Gaya Hidup Halal Meningkat, Wapres Ma’ruf Dukung Pengembangan Industri Kesehatan Syariah Nasional
Jakarta – Semakin banyaknya muslim di Indonesia menggunakan produk dan layanan halal karena tuntutan syariah, gaya hidup halal pun saat ini menjadi semakin populer di tengah masyarakat. Tidak terbatas dengan produk makanan, kini gaya hidup halal juga menyentuh sektor layanan kesehatan yang terbuka bagi masyarakat umum. Untuk itu, diperlukan upaya membangun industri kesehatan syariah yang baik untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut.
“Pelayanan kesehatan yang sesuai kaidah Islam semakin dibutuhkan. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan industri kesehatan syariah di Indonesia,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memberikan sambutan secara daring pada The 5th International Islamic Healthcare Conference And Expo (IHEX) 2023 di Jakarta, Jumat (25/08/2023).
Pada seminar yang diselenggarakan Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) tersebut, Wapres mengingatkan bahwa dalam membangun pelayanan kesehatan halal, pemangku kepentingan juga harus fokus untuk mengembangkan ekosistemnya.
“Pengembangan ini bukan hanya mencakup rumah sakit syariah, melainkan juga ekosistem layanan kesehatan syariah, antara lain farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman halal,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Wapres juga menekankan bahwa industri kesehatan syariah harus dilengkapi dengan layanan pendukung yang juga mengedepankan nilai-nilai syariah.
“Selain itu, pengembangan industri kesehatan syariah juga perlu berorientasi pada sumber daya manusia dengan kompetensi syariah, serta pembiayaan keuangan syariah, dan jasa-jasa pendukung lainnya yang berstandar halal,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres pun mengapresiasi peran Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) yang telah mendorong ditetapkannya 31 rumah sakit berstatus syariah, dan sebanyak 72 rumah sakit Islam yang berkomitmen untuk berkompetensi syariah dan berharap dapat diadopsi oleh rumah sakit Islam lainnya.
“Capaian ini hendaknya terus diakselerasi, agar dapat menjangkau seluruh anggota MUKISI, yang saat ini ada sekitar 500 rumah sakit Islam dan tersebar di seluruh Indonesia,” imbaunya.
Secara khusus, Wapres memintak MUKISI untuk terus konsisten dan berkelanjutan memberikan edukasi dan literasi mengenai layanan kesehatan syariah bagi masyarakat.
“Ke depan, saya minta MUKISI agar konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi, mendorong peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat tentang layanan kesehatan syariah, dan memperluas kolaborasi guna semakin mengukuhkan ekosistem kesehatan syariah nasional,” pesan Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres turut menyambut baik momentum penyelenggaraan IHEX 2023 yang bersamaan dengan Peluncuran Klinik dan Laboratorium Syariah pertama di Indonesia.
“Terobosan ini sebagai respon terhadap meningkatnya animo dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai syariah, serta diharapkan klinik dan laboratorium syariah tersebut dapat memberikan layanan yang cepat, mudah, bermutu dan sesuai dengan prinsip syariah,” tutupnya.
Ketua MUKISI Masyhudi AM menyampaikan bahwa sebelumnya MUKISI fokus membangkitkan rumah sakit syariah di Indonesia dengan proses sertifikasi, namun saat ini fokus kerja MUKISI adalah membangun ekosistem kesehatan syariah nasional.
“MUKISI mempunyai grand issue, “Bangkitkan ekosistem kesehatan syariah di Indonesia, yang sebelumnya adalah “Bangkitkan rumah sakit syariah di nusantara” dan selama lima tahun kita kembangkan betul sertifikasi RS syariah,” jelasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
