Syarief Abdullah Alkadrie Sampaikan Beberapa Evaluasi Pelaksanaan Haji 2023
Jakarta – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie mengutarakan beberapa hal yang perlu dievaluasi secara serius untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Pertama berkaitan dengan transportasi, dimana kondisinya sangat memprihatinkan karena mungkin tidak memperhitungkan jumlah jamaah haji dengan kapasitas transportasi yang ada sehingga terjadi masalah.
Politisi Partai NasDem ini menjelaskan hasil pantauan Timwas Haji DPR RI bahwa kemarin itu saat di Muzdalifah seluruh jamaah haji Indonesia itu semua mengalami keterlambatan bus jemputan. Diperparah lagi pada saat ini di Makkah Al-Mukarramah panas matahari mencapai 43 derajat celcius sehingga akan membawa dampak yang kurang baik terutama bagi kesehatan dari jamaah haji.
“Saya melihat ini satu hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk menangani ketika jamaah haji dengan kapasitas jumlah besar. Siapa yang melakukan komitmen dengan pihak perusahaan penyedia jasa transportasi (bus) itu harus benar-benar menangani ini secara baik sehingga tidak terjadi hal ini di kemudian hari,” tuturnya saat ditemui Parlementaria di Kota Mekkah, Senin siang Waktu Arab Saudi (3/7/2023).
Kedua, masalah katering menurut Legislator Dapil Kalimantan Barat I ini melihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki, misalnya ternyata jamaah haji itu H-1 ke Arafah kemudian H+2 setelah pulang dari Mina itu juga tidak dapat makan ini juga dikeluhkan oleh jamaah haji. Sebenarnya saya lebih cenderung lebih cocok mengenai masalah katering ini lebih bagus diberikan dalam bentuk living cost (biaya hidup) seperti dulu.
“Jadi biaya hidup (makan) selama mereka di Tanah Suci diberikan dana segar saja seperti dulu di tahun 2004. Saya dulu ikut jamaah haji pemerintah (reguler) ya kita diberikan itu dana selama kehidupan di Makkah dan di Madina jadi kita belanja sini dan masak sendiri,” tukas Alkadrie.
Ketiga terkait pemondokan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini melihat agak sedikit kurang baik karena memang ada beberapa tempat pemondokan yang kita cek kapasitasnya sangat tidak sehat. “Artinya kamar itu bisa paling 4 kasur ya tapi berjubel sampai diisi 6 tempat tidur ini bagaimana? Apalagi rata -rata hotel ini kan sudah menggunakan AC sehingga sirkulasi dari udara dari luar kan tidak masuk dengan demikian dengan kondisi jamaah yang seperti ini tetap juga membawa dampak kesehatan yang kurang baik kepada jamaah. Maka ke depan ini juga sektor pemondokan ini harus menjadi evaluasi untuk penyelenggara haji,” katanya.
Keempat, masalah kesehatan secara umum saya lihat sudah baik, mungkin perlu ditingkatkan saja kesediaan obat-obatan agar lebih merata ya ini relatif lah memang ada beberapa yang masih tidak sesuai dengan kebutuhan ya mungkin juga tidak sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh jamaah haji.
Saya kira ke depan mungkin juga tenaga kesehatan ini yang perlu untuk penambahan sumberdaya manusia (SDM) karena saat ini jumlahnya tidak sebanding dengan jamaah yang mencapai 229 ribu. Sementara keberadaan rumah sakit di sini juga tidak bisa menampung dengan sekian juta manusia yang ada di tanah suci.
“Saya sebenarnya berharap kalau kita punya kemampuan, lebih baik Indonesia memikirkan untuk membangun rumah sakit sendiri di sini. Mengingat jumlah jamaah haji kita cukup besar, lalu ada jamaah umroh yang datang sepanjang tahun. Ini tentu juga bisa digunakan oleh jamaah kita ketika di tanah suci Makkah,” jelasnya.
Kelima, soal peran petugas haji saya lihat mereka ada di mana-mana dan sudah cukup berusaha bahkan kemarin di Arafah petugas haji berjibaku dalam rangka untuk membantu jamaah. Saya kira ini tinggal kita tingkatkan terus dan memang cukup efektif keberadaan petugas haji kita. Jamaah kita ini kan banyak stratanya dari kalangan atas hingga bawah, ketika di sini ada yang tua ada yang tidak bisa baca atau yang tidak mengerti banyak yang nyasar ini yang selalu dialami. Kemarin petugas-petugas haji kita cukup sigap membantu jamaah-jamaah yang nyasar.
“Terakhir, saya dalam kesempatan ini menyampaikan selamat kepada jamaah haji Indonesia yang telah melaksanakan ibadah haji semoga menjadi haji yang mabrur. Bagi keluarga yang meninggal di Makkah saya ucapkan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan semoga beliau yang meninggal di Tanah Suci Insya Allah mendapatkan husnul khotimah,” tutup Syarief.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
