Cegah Karhutla Terus Terjadi, Legislator Dorong Pendekatan Kearifan Lokal
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong penguatan pengawasan di tingkat pemerintah daerah, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus terjadi. Ia menekankan pentingnya edukasi yang masif oleh perangkat kerja di daerah dengan pendekatan kearifan lokal.
“Daerah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik setempat, ketersediaan sumber daya, serta hubungan yang kuat dengan masyarakat lokal. Hal ini akan menjadi kunci dalam mencegah Karhutla,” kata Daniel dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Senin (27/6/2023).
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tercatat luas Karhutla di Indonesia sepanjang tahun 2022 periode Januari-Desember sebesar 204.894 hektare (Ha). Angka kebakaran ini turun seluas 253.973 Ha atau setara dengan 42,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat seluas 358.867 ha.
Meski terjadi penurunan, Daniel tetap meminta Pemerintah menyelesaikan masalah Karhutla mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam yang harus dijaga dan dilestarikan. “Karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan manusia, keanekaragaman hayati, serta menyebabkan kerugian ekonomi yang besar,” papar Politisi Fraksi PKB itu.
Dengan efek Karhutla yang meluas, Daniel menilai perlu adanya pencegahan sejak dini yang dapat dilakukan secara rutin dengan memberikan sosialisasi, imbauan dan edukasi kepada masyarakat dan pemilik lahan. Pendekatan dari unsur sosial budaya juga harus dipertimbangkan.
“Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, camat, bupati, dan perangkat daerah lainnya harus terus mensosialisasikan ke desa-desa yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Perlu juga persuasi dari sisi kearifan lokal,” ucap Daniel.
Selain itu, peningkatkan upaya pengendalian Karhutla seperti dalam hal status kedaruratan, patroli terpadu, operasi udara yang meliputi patroli udara, water bombing, dan pembuatan hujan buatan atau Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dinilai juga harus semakin digalakkan. Daniel pun menekankan pentingnya operasi darat yang meliputi patroli mandiri dan pemadaman dini.
“Kolaborasi ini juga menciptakan sinergi antara berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah,” jelas legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini.
Seperti diketahui kasus Karhutla kembali terjadi, salah satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BPBD Kalsel), luas total sementara Karhutla di daerah tersebut mencapai 163,15 hektare. Data itu dihimpun hingga Sabtu (24/6).
Dari kebakaran itu diketahui ada 2.168 titik api yang menyebar di 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan seperti di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Daniel pun mendorong penanganan yang cepat dan efektif dari karhutla di Kalsel. Ia juga meminta aparat berwajib menyelidiki penyebab dan pelaku karhutla. Menurutnya, diperlukan tindakan serius dan tegas agar menimbulkan efek jera kepada pelaku pembakaran.
“Harus ada upaya serius dan tegas. Upaya penghancuran hutan dan lahan adalah praktik menghancurkan aset negara dan masa depan bangsa yang harus diperhatikan serius oleh aparat berwajib,” tegas Daniel.
Daniel juga meminta petugas gabungan melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir penyebaran titik api. Dengan begitu, karhutla tidak akan meluas ke berbagai daerah lain.
“Upaya penanggulangan titik api agar tidak meluas juga penting. Jangan sampai kebakaran meluas berhektar-hektar yang malah sulit dipadamkan. Kita tidak bisa berharap bantuan hujan terus menerus, jika ingin kebakaran hutan tidak meluas,” ujarnya.
Di sisi lain, Daniel mengingatkan Pemerintah pusat untuk memiliki strategi seakurat mungkin saat menyusun kebijakan terkait pencegahan dan penanganan karhutla.”Termasuk mengenai kewenangan dalam menetapkan aturan yang tegas terkait pengelolaan hutan dan lahan,” pungkas Daniel.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
