Puan Minta Pemerintah Antisipasi Kekeringan dan Mitigasi Penyakit yang Bisa Jadi Pandemi Baru
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti perlunya kesadaran akan perubahan iklim global dan ancaman karena adanya fenomena El Nino. Ia menekankan pentingnya tindakan pencegahan yang matang untuk mengurangi dampak kekeringan.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan Indonesia akan menghadapi ancaman pengaruh El Nino pada bulan Juni 2023, dengan dampak kekeringan meluas hingga bulan Juli 2023. Pulau Jawa diprediksi menjadi daerah paling terdampak kekeringan.
“Kekeringan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino adalah ancaman serius untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus berperan aktif dalam menyusun strategi antisipasi untuk mengurangi dampak buruknya,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Mantan Menko PMK ini mengungkapkan, fenomena El Nino yang tengah dihadapi Indonesia memiliki dampak pada sektor pertanian dan perkebunan. Tanah yang kering dan kurangnya pasokan air, kata Puan, akan menghambat pertumbuhan tanaman, mengakibatkan gagal panen dan menurunkan produktivitas pertanian.
“Hal ini berdampak pada pasokan pangan, kenaikan harga bahan pangan, serta pengurangan pendapatan petani. Jika tidak diantisipasi, dampak kekeringan akan meluas ke sektor rumah tangga, seperti harga bahan pokok menjadi naik,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain itu, masalah air bersih juga kerap menjadi persoalan saat musim kemarau tiba. Oleh sebab itu DPR meminta Pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk pasokan air bersih bagi masyarakat.
“Pemerintah juga harus mendata sumber air bersih di setiap daerah kota/kabupaten. Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkannya untuk keperluan sehari-hari,” ucap Puan.
Gangguan pada sumber air bersih juga meningkatkan potensi munculnya penyakit kulit dan penyakit lainnya. Untuk itu, Puan meminta respons cepat Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kesehatan ini.
“Tenaga medis juga harus disiapkan Pemerintah untuk mengantisipasi munculkan wabah penyakit saat musim kemarau tiba. Selain itu peralatan di fasilitas kesehatan juga harus diperhatikan, apalagi fasilitas kesehatan yang berada di pedesaan,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga mendorong Pemerintah untuk menggencarkan edukasi ke masyarakat agar mempersiapkan musim kemarau sebagai upaya mengantisipasi kekeringan. Edukasi seperti tentang konservasi air, pengelolaan sumber daya air yang bijaksana serta pengembangan sumber air alternatif dinilai menjadi hal yang perlu digaungkan oleh pemerintah.
“Perlunya edukasi ke masyarakat khususnya para petani tentang bagaimana menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan. Dengan tujuan membangun ketahanan baik yang lebih baik serta meminimalisir gagal panen,” ungkap Puan.
Dengan adanya tindakan pencegahan dan edukasi yang baik, cucu Bung Karno itu berharap musim kemarau tahun ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Puan memastikan DPR akan terus memberi dukungan lewat fungsi dan kewenangannya.
“Dalam menghadapi fenomena El Nino, solidaritas dan kerjasama seluruh stakeholder menjadi kunci untuk membangun ketahanan negara yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih jauh, Puan juga menyoroti adanya fenomena penyakit Disease X yang dikhawatirkan bisa menjadi pandemi baru. Untuk itu, Pemerintah diminta melakukan langkah mitigasi dengan adanya ancaman kesehatan tersebut.
Apalagi berdasarkan studi, anomali perubahan iklim dan pemanasan global memang memungkinkan menimbulkan pandemi baru. Hal itu lantaran perubahan iklim memicu perpindahan habitat hewan liar ke daerah dengan populasi manusia yang besar yang berisiko menyebarkan virus.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memperingatkan masyarakat dunia soal kemungkinan munculnya Disease X yang berpotensi menyebabkan terjadinya pandemi selanjutnya.
Disease X bukanlah nama penyakit tertentu melainkan istilah yang dipakai WHO untuk penyakit yang belum diketahui di masa depan. Penggunaan istilah itu juga sebagai bentuk kesiapsiagaan WHO mengatasi penyakit yang saat ini belum diketahui.
“Penyakit ini masih misterius dan tersembunyi, saya mendorong Pemerintah melakukan upaya mitigasi sambil menggencarkan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penyakit tersebut. Jangan sampai kita kecolongan lagi karena kurangnya informasi,” ucap Puan.
Disease X kemungkinan besar bersifat zoonosis yang disebabkan oleh patogen yang lompat dari hewan ke manusia. Sekitar 75 persen penyakit pandemi sebelumnya pun juga bersifat zoonosis, yaitu Ebola, HIV-AIDS, rabies, dan Covid-19.
Puan pun kembali mengingatkan, berakhirnya pandemi Covid-19 sebagai darurat kesehatan global bukan berarti akhir dari segala ancaman kesehatan. Oleh karenanya, ia mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam memerangi setiap penyakit.
“Tetap disiplin protokol kesehatan lebih baik, kita tidak boleh lengah dalam menghadapi adanya ancaman kesehatan yang baru. Kita tidak perlu panik, tapi harus selalu siap terhadap skenario terburuk,” pungkas Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
