Murah dan Menarik, Bazaar dan Pasar Murah PIA Ramaikan HUT DPR RI ke-78
Jakarta – Bulan Agustus menjadi salah satu bulan yang “istimewa” bagi DPR RI. Pertama tentu karena di bulan ini Negara kita tercinta, Republik Indonesia ini tengah berulang tahun. Di susul beberapa pekan berikutnya, HUT DPR RI ke-78, tepat di tanggal 29 Agustus.
Tak berlebihan jika kemudian Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI menggelar bazar dan pasar murah yang kali ini bertajuk “Bersama PIA Berbagi Kebahagiaan Dalam Rangka Hut DPR RI KE-78 Tahun,”.
Dalam kesempatan itu hadir Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel yang mengapresiasi kegiatan bazaar yang digelar ibu-ibu PIA. Menurutnya, meski berbeda fraksi atau partai, namun PIA DPR RI tetap kompak untuk ikut menyemarakan peringatan HUT RI dan HUT DPR RI lewat kegiatan Bazar atau pasar murah ini.
Oleh karena Gobel sangat mengapresiasi kegiatan PIA DPR RI ini. Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini berharap kekompakan PIA tersebut dapat terus dipertahankan. Terlebih lagi ke depan akan memasuki tahun politik dengan segala dinamika di dalamnya.
Lebih lanjut Gobel melihat Bazar tersebut sebagai sebuah ajang untuk membantu para pelaku UMKM (Usaha mikro kecil menengah) dalam memasarkan produk-produknya, pasca pandemi. Meski demikian, Ia berharap agar UMKM yang ada menampilkan produk-produk dalam negeri, bukan produk Import yang kedatangannya bukan tidak mungkin malah akan “mematikan” produk asli anak bangsa.
Senada dengan Gobel, Wakil Ketua PIA DPR RI, Meria Agustina atau Mia Lodewijk juga mengapresiasi kekompakan dari ibu-ibu PIA yang secara bersama-sama menggelar Bazar tersebut sejak beberapa pekan sebelumnya. Tanpa mengenal lelah ibu-ibu PIA DPR RI merencanakan berbagai hal, demi kelancaran dan kesuksesan acara tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa sebagaimana namanya PIA atau persaudaraan isteri anggota DPR RI, maka meski mendekati tahun pemilihan umum, namun PIA DPR tetap bersaudara, dan tetap kompak menjalankan berbagai program-programnya, termasuk program sosial yang sudah disusun oleh PIA.
Sementara itu, Ketua Panitia Bazar, Nita Azis dalam laporannya menjelaskan bahwa Bazar atau pasar murah ini diikuti oleh sekitar 115 Stand UMKM untuk Bazaar & 30 Stand Pasar Murah dari Jakarta dan sekitarnya, dengan beraneka ragam produk rumah tangga. Tidak hanya itu, menurut Nita, dalam Bazar yang dipandu oleh MC terkenal Chocky Sitohang ini, juga dimeriahkan oleh performance dari artis-artis nasional seperti Mulan Jamella, Harvey Malaiholo, dan Tommy Kurniawan yang ketiganya juga merupakan anggota DPR RI, serta penampilan dari Melly Goeslaw, dan Gilang Dirga.
“Dalam acara tersebut juga menampilkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hal tersebut sebagai bentuk rasa syukur Kita semua, kehadirat Allah SWT, TUhan YME. Selain itu juga akan ditampilkan tutorial hijab. Bahkan anggota PIA juga akan unjuk kebolehan dalam bermain angklung, line dance, tidak hanya itu, digelar juga peragaan busana daerah dari seluruh Propinsi yang semuanya diperagakan oleh Ibu-ibu PIA DPR RI dengan dihadiri oleh mantan model terkenal yang juga politisi, Okky Asokawati,” jelas Nita usai membacakan laporan Ketua Panitia, Senin (28/8/2023).
Baik Gobel, Mia dan Nita Azis berharap agar seluruh pegawai dan karyawan di Setjen DPR Ri, MPR dan DPD RI serta masyarakat umum dapat menghadiri dan mengikuti Bazar yang direncanakan akan berlangsung selama tiga hari, 28-30 Agustus 2023 mendatang.
“Jangan sampai ketinggalan. Ayo datang, dan Hadiri Bazar PIA DPR RI ini. Dijamin murah, dan menarik pastinya,” ajak Nita didampingi beberapa pengurus PIA DPR RI Lainnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
