MenKopUKM: ASEAN Weekend Market Jadi Ajang yang Tepat Promosikan Produk UMKM
Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengapresiasi penyelenggaraan ASEAN Weekend Market yang diinisiasi oleh ASEAN Business Advisory Council (ABAC) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang disebutnya menjadi bentuk kontribusi nyata dalam membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas khususnya di kawasan ASEAN.
“Saya rasa acara ini sangat penting untuk mempromosikan produk UMKM di ASEAN,” ucap MenKopUKM Teten Masduki dalam Pembukaan ASEAN Weekend Market di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Jumat (1/9).
Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan ASEAN memiliki potensi pasar yang besar, dengan populasi 679 juta jiwa, maka perlu bagi ASEAN untuk meningkatkan daya saing demi kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik dan kawasan.
“Oleh sebab itu, sesuai dengan tema keketuaan ASEAN Indonesia yaitu Epicentrum of Growth, ASEAN harus bersatu, menguatkan kolaborasi dan berpihak pada produk lokal dan regional, agar ASEAN menjadi pusat produksi dunia dimana produknya dapat mendominasi secara global,” kata Menteri Teten.
Menurutnya, saat ini ASEAN perlu memperkuat ekosistem digital bagi UMKM mulai dari peningkatan literasi digital, equal playing field dalam e-commerce, tidak adanya praktik predatory pricing, sampai dengan menghadirkan akses keuangan yang mudah berbasiskan rekam data transaksi untuk credit scoring.
Menteri Teten menambahkan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah menjadi tuan rumah pada ASEAN Inclusive Business (IB) Summit pada 23-25 Agustus 2023 di Nusa Dua, Bali. Terdapat beberapa usulan terkait komitmen para pemimpin ASEAN untuk membangun Komunitas Ekonomi ASEAN yang kuat, inklusif, dan terintegrasi dengan ekonomi global.
“Salah satu usulannya adalah Indonesia sebagai ASEAN IB Center yang dipusatkan di Smesco Indonesia,” katanya.
Menteri Teten menilai keketuan Indonesia di ASEAN, dapat menjadi momentum bagi pelaku koperasi dan UMKM agar dapat beradaptasi dengan isu-isu strategis yang diangkat seperti transformasi digital UMKM, serta model bisnis yang mengadopsi transisi produksi ke arah ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan pemanfaatan energi terbarukan.
“Selain itu, kesempatan ini bisa dijadikan sebagai upaya bersama dalam mendorong UMKM dalam memperluas akses pasar dan masuk ke rantai pasok global khususnya di Kawasan ASEAN,” ujar Menteri Teten.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan acara ini tidak seperti eksebisi UMKM lainnya. Berbagai pelaku UMKM di ASEAN tergabung dalam acara ini mulai dari fesyen, kerajinan tangan, kuliner, dan lainnya.
“Acara ini memperlihatkan keunikan dan keberagaman kultur di ASEAN. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia dan bahkan mungkin di beberapa negara ASEAN lain. Acara ini menjadi momentum untuk menghargai kerja keras UMKM guna menjadi usaha yang sukses,” ucap Arsjad.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Perempuan Tri Hanurita menambahkan acara ini tidak hanya menyatukan pelaku UMKM di ASEAN tapi menjadi showcase kekayaan Asia.
“Kami ingin tingkatkan exposure dan jangkauan pasar. Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina, dan Myanmar tergabung dalam acara ini dan ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasarnya,” ujar Tri Hanurita.
“Acara ini juga menjadi ajang untuk menghubungkan pelaku UMKM di ASEAN. Lalu promosi budaya dan kreativitas lokal juga dapat menjadi wadah untuk mempromosikan budaya di tingkat lokal dan internasional. Harapan kami acara ini penuh manfaat dan produktif bagi UMKM di ASEAN untuk memperluas usaha, meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, hingga menembus pasar global,” ucapnya.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
