Komisi IX: Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran Terus Dievaluasi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai implementasi sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri merupakan terobosan yang baik.
“Tentu sistem ini untuk bisa memastikan bahwa PMI kita yang keluar negeri itu bisa terkontrol dan terdata dengan baik dari sejak awal, mulai dibina, dipersiapkan keberangkatan, penempatan ketika mereka bekerja bisa dipantau secara lebih rutin,” kata Melki kepada wartawan, Kamis (27/7/2023).
Meski demkian, Melki menilai one channel system harus tetap dilakukan evaluasi secara terus-menerus untuk melihat sejauh mana progres dari maksud Undang-undang Pekerja Migran, apakah melalui sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau one channel system ini betul-betul bisa dipastikan berjalan baik.
“Jadi, terobosan ini kita evaluasi dan terus kita perbaiki berbagai hal yang tentu mungkin masih kurang ataupun perlu perbaikan kedepan,” jelas Anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini.
Karena itu, Melki mengatakan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Komisi IX serta penyedia jasa yang melaksanakan pengiriman pekerja migran harus selalu bersama-sama menyempurnakan sistem tersebut kedepan. “Kami nantinya bahas soal ini dengan Kemenaker dan BP2MI,” ujarnya.
Sementara Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mengatakan perbaikan manajemen penempatan tenaga kerja yang tadinya perorangan dibolehkan itu dengan one channel system sangat baik. Menurutnya, sistem tersebut dapat mengawasi pekerja migran dengan baik.
“Ini sebenarnya juga sudah berlaku dan berjalan di Malaysia, Arab Saudi. Sehingga, potensi-potensi hal tidak diinginkan itu bisa lebih kita minimalkan. Ini cara kita pemerintah untuk melindungi migran kita yang terkontrol lebih baik dalam satu sistem, perusahaan juga bertanggungjawab, kesejahteraan lebih baik,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Namun demikian, ia menyadari masih ada yang menggunakan unprosedural untuk kepentingan-kepentingan yang tidak diketahui oleh calon migran sehingga menimbulkan potensi-potensi kemungkinan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kalau akhirnya masih ada aja non-prosedural, berbagai faktor pekerja migran kita disana sudah habis kerjanya tapi tidak diurus surat-suratnya, kan menjadi non prosedural juga. Ada juga dari sini sudah berangkat dari Indonesia potensi TPPO,” ungkapnya.
Untuk itu, Rahmad meminta kepada pemerintah memberikan edukasi dan sosialisasi lagi dengan one channel system terutama warga yang kantong-kantong PMI penyumbang terbesar. Jangan sampai, kata dia, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hingga potensi perdagangan orang atau human trafficking.
“Kita harapkan edukasi sosialisasi kepada warga kantong-kantong PMI yang menjadi daerah sumber penyumbang PMI terbesar, pemerintah daerah juga ikut bertanggungjawab mengedukasi memberikan informasi, apa sih hak kewajiban ketika menjadi PMI, bagaimana resiko-resiko ketika potensi adanya TPPO,” pungkasnya.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
