saat Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi II ke Maros, Sulawesi Selatan, Senin (06/05/2024).
Menurutnya, masyarakat enggan membuat sertifikat tanah karena adanya komponen biaya PBB yang meningkat secara signifikan setelah kepemilikan tanah tersebut bersertifikat. Hal ini berdampak negatif terutama bagi para petani dan pengguna lahan lainnya yang mayoritas hidup dengan penghasilan terbatas.
Rosiayati pun menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Dinas Pajak untuk meninjau ulang kebijakan terkait tarif PBB. “Saya berharap agar Dinas Pajak dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak dan menyesuaikan tarif PBB dengan lebih adil,” tambahnya.
Kemudian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menegaskan bahwa pembenahan terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar masyarakat merasa lebih terbantu dan terjamin hak-haknya atas tanah yang mereka miliki.
“Pemerintah harus fokus pada upaya mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dengan biaya yang terjangkau, sehingga tidak menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Medan – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, kekhawatirannya terkait kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang dijadwalkan pada September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Ledia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berkomitmen dengan mengalokasikan dana besar, masih terdapat kekurangan yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, dan belum lagi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dari APBD untuk pembangunan venue dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal penting yang masih harus di-cover oleh pemerintah pusat,” ujar Ledia, Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, masih ada kebutuhan dana tambahan untuk menyelesaikan infrastruktur yang belum rampung. “Persoalnnya ada hal yang harus dicover oleh pemerintah pusat, apakah itu bisa selesai atau enggak. Kita belum tahu sampai sekarang pemerintah daerah juga enggak bisa apa-apa, itu sangat tergantung dari pusat,” ujarnya.
Ledia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengusulkan agar penundaan PON hingga awal tahun 2025 untuk memastikan semua persiapan bisa tuntas. “Beberapa dari kami sudah mengusulkan untuk ditunda sampai Januari atau Februari 2025 sehingga penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik dan tidak terburu-buru,” tegas Ledia.
Selain itu, Ledia menekankan bahwa ada kesamaan situasi dengan PON sebelumnya di Papua, yang juga harus diundur karena pandemi COVID-19. “Situasinya serupa dengan apa yang terjadi di Papua. Jika memang belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
Ledia juga berharap dengan waktu yang masih ada, bisa di optimalkan dengan baik. “Harapan nanti penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik, karena ini baru pertama kali diselenggarakan di dua provinsi, belum lagi setelah itu ada peparnas untuk disabilitas. Nah jadi memang harusnya lebih matang, kalau memang belum siap jangan dipaksakan,” ungkap Ledia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk juga menggunakan venue yang sudah ada dengan memperbaikinya. Namun, Ledia menyatakan, “Sekarang ini yang ditunggu adalah dukungan anggaran dari pemerintah pusat, bisa atau tidak,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Ledia, “Telah dianggarkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak Rp300 miliar untuk biaya operasional seperti pembayaran wasit dan juri, namun untuk infrastruktur, kecepatan penyelesaian dari pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya”.
Kekhawatiran terus mengemuka seiring dengan mendekatnya waktu pelaksanaan PON XXI, dengan banyak pihak berharap agar pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persiapan yang masih tertunda.
Target APK Pendidikan Tinggi Tidak Mungkin Tercapai Jika Biaya Kuliah Mahal
Geramnya Komisi II terhadap Biaya PBB yang Membengkak Akibat Sertifikat Tanah
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Sofyan Tan Dorong Penambahan Dana Beasiswa KIP Kuliah, Berharap Capai 10 Juta Mahasiswa
Puan Maharani Bicara Persoalan Pekerja Migran di Forum Diskusi MIKTA Meksiko
Legislator Soroti Kepemilikan Tanah oleh Orang Asing Di Bali
PON XXI Sebentar Lagi, Pembangunan Venue Ternyata Belum Tuntas!
