DPR RI Harap Parlemen Jadi Bagian Dari Solusi Hadapi Isu Kompleks ASEAN
Jakarta – Indonesia termasuk DPR RI berupaya membahas isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam rangkaian agenda ASEAN. Isu ini dinilai penting karena PMI kerap mengalami kekerasan dan eksploitasi saat bekerja di luar negeri. Diketahui, banyak PMI yang kini bekerja di negara-negara Asia Tenggara.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Selasa (9/5/2023). Menurutnya, agenda KTT ASEAN menjadi ruang yang bisa berpotensi melahirkan solusi untuk melindungi PMI.
“(PMI) Ini juga menjadi isu yang dibicarakan, bukan hanya di parlemen tapi juga di eksekutif atau pemerintah. Saya merasa KTT ASEAN ini bersama dengan AIPA akan menjadi salah satu tempat yang penting terkait permasalahan dan mencari solusi terkait penguatan perlindungan pekerja migran di ASEAN,” tutur Puan.
Di sisi lain, ia menyadari bahwa ASEAN kini menghadapi ketegangan geopolitik yang semakin meningkat akibat adanya persaingan kekuatan besar. Seperti, konflik yang muncul di Laut China Selatan. “Beberapa ahli telah memperingatkan kita bahwa situasinya menyerupai era perang dingin,” ungkapnya.
Pada saat yang sama, dirinya menambahkan negara-negara ASEAN juga mengalami perubahan cuaca ekstrem akibat pemanasan global. “Singkatnya, kita hidup di era krisis ganda dan dunia yang terfragmentasi. Masalah yang kita hadapi sangat kompleks dan saling terkait,” ucap Puan.
Maka dari itu, tegasnya, tantangan-tantangan tersebut harus menjadi dorongan ASEAN terutama parlemen untuk menciptakan kawasan yang damai dan sejahtera. Ia menekankan parlemen harus berkontribusi untuk menjadi bagian dari solusi dari tantangan global yang kompleks.
Puan pun mengingat bahwa Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah tersebut sendirian. “Saya percaya bahwa dialog di antara parlemen dari berbagai negara di kawasan akan membantu membangun kepercayaan di antara negara-negara besar,” sambungnya.
Oleh karena itu, Perempuan Pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menyatakan agar tidak memicu konflik terbuka di kawasan ASEAN. “TAC sangat relevan untuk mempromosikan prinsip-prinsip universal hidup berdampingan secara damai dan hubungan persahabatan melalui penolakan penggunaan kekerasan dan penyelesaian perselisihan dengan cara damai,” papar Puan.
Selain itu, kawasan yang damai adalah prasyarat bagi ASEAN yang sejahtera. Sebab itu, pengentasan kemiskinan di daerah harus diupayakan bersama. Salah satunya, dengan cara memperkuat kerja sama dan integrasi ekonomi regional untuk merespon fragmentasi ekonomi dunia, dan gangguan pada rantai pasok global.
Peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu mendukung AIPA harus membangun ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi global, sebagaimana telah disepakati sebagai tema ASEAN tahun 2023. Dirinya yakin partisipasi aktif parlemen negara se-ASEAN mampu berkontribusi nyata bagi perdamaian dan kemakmuran di Asia Tenggara.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
