Bertemu Putra Mahkota Arab Saudi, Puan Ucapkan Terima Kasih Atas Penyelenggaraan Haji 2023
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri undangan jamuan dari Kerajaan Arab Saudi di sela-sela menunaikan ibadah haji. Bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad Bin Salman atau Pangeran MBS, Puan menyampaikan ucapan terima kasih atas penyelenggaraan ibadah haji 2023.
Pertemuan antara Puan dan Pangeran MBS yang juga merupakan Perdana Menteri Arab Saudi itu berlangsung di Istana Kerajaan Mina, Mekkah, Arab Saudi, pada Kamis (29/6/2023). Selain Puan, beberapa tokoh dari berbagai negara yang melaksanakan ibadah haji 2023 turut menjadi tamu undangan pada resepsi tahunan yang digelar Kerajaan Arab Saudi tersebut.
“Saya atas nama pribadi dan mewakili jemaah haji Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebaikan Kerajaan Arab Saudi terkhusus Pangeran Muhammad Bin Salman atas kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2023 ini,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/7/2023).
Resepsi yang diselenggarakan Kerajaan Arab Saudi tersebut digelar untuk menghormati para tamu dari negara sahabat yang melaksanakan haji tahun ini. Seperti kepala negara, pejabat dan pemuka Islam, tamu undangan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, badan pemerintah, dan kepala urusan haji.
Mengenakan busana putih berenda, Puan tampak duduk di kursi bagian depan sejajar dengan Pangeran MBS dan Menteri Arab Saudi. Puan menjadi satu-satunya perempuan yang duduk sebaris dengan putra Raja Salman itu.
Selain Puan, terlihat pula Raja Malaysia Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Presiden Senegal Macky Sall, Presiden Pakistan Arif Alvi, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.
Sementara dari Indonesia, tampak juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.
Pada acara resepsi itu, Puan terlihat bersalaman dan berbincang dengan Pangeran MBS. Bukan kali ini saja keduanya bertemu. Pada jamuan makan malam KTT G20 di Bali bulan November 2022, Puan bersama ibunya, Megawati Soekarnoputri, juga sempat bertemu dan berbincang bersama Pangeran MBS.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun menyoroti eratnya hubungan kerja sama Indonesia dan kerajaan Arab Saudi yang terbukti dengan banyaknya investasi Saudi di Tanah Air. Puan mengatakan, hubungan erat kedua negara ini harus terus dibina oleh generasi penerus bangsa.
“Indonesia dan Arab Saudi memiliki keeratan dalam berbagai kerja sama, baik dalam investasi ataupun sejarah nasional kita yang tidak boleh kita lupakan sebagai penerus bangsa,” ungkap Puan.
Dalam jamuan di Istana Kerajaan Mina, Pangeran MBS menyatakan merasa terhormat karena Arab Saudi dapat melayani penyelenggaraan ibadah haji. Ia pun berharap para jemaah berhasil menyelesaikan ritual haji mereka di hari-hari yang diberkati ini dan kembali ke negara masing-masing dengan selamat.
Pangeran MBS juga menyatakan Kerajaan Arab Saudi merasa terhormat untuk melayani Dua Masjid Suci sejak didirikan dan merawatnya serta telah menjadikan dua masjid tersebut sebagai prioritas kepentingan kerajaan. Dua masjid yang dimaksud itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
“Kerajaan telah melakukan semua upaya dan memanfaatkan semua kemampuan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi para peziarah,” kata Pangeran MBS dalam sambutannya.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
