Indonesia dan Jepang Berperan Penting Jaga Stabilitas Ekonomi, Politik, dan Keamanan Kawasan
Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Muhammad Said menegaskan Indonesia dan Jepang adalah dua negara Asia yang memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan kawasan di Asia-Pasifik, baik Asia maupun di tingkat global. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan di depan Komite Ekonomi dan Keuangan Parlemen Jepang, Tokyo, Jepang, Selasa (26/9/2023).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (30/9/2023), Muhidin menyampaikan 2023 menjadi tahun bersejarah bagi Indonesia dan Jepang yang ditandai dengan peringatan 65 tahun hubungan Indonesia-Jepang serta peringatan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang. Tak hanya itu, lanjutnya, tahun ini juga menjadi tahun penting bagi kedua negara di mana Indonesia menjadi Ketua ASEAN sementara Jepang menjadi tuan rumah KTT G7.
Karena itu, pada posisi tersebut, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan kedua negara berperan sangat penting dalam memperkuat kerja sama regional dan global. Kunjungan kerja ini pun dipandang akan semakin memperkuat hubungan Parliament to Parliament (P to P) yang sudah terjalin baik selama ini.
“Indonesia dan Jepang memiliki banyak kesamaan, (yaitu) sama sama menjadi negara penting di Kawasan Asia dan sama sama anggota G20 yang menyumbang 80 persen PDB dan perdagangan dunia, serta sepertiga penduduk dunia berada pada wilayah G20, selain itu kunjungan wisatawan Jepang ke Indonesia yang selalu meningkat setiap tahunnya”, jelasnya.
Karena itu, pihaknya akan terus mendorong masing-masing negara untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi kedua negara. “Saat ini Indonesia sedang fokus dalam pengembangan sumber energi baru terbarukan dalam rangka mempersiapkan transisi energi dan mitigasi perubahan iklim melalui pengembangan ekonomi ramah lingkungan,” ungkap Muhidin.
Pada saat yang sama, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan bahwa, Badan Anggaran DPR RI bisa mempelajari pembahasan siklus anggaran yang berlaku di Jepang. “Kami ingin mengetahui bagaimana peran dan kewenangan dari Komite Anggaran Parlemen dan Pemerintah Jepang dalam menyusun anggaran negara Jepang, hal ini berguna untuk mendapatkan masukan dan informasi yang berharga dalam rangka meningkatkan kualitas pembahasan APBN kita”, ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Sementara itu, Ketua Komite Anggaran Parlemen Jepang, Nemoto Takumi, menyambut baik kunjungan delegasi Badan Anggaran DPR RI ke Parlemen Jepang. “Pasca Covid-19, Indonesia dan Jepang bisa memainkan peranan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi global, apalagi saat ini Indonesia sebagai ketua Asean dan perekonomiannya sebagai pusat pertumbuhan di kawasan ASEAN,” jelasnya.
Pada KTT Asean ke 43 di Jakarta, ASEAN sudah mencanangkan diri sebagai epicentrum of growth dan Indonesia sebagai pusat episentrumnya.
“Kedepan kami berharap bisa terus meningkatkan kerjasama dengan Badan Anggaran DPR RI, banyak kesamaan yang kita miliki dalam penyusunan anggaran pedapatan dan belanja kedua negara, sehingga memungkinkan bagi kita untuk saling bertukar informasi dalam merespon kebijakan global yang sedang terjadi. kami berharap bisa berkunjung ke kantor Badan Anggaran DPR RI tahun depan,” tutup Takumi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
