Presiden Jokowi: KITA ESA, Jangan Terpecah oleh Pilkada dan Pilpres
Kupang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri menghadiri penutupan Rakornas 2018 Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Auditorium Tilangga, Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1/2018). Acara penutupan ini dihadiri sekitar 3000 orang terdiri dari pengurus Bara JP seluruh Indonesia, anggota Bara JP NTT dan masyarakat Kab. Rote Ndao.
Rakornas Bara JP sendiri berlangsung 7-8 Januari 2018 dihadiri 26 DPD yang tersebar di wilayah Indonesia.
Dalam awal sambutannya di acara ini, Presiden Joko Widodo mengungkapkan merasa lengkap usai menginjakkan kaki di tanah Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Artinya, selama menjabat sebagai presiden RI, Jokowi telah mengunjungi daerah paling barat, timur, utara dan selatan Indonesia. “Dengan menginjakkan kaki di Pulau Rote ini, artinya saya sudah lengkap melihat Indonesia,” ujar Jokowi.
Selain itu Jokowi juga mengatakan, dirinya adalah presiden pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Rote. Oleh sebab itu, Presiden sekaligus berterima kasih kepada Bara JP yang telah melaksanakan Rakornas di Pulau Rote.
“Saya senang Bara JP Rakornas di Rote Ndao karena tadi dibilangin Pak Bupati, katanya saya ini adalah presiden pertama yang datang ke Pulau Rote,” ujar Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan kader Bara JP.
“Yang menyampaikan bukan saya loh ya, tapi Pak Bupati. Sehingga kalau ada yang bilang, Pak keliru, ah bilangnya ke bupati saja,” lanjut dia diiringi tawa.
Lebih lanjut Presiden Jokowi juga menyampaikan ia meminta meminta Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di tahun politik menjaga persaudaraan. Ingatkan kepada publik, pilihan boleh berbeda tetapi tetap setanah air.
“Pilihlah bupati, walikota, gubernur bahkan presiden yang terbaik. Setelah itu kembali biasa, jangan lagi setelah bertahun-tahun masih membekas,” kata Jokowi ketika menutup Rakornas BaraJP di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1) malam.
Menurut Jokowi kehadirannya di daerah-daerah terluar Indonesia, menggambarkan prinsip pembangunan dalam era pemerintahannya. Bukan lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Hal tersebut terbukti dari adanya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terluar tanah air. “Miangas contohnya. Di sana hanya ada 330 kepala keluarga. Di situ saya bangun bandara sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya,” ujar Jokowi.
Jokowi juga tak lupa menyampaikan soal kinerja dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, salah satunya mengenai kebijakan tegas atas pencurian ikan di perairan Indonesia. Jika berani, kapal penangkap ikan itu akan ditenggelamkan oleh Menteri Susi.
“Kalau berani curi ikan, akan betul-betul ditenggelamkan oleh Bu Susi. Sudah Ada 317 kapal yang ditenggelamkan sama Bu Susi,” kata Jokowi disambut tepuk tangan para relawan Bara JP.
Selain itu Jokowi dalam sambutannya juga membahas mengenai Blok mahakam yang telah diserahkan 100% ke pertamina. Selain itu juga mengenai Freeport kita ingin saham kita lebih besar minimal 51%. Dan demi keadilan sosial, harga BBM juga dipaksa agar satu harga dengan subsidi 800 M.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Ketua Panitia Rakornas Bara JP Viktor Sirait dalam laporan pembukaan mengatakan, Rakornas dihadiri dewan pengurus pusat, 34 pengurus propinsi dan dua pengurus luar negeri (Australia dan Hong Kong). “Pemilihan lokasi di Rote mempunyai kaitan historis. Pak Presiden telah mengunjungi Sabang (daerah paling barat Indonesia), Merauke (timur), Miangas (utara), kini Rote (paling selatan). Dengan mengunjungi Rote, empat arah sudah lengkap: barat-timur-utara-selatan,” kata Viktor.
“Maka frase kita bukan lagi dari Sabang sampai Merauke lanjut Viktor, tetapi sebaiknya menjadi dari Sabang Merauke Mingas sampai Rote. Dengan kunjungan ke Rote, konsep pembangunan “Indonesia Sentris” telah dimeteraikan,” lanjut Viktor.
Viktor juga mengungkapkan Bara JP lahir di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Bandung 15 Juni 2013, tempat Soekarno diadili Hindia Belanda dengan pledoi Indonesia Menggugat. Organisasi ini adalah Relawan Jokowi (presiden) yang pertama, dikenal militan.
Sedangkan Ketua Umum BaraJP Sihol Manullang, mengatakan, keberhasilan Jokowi membangun secara Indonesia Sentris, merupakan prestasi sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi dalam berbagai survei, selalu tinggi.
Tingkat kepuasan yang selalu tinggi, harus dimaknai sebagai keinginan masyarakat agar Jokowi kembali memimpin Indonesia untuk perioda ke dua 2019-2024 mendatang,” kata Sihol.
Selanjutnya Sihol mengatakan, kesuksesan pembangunan Indonesia Sentris oleh Jokowi, harus pula dimaknai sebagai pengutan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Viktor dan Sihol kemudian menyerahkan hasil Rakornas kepada Jokowi, yang meminta partai pendukung memajukan Jokowi ke perioda ke dua.
Yuch
Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Kamran Muchtar Podomi mengingatkan pentingnya memasukan batas-batas wilayah dalam RUU Kabupaten/Kota yang saat ini sedang dibahas oleh panitia kerja (panja) 27 RUU Kabupaten/Kota. Menurutnya, terkait batas wilayah ini akan menyangkut berbagai hal lain, termasuk diantaranya mengenai sumber daya alam (SDA).
”Kemudian menjadi sangat penting, karena kalau sekarang dulunya bareng ini. Tapi kalau sudah menyangkut sumber daya, berantem ini. Jadi sebaiknya kalau itu harus jelas dimuat di dalam undang-undang. Hubungannya langsung dengan RTRW (Rancang Tata Ruang Wilayah), dengan DAO (Decentralized Autonomous Organization). Ya, jadi itu harus, di undang-undang itu harus clear, batas-batas wilayah. Tidak boleh kita biarkan,” kata Karman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Aceh di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, hal serupa pernah terjadi di Dapilnya, yang mana karena perebutan batas wilayah beberapa kepala daerah setempat sampai membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung.
”Karena di provinsi saya pengalaman, Pak. Nanti para bupati datang sampai di mahkamah agung. Untuk mempersoalkan kepada Kemendagri terkait dengan batas-batas wilayah. Jadi ini sangat substantif dan penting agar saudara-saudara kita di Aceh tidak berantem hanya karena persoalan sumber daya alam terkait dengan batas-batas,” kata Legislator Dapil Sulawesi Utara ini.
Lebih lanjut, Kamran mengungkapkan, masalah lain bisa berlanjut jika sudah masuk unsur politik di dalamnya, sehingga nantinya berbagai putusan terkait batas wilayah tersebut menjadi tidak objektif. Untuk itu, Kamran meminta terkait batas wilayah haruslah tertera jelas di UU.
”Berdasarkan pengalaman batas wilayah ini penting, karena ini nanti unsur politiknya akan masuk, bupatinya dari warna ini, gubernurnya dari ini, nantinya keputusannya tidak akan objektif oleh sebab itu selesaikan sejak UU ini, jangan kita bertengkar oleh warna-warna,” pungkasnya.
Jakarta – Sebagai upaya menangani permasalahan narkotika di Indonesia Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menyoroti urgensi revisi Undang-Undang Narkotika. Adang menekankan bahwa perkembangan jenis dan bentuk narkotika yang begitu pesat memerlukan penyesuaian regulasi agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.
“Satu Undang-Undang yang perlu mendapat perhatian kita adalah masalah Undang-Undang Narkotika. Undang-undang yang ada saat ini tidak lagi memadai karena banyaknya macam narkotik yang telah berubah bentuk dan jenis, sehingga tidak tercantum dalam lampiran undang-undang yang ada sekarang. Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan,” papar Adang dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (20/5/2024).
Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyoroti kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang mayoritas penghuninya adalah pengguna narkotika. “Kita juga tahu bahwa di LP hampir seluruh LP rata-rata 60-70 persen isinya adalah pengguna narkotik. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah ingin bisa menyelesaikan masalah tersebut melalui usaha preventif dan represif, khususnya yang berhubungan dengan rehabilitasi,” ungkap Adang.
Dia menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika, terutama bagi anak-anak muda yang baru mencoba-coba dan bukan merupakan bandar. “Untuk anak-anak kita yang baru coba-coba, anak-anak kita yang memang bukan bandar, sebaiknya direhabilitasi. Karena pada saat mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, setelah keluar masih saja melakukan hal yang sama. Sehingga perlu suatu rehabilitasi dan pendidikan agar generasi muda kita di masa yang akan datang tidak terkena masalah narkotika,” jelas Adang.
Melalui upaya ini, Adang Daradjatun berharap dapat memberikan solusi jangka panjang yang lebih efektif dalam menangani masalah narkotika di Indonesia. Rehabilitasi yang baik diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan narkotika dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memiliki masa depan yang lebih baik.
Bali – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri sambutan makan malam (welcoming dinner) untuk para delegasi Forum Air Dunia ke-10 (The 10th World Water Forum/WWF) di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali. Pemerintah Indonesia bersama World Water Council (WWC) menjadi tuan rumah ajang Forum Air Dunia itu.
Kedatangan Puan di Taman Budaya GWK Bali pada Minggu (18/5/2024), disambut hangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyelenggara makan malam. Tiba di lokasi, Puan yang datang mengenakan kebaya berwarna putih dan kain endet khas Bali langsung bersalaman dengan Jokowi yang menunggu di atas panggung jalur VVIP bagi para kepala negara yang hadir.
Sambil sesekali melempar senyum, dirinya dan Jokowi berbincang sejenak sebelum dipersilakan untuk memasuki lokasi jamuan makan malam.
Puan dan Jokowi lalu berjalan beriringan menuju ruang holding bersama para kepala negara yang hadir. Adapun kepala negara yang mengikuti welcoming dinner WWF ke-10 di antaranya Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.
Ada pula Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso yang juga telah tiba beserta mantan Presiden Hungaria Janos Ader. Sejumlah perwakilan organisasi internasional yang menjadi delegasi WWF ke-10 pun turut hadir.
Puan pun sempat menyapa sejumlah menteri yang hadir. Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Bahkan Puan sempat bercipika-cipiki dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
Di meja gala dinner, ia duduk di meja utama bersama Presiden Jokowi, PM Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden WWC Loic Fauchon, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.
Pada acara malam ini, para delegasi WWF menyantap makam malam dengan diiiringi oleh lantunan Sape, alat musik tradisional Kalimantan. Selain itu, para delegasi disajikan berbagai masakan nusantara Indonesia.
Esok hari, DPR RI akan menggelar acara yang menjadi rangkaian WWF ke-10. Bersama Inter-Parliamentary Union (IPU), DPR RI menjadi tuan rumah agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 yang juga diselenggarakan di Bali.
Dari hasil pertemuan tersebut, Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu nantinya akan menyampaikan pendapat dalam WWF ke-10. “Saya berharap apa yang didiskusikan akan mendapatkan menghasilkan hasil konkret, dan menghasilkan agenda apa yang akan dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah,” ungkap Puan.
Ia juga akan menjelaskan urgensi dari pertemuan parlemen terkait Sidang WWF ke-10. Menurutnya, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat penting mengatasi permasalahan air karena isu ini menjadi salah satu agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB.
“Air menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan ke depan. Mengatasi permasalahan air tidak hanya bisa dilakukan hanya oleh parlemen, tapi harus menjadi komitmen dan gotong royong antara parlemen, pemerintah, organisasi internasional, dan tentu saja masyarakat dunia,” tutup Puan.
Legislator Ingatkan Pentingnya Batas-Batas Wilayah dalam 27 RUU Kabupaten/Kota
Adang Tekankan Pentingnya Revisi Undang-Undang Narkotika
Disambut Hangat oleh Jokowi, Puan Hadiri ‘Welcoming Dinner’ WWF 2024
Ratih Singkarru: Ironi Besar, Indonesia Emas 2045 Tapi Akses Pendidikan Tinggi Dibatasi
Tinjau Persiapan, Puan Harap WWF 2024 di Bali Jadi Inspirasi Pemangku Kebijakan Hadapi Isu Air
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
“Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Cukup Besar, Kenapa Biaya Kuliah Malah Meroket?”
Ditemukan, Jemaah Umroh Asal Indonesia Tidak Pulang Tapi Lanjut Haji Tanpa Visa Resmi
