KTT ASEAN ke-42 Sukses Digelar, DPR Dorong Pemerintah Tingkatkan Infrastruktur Kawasan Wisata
Jakarta – Komisi V DPR RI menilai penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT pada 9-10 Mei lalu sukses digelar. Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN tahun ini dianggap berhasil menampilkan citra positif, termasuk dari sisi infrastruktur.
“Dengan digelarnya event internasional di Labuan Bajo, Pemerintah mengekspos pesona wisata Indonesia. Ini merupakan langkah promosi yang baik, apalagi segala infrastruktur disajikan secara apik,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (11/5/2023).
Lebih lanjut, tandasnya, Komisi V DPR berharap Pemerintah konsisten membangun infrastruktur di Labuan Bajo dan kawasan sekitar pasca digelarnya KTT ASEAN ke-42. Menurutnya, dengan fokus membangun infrastruktur di kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas, nama Indonesia akan semakin diperhitungkan di mata dunia.
“Bukan hanya infrastruktur utama seperti jalanan, bandara dan pelabuhan, tapi juga infrastruktur-infrastruktur penunjang lainnya untuk menambah daya tarik kawasan wisata kita,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Iwan juga menyinggung dampak pembangunan di kawasan Labuan Bajo karena menjadi lokasi puncak KTT ASEAN ke-42. Seperti, sambung Iwan, Bandara Komodo yang baru dengan landasan pacu yang lebih panjang dan luas.
Lalu, lanjut Iwan, jalan Trans-Flores yang menghubungkan Labuan Bajo dengan kota-kota lain di Pulau Flores juga telah diperbaiki dan diperluas. Hal ini membuat perjalanan menuju Labuan Bajo semakin mudah dan nyaman.
“Selain infrastruktur transportasi, Pemerintah juga mendorong pembangunan hotel dan akomodasi yang memadai di kawasan Labuan Bajo. Banyak hotel baru yang dibangun dengan fasilitas modern dan bermutu tinggi untuk menarik wisatawan domestik dan internasional,” terang Iwan.
Atas dasar itu, Komisi V DPR mengapresiasi langkah nyata Pemerintah dalam memajukan potensi pariwisata di Labuan Bajo. Dengan infrastruktur yang memadai, Iwan berharap pariwisata Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
“Para tamu KTT ASEAN dibawa berkeliling ke berbagai destinasi wisata di Labuan Bajo. Dan ini saatnya para pelaku usaha di sana menyambut peluang demi memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal,” ucapnya.
Sejalan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, Iwan juga menyinggung mengenai kawasan Meeting, Incentives, Conventions dan Exhibitions (MICE) Golo Mori yang menjadi venue side event KTT ASEAN 2023. Menurutnya, pihak pengembang harus mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang.
“Labuan Bajo dan Golo Mori menjadi prioritas pemerintah dalam mengenalkan pariwisata di NTT. Namun begitu, di Golo Mori, pemerintah harus mendorong agar mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang agar mempermudah akses wisatawan berkunjung ke sana,” imbau Iwan.
Komisi V DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu pun dinilai dapat mendorong Pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam proyek pengembangan MICE Golo Mori sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berkelanjutan dan berintegrasi. Iwan mendorong Pemerintah lebih banyak mengambil masyarakat lokal sebagai SDM di Golo Mori.
“Sehingga dampak dari keseriusan pemerintah mengembangkan kawasan tersebut bisa langsung dirasakan oleh rakyat dari awal pembangunan,” ujarnya.
Di sisi lain, Iwan menyebut biasanya event-event internasional lebih sering digelar di Bali atau Jakarta sebagai venue utama. Namun belakangan, Pemerintah membawa kalangan internasional ke daerah-daerah lain yang menyajikan keindahan pariwisata Indonesia.
“Langkah yang baik ini harus dibarengi dengan upaya peningkatan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga masyarakat mancanegara tak mengenal Indonesia hanya Bali dan Jakarta saja,” ungkap Iwan.
“Ada banyak daerah Indonesia yang punya potensi tinggi untuk didatangi masyarakat internasional. Tapi tentunya pesona yang ada itu harus dilengkapi dengan infrastruktur transportasi yang baik, infrastruktur kesehatan yang berstandar internasional, dan infrastruktur penunjang lainnya,” imbuh Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II itu.
Kesuksesan Indonesia menjadi host event internasional, dinilai Iwan, telah membawa nama Indonesia semakin harum di dunia internasional. Mulai dari Presidensi G20, hingga event-event olahraga seperti MotoGP Mandalika.
“Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan event dunia membuktikan kalangan internasional percaya dengan infrastruktur yang ada di Indonesia. Kepercayaan ini jangan sampai ternodai dengan kurang maksimalnya pemenuhan kebutuhan mereka saat berada di sini,” tutup Iwan.
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengimbau agar pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk bisa memaksimalkan fasilitas yang ada. Hal ini termasuk yang berkaitan dengan upaya-upaya kerja sama yang telah dijalin dengan pihak luar, seperti Taspen dan BP Tapera.
“Untuk teman-teman (pegawai) yang masih aktif untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, baik Tapera maupun Taspen. Sehingga nanti pada saat memasuki masa purna bakti mempunyai nilai tambah yang bisa dimanfaatkan. Dari BP Tapera sudah menawarkan skema-skema ringan untuk kemudahan dalam kepemilikan rumah mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sekarang masih aktif,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakart, Selasa (7/5/2024).
Pada acara ‘Pelepasan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI Masa Purnabakti TMT 1 April dan 1 Mei 2024’, Indra menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan gamblang, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini ditujukan agar mempermudah pegawai di lingkungan Setjen DPR RI untuk memiliki hunian sendiri.
“Kita juga sedang merintis dengan Tapera ke depan ini bagaimana nanti pegawai-pegawai semua yang belum memiliki rumah tinggal bisa ada keringanan-keringanan dengan skema yang memungkinkan dari BP Tapera. Sudah dibicarakan nanti tinggal ditindaklanjuti oleh Korpri dari Setjen DPR dan BP Tapera,” jelasnya.
Indra juga menyinggung adanya kerja sama dengan PT Taspen. Kerja sama yang telah terjalin lama ini dinilainya sudah berjalan dengan baik. Dalam acara tersebut, Indra juga memberikan apresiasi pada perwakilan PT Taspen yang senantiasa hadir pada setiap pelepasan pegawai Purna Bakti di Setjen DPR RI dan selalu memberikan informasi terperinci mengenai hak-hak pensiunan yang terkait layanan PT Taspen.
“Kalau dengan Taspen kita sudah bekerjasama dengan baik, pada saat memasuki masa pensiun per tanggal 1 semua hak-hak pensiun (para pegawai purnabakti) sudah langsung diberikan oleh Taspen,” kata Indra.
Tak hanya terkait dengan penyaluran uang pensiun, PT Taspen bersama Korpri Setjen DPR RI juga telah melakukan pembekalan-pembekalan pagi pegawai yang akan purnatugas. Pembekalan ini dilakukan pada dua atau satu tahun sebelum pegawai resmi purnatugas.
“Ada beragam kegiatan yang ditawarkan bagi para purnatugas. Tinggal mereka interest-nya kemana itu yang akan terus kita tawarkan kepada pegawai-pegawai yang satu tahun dua tahun sebelum masa purna tugas ditawarkan untuk mengikuti program itu,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Indra juga menyampaikan bahwa pensiunan Setjen DPR RI masih memiliki hak untuk mengakses beberapa fasilitas, utamanya adalah fasilitas layanan kesehatan. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi para pensiunan yang telah mencurahkan upayanya selama mengemban tugas mendukung kegiatan kedewanan.
Jakarta – Akhir ini tengah ramai perbincangan terkait tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Aksi demonstrasi pun gencar dilakukan mahasiswa, sebagaimana yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Berbagai cara telah ditempuh oleh mahasiswa untuk melunasi mahalnya UKT tersebut. Ada yang mencoba mencari beasiswa, menggadaikan barang-barang berharga, hingga harus berutang. Kasus berutang melalui pinjaman online ini juga sempat ramai, dikarenakan salah satu institusi perguruan tinggi, yaitu ITB, memfasilitasi penawaran penggunaan pinjaman online secara resmi menggunakan situs kampus. Pinjaman online ini dianggap merugikan bagi sebagian mahasiswa dikarenakan Tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hingga 20 persen.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024), ia menegaskan perguruan tinggi tidak selayaknya berdagang mencari untung dengan mahasiswa untuk pembangunan kampus.
Hetifah menyadari kenaikan UKT yang tinggi ini dimungkinkan karena adanya status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memungkinkan perguruan tinggi memiliki kemandirian berupa otonomi baik di bidang akademik maupun non akademik. Perubahan status tersebut pun membuat PTN-BH memiliki kewenangan mutlak untuk menetukan arah kebijakan PTN tanpa intervensi dari luar.
Meskipun demikian, Hetifah menyayangkan, dengan adanya PTN-BH seharusnya PTN dapat meningkatkan reputasi maupun kualitas baik secara institusi maupun lulusan mahasiswa. PTN-BH diberikan keleluasaan untuk untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta guna menjalankan aktivitas kampus atau Pembangunan infrastruktur lainnya. Namun, tegasnya, bukan berarti PTN ini bisa sewenang-wenang untuk menaikkan UKT mahasiswa.
“Kita tahu sendiri kondisi penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini seperti apa, peningkatan UKT 3 hingga 5 kali lipat sungguh tidak logis dan tidak relevan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Karena itu, Hetifah mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan terutama dari bidang akademik/pendidikan. Hal itu agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT, sehingga tidak memberatkan mahasiswa.
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.
“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” tutur Puan melalui rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Diketahui, honest broker kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. Honest broker menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pada 10th MIKTA Speakers’ Consultation sesi pertama yang membahas soal perdamaian global, ia berharap adanya dukungan untuk menguatkan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group). Menurutnya, MIKTA juga harus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order). “Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menekankan peran krusial parlemen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.
“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” tandas Puan.
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
